TENGARA bahwa kemenangan PT Kaltim Prima Coal (KPC) dalam sengketa pajak dengan Direktorat Jenderal Pajak terjadi akibat adanya campur tangan dibantah Aburizal Bakrie. Bos Grup Bakrie, yang menaungi KPC, dan ketua umum Partai Golkar tersebut menilai tudingan intervensi itu sebagai upaya pencemaran nama baik dirinya maupun lembaga yang dipimpinnya.

''Itu hal aneh (soal adanya tudingan) yang ingin menghancurkan KPC adalah Aburizal Bakrie dan Golkar,'' kata Ical, sapaan akrab Aburizal Bakrie, di Jakarta, kemarin (29/5).

SUDAH agak lama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tak lagi menangkap basah pelaku korupsi. Sebagai rakyat yang berharap banyak pada kinerja dan gebrakan KPK, saya termasuk yang menunggu "aksi mengesankan" tersebut.

Di antara kita mungkin masih ingat, bagaimana "aksi mengesankan" KPK ketika berhasil menangkap basah Mulyana W. Kusumah, anggota KPU yang saat itu menyuap auditor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada April 2005. Selanjutnya, kasus Mulyana menjadi awal terkuaknya korupsi di KPU.

Penahanan Susno Duadji Diperpanjang

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK meminta Kepolisian Negara RI menghormati keputusan lembaga tersebut untuk memberikan perlindungan kepada Komisaris Jenderal Susno Duadji, mantan Kepala Badan Reserse Kriminal Polri.

Permintaan tersebut diungkapkan Komisioner LPSK Bidang Bantuan, Kompensasi, dan Restitusi Lili Pintauli Siregar, Minggu (30/5).

Menteri Keuangan Agus Martowardojo menegaskan, proses reformasi birokrasi di Direktorat Jenderal Pajak serta Ditjen Bea dan Cukai masih membutuhkan banyak perbaikan. Sejumlah kasus pelanggaran hukum yang merugikan negara menjadi faktor utama perlunya perbaikan tersebut.

”Program reformasi yang berjalan di Ditjen Pajak serta Ditjen Bea dan Cukai sudah cukup baik. Namun, ruang untuk perbaikan masih banyak,” ujar Agus di Jakarta, Kamis (27/5).

Gayus Lumbuun: Kinerja KPK Sudah Tampak Lamban

Panitia Seleksi Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi tidak akan menolak siapa pun yang mendaftarkan diri. Meski demikian, pansel akan sangat berhati-hati dan teliti dalam memeriksa persyaratan serta memilih dua calon untuk diajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat.

Setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk mendaftarkan diri sebagai calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menggantikan posisi Antasari Azhar. Namun, panitia perlu berhati-hati dan lebih jeli dalam memilih calon yang akan diajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Ada tiga kriteria yang harus dipenuhi pimpinan KPK terpilih, yaitu berintegritas, memiliki kapabilitas, dan akseptabilitas.

ICW Desak Satgas Selesaikan Problematika Kasus Susno

Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum mendesak kepolisian mendahulukan penanganan kasus mafia hukum yang dilaporkan mantan Kepala Badan Reserse Kriminal Polri Komisaris Jenderal Susno Duadji. Hal itu lebih baik ketimbang menahan dan menjadikan Susno sebagai tersangka kasus lain.

Langkah kepolisian yang justru menahan dan menjadikan Susno sebagai tersangka malah menimbulkan persepsi adanya upaya menghalang-halangi peniup peluit (whistle blower) dalam mengungkap praktik mafia hukum di kepolisian.

Sekretariat Bersama Partai Koalisi bentukan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tidak hanya berhasil membenamkan kasus Bank Century. Lebih dari itu, dalam konteks yang lebih luas keberadaannya amat berpotensi menyandera penegakan hukum jangka panjang.

Minggu 30 Mei 2010 Pukul 11.00 WIB, ICW bersama Walhi, Prakarsa dan INFID. Bertempat di Kantor ICW Jl. Kalibata Timur IVD/6, Jakarta Selatan

Hari Kedua, Sebelas Pendaftar Masuk

Hingga hari kedua pendaftaran seleksi pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kemarin (26/5), tercatat sepuluh orang telah mendaftarkan diri. Namun, hanya dua orang yang dinyatakan memenuhi syarat administratif.

"Banyaknya pendaftar itu menandakan animo yang tinggi dari masyarakat untuk mengisi jajaran pimpinan KPK," kata Sekretaris Panitia Seleksi (Pansel) Pimpinan KPK Ahmad Ubbe di gedung Kementerian Hukum dan HAM kemarin.