Mengapa korupsi terus menggurita? Mengapa koruptor tetap merajalela, bahkan makin nekat dan menggila? Mengapa Indonesia tetap jawara korupsi se-Asia?

Bukankah Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah diubah dan lebih diberdayakan dengan UU Nomor 20 Tahun 2001? Bukankah telah diterbitkan UU Nomor 7 Tahun 2006 yang mengesahkan United Nations Convention Against Corruption 2003? Bukankah telah dikeluarkan UU Nomor 13 Tahun 2006 untuk melindungi saksi yang melaporkan kasus korupsi?

Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Jenderal (Pol) Bambang Hendarso Danuri berjanji, kasus mafia pajak yang melibatkan mantan pegawai Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan, Gayus HP Tambunan, akan terungkap seluruhnya pekan ini. Tersangkanya pun akan bertambah, baik dari kepolisian, kejaksaan, maupun pegawai pajak.

Kasus Bailout Bank Century, KPK Kirim Surat Pemanggilan

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus menyelidiki dugaan penyimpangan pengucuran dana talangan (bailout) Bank Century. Itu ditunjukkan dengan rencana pemanggilan mantan Gubernur Bank Indonesia (BI) Boediono yang kini menjabat wakil presiden dan Menkeu Sri Mulyani.

PIMPINAN jaksa peneliti kasus Gayus Tambunan, Cirus Sinaga, diperiksa penyidik Mabes Polri kemarin (26/4). Cirus datang didampingi tiga rekannya, yakni Fadil Regan, Ika Savitri, dan Eka Kurnia. Mereka dimintai keterangan sebagai saksi.

Cirus datang menggunakan Toyota Fortuner B 2082 DO sekitar pukul 10.10. Turun dari mobil di depan ruang Gedung Rupatama Mabes Polri, Cirus irit komentar. Dia hanya tersenyum sambil mengacungkan jempol.

Kapolri Beber Penyidikan Kasus Gayus di Komisi III

Kapolri Jenderal Pol Bambang Hendarso Danuri gerah juga atas berlarutnya kasus mafia hukum dan pajak. Karena itu, dalam pekan ini, dia berjanji menuntaskan penyidikan perkara yang dilaporkan mantan Kabareskrim Komjen Pol Susno Duadji itu.

''Maksimal minggu ini akan terungkap semua, konkret,'' ujarnya dalam rapat dengar pendapat (RDP) bersama Komisi III DPR di gedung parlemen, Jakarta, kemarin (26/4).

Upaya Kementerian Pendidikan Nasional membentuk peraturan baru yang akan menggantikan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan (UU BHP) rupanya mendapat tentangan dari banyak pihak. "Apa pun namanya, selama masih bernapaskan UU BHP, harus ditolak," kata aktivis Lembaga Advokasi Pendidikan Anak Marginal Fitriani Sunarto dalam keterangan persnya kemarin.

Komisi Pemberantasan Korupsi belum menentukan waktu pemeriksaan Wakil Presiden Boediono dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam kaitan dengan kasus Bank Century. Juru bicara KPK, Johan Budi S.P., mengatakan lembaganya baru memutuskan jadwal pemeriksaan terhadap dua pejabat negara itu dalam rapat pimpinan KPK pada Senin ini. "Keputusan itu termasuk di mana mereka akan dimintai keterangan," kata Johan saat dihubungi kemarin.

Jaksa peneliti kasus tersangka Gayus Halomoan Tambunan, pegawai pajak yang terjerat kasus makelar pajak Rp 25 miliar, akan diperiksa Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia. Menurut juru bicara Kejaksaan Agung, Didiek Darmanto, sesuai dengan surat panggilan yang diterima Kejaksaan dari Mabes Polri pada Jumat lalu, pemeriksaan dilaksanakan pada Senin hari ini. "Kelima jaksa peneliti kasus Gayus akan diperiksa Mabes, Senin besok," kata Didiek saat dihubungi kemarin

"Cukongnya tak pernah ditindak."
Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum akan memperlebar pengusutan kejanggalan kasus pembalakan liar ke Sumatera Utara dan Kalimantan Barat. Sebelumnya, Satuan Tugas sudah mengusut kejanggalan kasus di Riau. "Prosesnya setengah jalan, kami periksa lagi," kata anggota Satuan Tugas, Mas Achmad Sentosa, kemarin.

Mas Achmad menolak menjelaskan secara terperinci kasus yang terindikasi mafia hukum tersebut. Dia mengatakan Satuan Tugas tak mau dinilai mencampuri urusan putusan pengadilan.

Deponering sama dengan menyatakan Bibit-Chandra bersalah.

Kalangan ahli hukum meminta Kejaksaan Agung menyisihkan pilihan mengesampingkan perkara demi kepentingan umum (deponering) dalam menyelesaikan kasus Bibit S. Rianto dan Chandra M. Hamzah. Mereka menyarankan Kejaksaan mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang membatalkan surat ketetapan penghentian penuntutan (SKP2) perkara Bibit-Chandra.