Rencana pembangunan gedung baru di lingkungan Dewan Perwakilan Rakyat seharusnya dipaparkan kepada rakyat. Dengan demikian, rakyat dapat menilai, apakah gedung baru yang direncanakan menyerap anggaran Rp 1,8 triliun itu pantas dibangun atau tidak.

”Publik akan mempertanyakan, dari segi rencana maupun komitmen DPR untuk memaksimalkan fungsi anggaran, terkait alokasi anggaran publik,” kata Direktur Eksekutif Indonesia Budget Center Arif Nur Alam menanggapi rencana pembangunan gedung baru DPR itu, Minggu (2/5). Jika tidak ada alasan kuat membangun gedung berbiaya besar itu, tambah Arif, terjadi distorsi alokasi oleh DPR, yang akan mengecewakan publik.

Terkait rencana pembangunan gedung baru itu, Ketua Badan Anggaran DPR Harry Azhar Azis membenarkan, Badan Anggaran DPR sudah mengesahkan dana Rp 250 miliar dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2010 untuk pembangunan gedung baru. Tinggal menunggu persetujuan paripurna DPR, Senin ini.

Rencananya, anggaran Rp 250 miliar untuk desain besar dan pembangunan awal. Anggaran keseluruhan Rp 1,8 triliun untuk tiga tahun. Sebagian besar, yakni sekitar Rp 1,6 triliun, digunakan untuk konstruksi gedung dan taman yang menyatu dengan kompleks DPR/MPR/DPD.

Saat ditanya seberapa penting pembangunan gedung baru itu di lingkungan DPR, Harry menyatakan, gedung itu akan menggantikan fungsi Gedung Nusantara I yang sudah berusia tua. Rencana itu sudah digodok sejak DPR periode 2002-2009. ”Saya pernah membaca laporan dari Departemen Pekerjaan Umum yang menyebut bahwa Gedung Nusantara I miring karena gempa. Saya ragu gedung ini bisa bertahan atau tidak,” katanya.

Sekretaris Fraksi Partai Persatuan Pembangunan Romahurmuziy yang berkantor di lantai 15 Gedung Nusantara I mengakui ada retak-retak di depan ruangannya, juga di lantai lain. Desember 2009, retak-retak itu diperbaiki dengan injeksi beton.

Namun, soal anggaran Rp 1,8 triliun, Romahurmuziy tak setuju. Alasannya, angka itu terlalu besar. Dikatakan, Fraksi PPP sudah membahas soal rencana gedung itu. Lebih tepat jika gedung dialokasikan untuk 600 anggota dengan luas ruangan per anggota 50 meter persegi. Mengacu pada harga standar, biaya gedung itu Rp 280 miliar. Ditambah kebutuhan mebeler Rp 70 miliar, dana pembangunan gedung itu Rp 350 miliar.

Wakil Ketua DPR Anis Matta (F-PKS) menyebutkan, konstruksi Gedung Nusantara I mengkhawatirkan dan kapasitasnya juga berlebih. Kementerian Pekerjaan Umum, kata Anis, pernah memeriksa konstruksi gedung itu pasca-gempa tahun 2007 dan 2009. Hasilnya dipresentasikan di depan pimpinan DPR, DPD, dan MPR, dua atau tiga bulan lalu. ”Pembangunan gedung baru mendesak karena menyangkut keselamatan, nyawa orang,” ujarnya.

Catatan Kompas, Gedung Nusantara I berlantai 24 diresmikan Ketua DPR Wahono pada 11 Maret 1997. Gedung itu dibangun PT Citra Adhi Joint Operation, kerja sama PT Citra Lamtorogung Persada dan PT Adhi Karya. (IDR)
Sumber: Kompas, 3 Mei 2010