Pelaku Korupsi Tak Layak Diistimewakan

Peresmian rumah tahanan (rutan) kelas 1 khusus tindak pidana korupsi (tipikor) di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Cipinang, Jakarta, menuai kritik. Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Akil Mochtar menganggap keberadaan rutan khusus tersebut tidak tepat sasaran. Sebab, kejahatan korupsi tidak berbeda dengan kejahatan lain.

''Itu hanya beda kualifikasi. Satu membunuh, satu korupsi, mencopet, mencuri. Tapi, sama saja, maling juga semua itu. Mengapa harus diistimewakan?'' kata Akil di gedung MK, Jakarta, kemarin (28/4).

Kemenag Dituntut Audit Kenaikan BPIH

Rencana pemerintah menaikkan biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH) USD 131 atau setara dengan Rp 1,2 juta kembali menuai penolakan. DPR bahkan merekomendasikan agar Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengaudit Kementerian Agama (Kemenag) terkait dengan rencana kenaikan tersebut.

''Harus diaudit karena saya memiliki temuan banyak markup biaya haji yang merugikan jamaah haji,'' kata anggota Komisi VIII DPR Muhammad Baghowi di gedung DPR kemarin (28/4).

Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Muhammad Misbakhun sudah tiga hari menjadi tahanan penyidik Bareskrim Mabes Polri. Komisaris PT Selalang Prima Internasional itu disangka memalsukan dokumen untuk pengajuan L/C ke Bank Century senilai USD 22,5 juta. Salah seorang inisiator hak angket Century itu terancam hukuman delapan tahun penjara.

Kemenkeu Sisir Setoran ke Rekening Gayus

Upaya membongkar jaringan mafia pajak terus dilakukan. Kementerian Keuangan (Kemenkeu), melalui Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak, akan menyisir keterkaitan 149 perusahaan besar yang pernah ditangani Gayus Tambunan.

Komisi III Kritik Tempat Pemeriksaan Wapres Boediono dan Sri Mulyani

Hujan kritik mengalir deras ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Lembaga antikorupsi itu dianggap lemah dalam penanganan kasus Bank Century. Salah satunya, keputusan KPK soal rencana pemeriksaan Wapres Boediono dan Menkeu Sri Mulyani di kantor masing-masing hari ini.

Dalam rapat dengar pendapat (RDP) dengan anggota Komisi III DPR kemarin, institusi superbodi itu dituntut memberlakukan asas persamaan hukum (equality before the law) kepada Boediono dab Sri Mulyani.

Para tahanan kasus korupsi kini tak harus berjejal dengan tahanan lain. Menkum dan HAM Patrialis Akbar kemarin (27/4) meresmikan Rumah Tahanan (Rutan) Klas I Khusus Tindak Pidana Korupsi di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Cipinang, Jakarta. Itu adalah tahanan khusus pidana korupsi pertama di Indonesia.

Menurut Patrialis, pembangunan rutan itu tidak dimaksudkan untuk memberikan perlakuan dan fasilitas khusus bagi tahanan korupsi. ''Yah, paling dikasih sebuah TV. Itu juga buat rame-rame biar mereka tidak terisolasi,'' katanya ketika meresmikan rutan khusus koruptor tersebut.

Hari Ini Polri Periksa Asnun dan Panitera PN Tangerang
Target Kapolri Jenderal Bambang Hendarso Danuri untuk menuntaskan penanganan mafia pajak dalam pekan ini memaksa penyidik Polri bekerja ekstrakeras. Setelah menyebut sindikat pajak melibatkan lima kelompok mafia, hari ini polisi akan memeriksa hakim dan panitera yang diduga tersangkut kasus Gayus Tambunan itu.

Sebanyak 33 anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari lintas fraksi dan komisi mengajukan penangguhan penahanan bagi Mukhamad Misbakhun. Permohonan itu disampaikan kuasa hukum Misbakhun, Luhut Simanjuntak dan Zainudin Paru, kepada Badan Reserse Kriminal Kepolisian Negara Republik Indonesia, Selasa (27/4) malam.

Secara sistem, saat ini Pengadilan Pajak berada di bawah Kementerian Keuangan dan juga berada di bawah Mahkamah Agung. Selain itu, tunggakan perkara sudah terlalu banyak. Karena itu, sistem dan sumber daya manusia di Pengadilan Pajak perlu dibenahi.

”Tunggakan perkara hampir 10.000. Itu perlu dicari jalan keluar,” kata Sekretaris Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum Denny Indrayana seusai berkunjung ke Pengadilan Pajak, Jakarta, Selasa (27/4).

Bibit Samad Rianto dan Chandra M Hamzah kembali menjadi tersangka menyusul putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menerima permohonan praperadilan Anggodo Widjojo. Putusan tersebut menyatakan bahwa surat ketetapan penghentian penuntutan yang dikeluarkan kejaksaan tidak sah dan memerintahkan agar perkara Bibit-Chandra dilimpahkan ke pengadilan.