Mabes Polri meminta agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) legawa terkait dengan penarikan empat penyidik yang diperbantukan. Kepolisian beralasan para personel tersebut perlu dipromosikan untuk naik pangkat.

''Ini dalam rangka promosi dan perpindahan jabatan yang sama,'' jelas Wakil Kepala Divisi Humas Mabes Polri Brigjen Pol Zainuri Lubis di kantornya kemarin (13/5).

Saksi Kunci Kasus Suap Kemenhub

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akhirnya memperoleh keterangan dari Resco terkait dugaan penerimaan suap kepada anggota DPR Jhony Allen Marbun. Selanjutnya, KPK bakal mendalami pengakuan terkait aliran dana dalam kasus korupsi dana stimulus fiskal Dephub (kini Kemenhub) tersebut.

Satuan Tugas (satgas) Pemberantasan Mafia Hukum keberatan dengan desakan Komisi Hukum DPR agar menarik Wakil Jaksa Agung Darmono dari tim bentukan presiden itu. Apalagi, Jaksa Agung Hendarman Soepandji telah melayangkan surat kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang mengusulkan penarikan Darmono.

''Kalau memang terjadi penarikan, itu sangat disayangkan,'' ujar anggota Satgas Pemberantasan Mafia Hukum Mas Achmad Santosa kepada koran ini kemarin (13/5). ''Alasan yang dikemukakan Komisi III (hukum) DPR tidak signifikan (untuk ditindaklanjuti),'' tambahnya.

Persiapan pembentukan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) terus terkendala. Kali ini Mahkamah Agung (MA) mengeluhkan kualitas hakim ad hoc. Padahal, hakim nonkarir itu berperan mengimbangi peran hakim karir dalam memberikan pertimbangan hukuman.

SBY: Birokrasi Buruk Jadi Bom Waktu Pemerintah

Reformasi birokrasi yang belum sepenuhnya tuntas membuat korupsi masih merajalela di negeri ini. Banyak pejabat pemerintah yang tersangkut kasus hukum. Karena itu, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) berharap reformasi birokrasi menjadi agenda utama menuju pemerintahan yang responsif, transparan, akuntabel, dan bebas dari korupsi.

Komjen Pol Susno Duadji benar-benar merepotkan Mabes Polri. Tersangka penyuapan kasus arwana itu terus bertahan dengan aksi bungkamnya. Seharian kemarin mantan Kabareskrim itu menolak diperiksa penyidik. Susno juga tidak mau menandatangani surat apa pun.

"Itu hak Pak Susno. Tidak bisa dipaksa," ujar kuasa hukum Susno, Zul Armain, kemarin (12/5). Pihak Susno masih menganggap penangkapan dan penahanan dirinya cacat hukum. "Tidak bersalah, mau bilang apa," tambahnya.

TEMUAN Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menyebutkan 48 titik lemah dalam sistem penyelenggaraan haji dijawab Kementerian Agama (Kemenag). Kemenag bersedia transparan dengan menyiapkan rekap laporan penggunaan biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH) secara online.

Embrio pelaporan data online itu dimatangkan sejak dua tahun terakhir dalam bentuk sistem komputerisasi haji terpadu alias siskohat. ''Embrionya memang itu (siskohat, Red). Sebab, pada dasarnya kami mendukung transparansi kepada publik,'' ujar Kepala Pusat Informasi dan Humas (Kapimnas) Depag H Masyhuri AM.

Tuding Tim Kapolri Terlibat Kasus Arwana

Perlawanan Komjen Susno Duadji terhadap Polri mulai memasuki babak klimaks. Sejak dijadikan tersangka dan ditahan, mantan Kabareskrim itu kini menyiapkan sejumlah ''amunisi'' untuk menyerang balik institusi yang membesarkan dirinya tersebut.

Salah satunya, Susno sudah mengantongi rekam jejak para penyidik yang terlibat dalam tim independen bentukan Kapolri. ''Kami sangat meragukan tim itu independen. Ada yang terlibat kasus arwana yang justru masuk tim itu,'' ujar Muhammad Assegaf, pengacara Susno, kemarin (11/5).

Pemeriksaan Robert Tantular dalam Kasus Misbakhun

Robert Tantular, terpidana sembilan tahun kasus penggelapan dana nasabah Bank Century, berurusan lagi dengan penyidik. Kemarin (11/5) mantan pemegang saham Bank Century itu diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan letter of credit (L/C) fiktif dan pemalsuan dengan tersangka Misbakhun dan Frangki Ong Wardojo.

Dakwaan Jaksa saat Sidang Perdana Anggodo di Tipikor

Sidang perdana dengan terdakwa Anggodo Widjojo dalam kasus dugaan suap dan upaya menghalang-halangi penyidikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) kemarin (11/5) mengungkap fakta baru.