Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Marwan Effendy mengatakan jumlah tersangka kasus markup tiket di Kementerian Luar Negeri bisa bertambah. "Masih ada peluang dan ruang. Artinya, mungkin tidak hanya 10 tersangka. Bisa berkembang," kata Marwan seusai salat Jumat di Masjid Kejaksaan Agung kemarin.
Lembaga Pemasyarakatan Cipinang akan dijadikan lembaga pemasyarakatan khusus koruptor. Menurut Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Patrialis Akbar, mulai 27 April mendatang semua terpidana kasus korupsi akan ditempatkan di penjara Cipinang. "Saat ini kami sedang mendata para terpidana di seluruh lembaga pemasyarakatan di Indonesia," kata Patrialis di kantornya kemarin.
Suyono belum diberi sanksi karena pemeriksaannya belum selesai.
Jaksa Agung Muda Pengawasan Hamzah Tadja mengatakan jaksa yang menangani kasus Gayus Tambunan menyalahi prosedur. Salah satunya soal surat perintah dilakukannya penyidikan (SPDP) kasus Gayus Tambunan. "Harusnya masuk dulu Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum," kata Hamzah setelah salat Jumat di Masjid Kejaksaan Agung kemarin.
Hari giini, tidak bayar pajak..., apa kata dunia...?” Begitulah teriakan sejumlah bintang iklan, personifikasi pekerja kelas menengah, orang-orang berkesadaran tinggi atas kewajibannya sebagai warga negara yang taat membayar pajak.
Penangkaran ikan arwana PT Salmah Arwana Lestari sudah berdiri sejak 1992 di kawasan Hutan Lindung Tahura Sutan Syarif Kasim, Pekanbaru, Riau. Kalau dalam dua hari ini perusahaan tersebut menjadi perbincangan dan mengundang rasa ingin tahu warga sekitar, itu karena namanya disebut mantan Kepala Badan Reserse Kriminal Susno Duadji sebagai salah satu yang terkait dengan makelar kasus.
Juru bicara Kementerian Luar Negeri, Teuku Faizasyah, memastikan Syahrial Johan pernah berdinas di Kementerian Luar Negeri sebagai diplomat di Australia. Namun, pada akhir 1980-an, Kementerian memecat Syahrial karena ijazah sarjananya palsu. “Kalau betul yang dimaksud SJ itu Syahrial Johan, dia dikeluarkan karena kasus pemalsuan ijazah,” ujarnya. “Saya ingat karena jarang ada orang yang dikeluarkan.”
Faiza mengaku tak pernah berjumpa dengan Syahrial.“Saya belum di Kementerian saat itu,”ujarnya.
Bahasyim Assifie, yang lahir di Sidoarjo, Jawa Timur, pada 5 Juni 1952, sebenarnya adalah pegawai pertama di Direktorat Jenderal Pajak yang berhasil meraih gelar doktor.
Ketika ia mempertahankan gelar doktor di bidang ilmu administrasi di hadapan sidang senat akademik Universitas Indonesia pada 30 Juli 2004, disertasi yang diajukannya berjudul “Analisis Kinerja Organisasi dengan Pendekatan Sistem Dinamis”.
“Seluruh hasil kejahatan ditransfer ke rekening istri dan anaknya.”
Polisi menahan Bahasyim Assifie dengan sangkaan terlibat tindak pidana korupsi dan pencucian uang. Kepala Bidang Humas Kepolisian Daerah Metro Jaya Komisaris Besar Boy Rafli Amar mengatakan ada bukti kuat yang menunjukkan keterlibatan mantan petinggi kantor Pajak itu. “Modus operandinya gratifikasi, (yakni) imbalan atas jasa bantuan menyelesaikan masalah pajak,” kata Boy di Polda Metro Jaya kemarin.
Pemindahan Bahasyim dinilai tak sesuai dengan prosedur.
Kepindahan Bahasyim Assifie dari Direktorat Jenderal Pajak Departemen Keuangan ke Badan Perencanaan Pembangunan Nasional pada 2008 ternyata atas permintaan Paskah Suzetta, Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional kala itu. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan Paskah waktu itu meminta Bahasyim diperbantukan ke Bappenas.
Komisi Pemberantasan Korupsi melarang Nunun Nurbaeti Daradjatun bepergian ke luar negeri. “Betul, dia dicekal sejak 24 Maret lalu,” kata juru bicara Komisi, Johan Budi S.P., melalui telepon tadi malam.
Meski sudah dilarang ke luar negeri, menurut Johan, status Nunun dalam kasus suap cek pelawat (traveler’s cheque) masih sebagai saksi. “Pengadilan akan memanggilnya lagi pekan depan,”kata Johan.
