Terkuaknya kasus mafia hukum yang melibatkan pegawai Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Gayus HP Tambunan menjadi bukti reformasi birokrasi dengan menaikkan upah pegawai dinilai gagal, bahkan hanya menghabiskan anggaran negara. Hukuman berat diperlukan untuk memberikan efek jera pada pegawai negeri sipil yang mendapat upah besar, tetapi masih juga melakukan korupsi.
Gaji Kurang Rp 6 Juta, Naik Alphard ke Kantor
Aksi Gayus Halomoan Tambunan tidak hanya menyeret sejumlah pejabat di Mabes Polri, kejaksaan, dan Ditjen Pajak, tapi juga menyusahkan istri serta tiga anaknya. Bahkan, karena kecipratan ''uang belanja'' bermasalah itu, Milana Anggraeni, sang istri, kini juga menjadi incaran Mabes Polri.
AGUNG PUTU ISKANDAR, Jakarta
Penilaian bahwa panitia seleksi (pansel) pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan mubazir tidak mampu mengubah pikiran pemerintah. Pemerintah tetap melaksanakan proses untuk mengisi posisi lowong yang ditinggalkan Pelaksana Tugas (Plt) Ketua KPK Tumpak Hatorangan Panggabean itu.
Kasus Korupsi APBD Kutai Kartanegara
Mantan Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) Syaukani Hassan Rais mengajukan permohonan pengampunan alias grasi kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Terpidana enam tahun dalam kasus korupsi APBD Kukar Rp 120 miliar itu mengajukan grasi karena sakit keras dan sudah dua tahun menjalani perawatan di RS Cipto Mangunkusomo (RSCM), Jakarta.
Sebelumnya, Syaukani menjalani perawatan di RS Mount Elizabeth, Singapura. Saat ini, kondisinya seperti lupa ingatan akibat kekurangan oksigen di otak.
Luncurkan Buku Berjudul Korupsi Bibit & Chandra
Pengacara senior Otto Cornelis (O.C.) Kaligis mendesak pembentukan lembaga pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pembentukan lembaga tersebut ditujukan untuk memastikan pengusutan kasus korupsi berjalan adil dan bebas dari mafia hukum.
Kasus Markup Proyek CMS
Terdakwa kasus penggelembungan harga (markup) sistem pelayanan pelanggan atau customer management system (CMS)Direktur (nonaktif) PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) Luar Jawa-Bali Hariadi Sadono divonis enam tahun penjara.
Berdasar putusan majelis hakim, Hariadi terbukti melakukan tindak pidana korupsi dalam proyek pengadaan jasa teknologi informasi (TI) untuk sistem itu di PT PLN Distribusi Jawa Timur (Jatim). Vonis tersebut dibacakan oleh Tjokorda Rae Suamba selaku hakim ketua di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi kemarin (29/3).
Kasus Suap Pemilihan Miranda Goeltom
Keterlibatan istri mantan Wakapolri Adang Daradjatun, Nunun Nurbaeti Daradjatun, dalam kasus dugaan suap cek perjalanan pada pemilihan Miranda Swaray Goeltom sebagai deputi gubernur senior Bank Indonesia (DGS BI) makin terang.
Arie Malang Judo yang menjadi saksi dalam persidangan terdakwa Dudhie Makmun Murod kemarin (29/3) menyebut nama Nunun sebagai pihak yang memerintahkan pemberian cek kepada sejumlah anggota Komisi IX DPR periode 1999-2004.
KASUS mafia pajak dengan aktor Gayus Tambunan bakal berimbas ke seluruh aparat pajak. Saat ini Inspektorat Jenderal (Itjen) Kementerian Keuangan merancang sistem pemeriksaan harta kekayaan aparat pajak.
Irjen Kementerian Keuangan Hekinus Manao mengatakan, kini pihaknya mengkaji sistem pendataan kekayaan aparat pajak. Tujuannya meminimalkan potensi mendapatkan harta dengan cara menyalahgunakan kewenangan sebagaimana yang dilakukan Gayus.
Sindikat Diduga Libatkan PNS Pajak, Polisi, Jaksa, dan Hakim
Kasus dugaan penggelapan pajak oleh Gayus Halomoan P. Tambunan menjadi pintu masuk untuk mengungkap sindikat praktik mafia hukum. Satuan Tugas (Satgas) Pemberantasan Mafia Hukum mengantongi bukti sindikat tersebut melibatkan anggota-anggota di institusi penegak hukum.
KAKP akan melakukan pelaporan Sengketa Informasi antara KAKP dengan Dinas Pendidikan dan SMP 28 Jakarta. Sengketa terjadi ketika KAKP berusaha mengungkap dugaan korupsi dana BOS dan BOP tahun 2007-2009 di SMP Induk TKBM Jakarta. Pelaporan dilakukan Selasa 30 Maret 2010 pukul 13.00 WIB diKantor Komisi Informasi Pusat (KIP).
