Harapan publik terhadap Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum ternyata cukup tinggi. Itu terlihat dari jumlah laporan pengaduan masyarakat yang diterima satgas pimpinan Kuntoro Mangkusubroto tersebut. Sejak mulai bekerja pada akhir Desember tahun lalu, satgas telah menerima 208 pengaduan.
Selasa 27 Januari 2010 ICW mendatangi departemen kesehatan untuk melaporkan beberapa rumah sakit "nakal". Di departemen kesehatan ICW diterima di P2JK Depkes dan bertemu dengan kepala P2JK Usman Sumantri. Berikut adalah release ICW...
Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang akan dimulai tahun ini belum dilengkapi prosedur perlindungan pelapor atau saksi kasus korupsi. Padahal, kasus korupsi tidak akan pernah terungkap tanpa peran pelapor.
Kejaksaan Agung terus mengkaji perkara dugaan korupsi dana sisa anggaran di Kedutaan Besar Republik Indonesia di Thailand. Hasil kajian itu akan menentukan apakah perkara dapat dihentikan penyidikannya atau dilanjutkan ke penuntutan.
Kejaksaan Agung RI akan menjerat mantan pemegang saham Bank Century, Robert Tantular, dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.
Perjelas soal Tanggung Jawab Pengucuran Dana
Komisi Pemberantasan Korupsi menyatakan dana penyertaan modal sementara Bank Century oleh Lembaga Penjamin Simpanan sebesar Rp 6,7 triliun merupakan uang negara. Oleh karena itu, KPK masih terus mendalami penyelidikan kasus itu secara intensif.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjebloskan mantan komisaris BUMN PT Kimia Farma Trading and Distributions (KMFD) Boediarto Maliang ke tahanan. Pria yang pernah menjadi bos rekanan Depkes itu adalah tersangka baru kasus korupsi pengadaan alat kesehatan (alkes) rontgen portable untuk daerah tertinggal dan pulau-pulau kecil pada 2007.
Teka-teki tentang status dana penyertaan modal sementara (PMS) dari Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) kepada Bank Century mulai menemukan titik terang. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan bahwa dana LPS termasuk kategori keuangan negara.
Sanksi pidana tetap bisa dilakukan terhadap kesalahan dalam membuat kebijakan. Namun, hal serupa tidak dapat dilakukan terhadap pembuat kebijaksanaan.
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Senin (25/1), melantik sembilan anggota Dewan Pertimbangan Presiden di Istana Negara, Jakarta.
