Desak Perluas Kewenangan PPATK

Kewenangan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dinilai oleh berbagai kalangan sangat lemah. Sejumlah aktivis mendesak DPR agar memberikan kewenangan yang lebih kuat kepada lembaga tersebut dalam RUU Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (PPTPPU).

HINGGA kini, pembahasan soal RUU PPTPU antara pemerintah dan DPR terus berjalan. Pansus RUU PPTPU telah menyepakati bahwa saat ini PPATK bisa merekomendasikan penyadapan dan meminta pemblokiran rekening tertentu kepada suatu bank.

''Saya dan anggota panja DPR untuk RUU itu sepakat bahwa peran dan eksistensi PPATK harus terus diperkuat dari waktu ke waktu,'' kata Bambang Soesatyo, anggota Pansus RUU PPTPU, di gedung DPR, Senayan, Jakarta, kemarin (19/7).

Mabes Polri bergeming atas usul sejumlah aktivis agar dilakukan penyelidikan ulang terhadap dugaan rekening tidak wajar milik perwira (jenderal) polisi. Tetapi, Korps Bhayangkara telah memastikan tidak akan meminta pihak luar, termasuk auditor, untuk mengusut transaksi rekening perwira.

''Kami berpijak pada undang-undang saja. Tidak ada keharusan untuk melibatkan pihak luar atau auditor di luar Polri,'' ujar Kadivhumas Mabes Polri Irjen Edward Aritonang kemarin (20/7).

Saksi Meringankan dalam Kasus Sisminbakum

Mantan Menkeh dan HAM Yusril Ihza Mahendra telah menyiapkan amunisi agar bisa lolos dari jerat kasus dugaan korupsi biaya akses Sistem Administrasi Badan Hukum (Sisminbakum). Dia berencana menghadirkan para menteri era pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) dan Megawati Soekarnoputri sebagai saksi-saksi meringankan.

"Terutama sekali, para anggota kabinet pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid dan Megawati," kata Yusril setelah menjalani pemeriksaan di Gedung Bundar, Kejaksaan Agung, kemarin (20/7).

Hakim Putuskan Panggil Antasari Azhar

Sidang kasus Anggodo Widjojo di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) kemarin (20/7) diwarnai kejadian mengejutkan. Anggodo tiba-tiba mendatangi mantan Jaksa Agung Muda Intelijen (JAM Intel) Wisnu Subroto yang sedang memberikan kesaksian, lalu mencium tangan karibnya itu.

KAPOLRI Jenderal Bambang Hendarso Danuri akan meletakkan jabatan pada Oktober 2010. Seiring dengan akan habisnya masa jabatan Kapolri ini, ''uji kelayakan" terhadap sosok kandidat Kapolri mendatang secara tidak langsung telah bergulir. Komisi III DPR (bidang hukum) gencar melacak dan mempertanyakan transparansi rekening para kandidat (Jawa Pos, 20 Juli 2010).

Jakarta, 20 Juli 2010
Lamp   : 2 berkaS

Kepada Yth.
Bapak Ifdal Kasim
Ketua Komnas HAM
Di Jakarta

Perihal : Permintaan Monitoring Penanganan Kasus Penganiayaan terhadap aktivis antikorupsi, Tama S Langkun
Dengan hormat,
Upaya penanganan kasus penganiayaan terhadap aktivis Indonesia Corruption Watch (ICW), Tama S Langkun telah memasuki 2 (dua) minggu sejak kejadian. Namun pihak kepolisian hingga saat ini belum menemukan siapa pelaku maupun apa motif dibalik penganiayaan terhadap aktivis antikorupsi tersebut. 

Polemik soal transparansi rekening pejabat Polri terus bergulir. Komisi III (bidang hukum) DPR akan melakukan pemeriksaan silang antara Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dan Mabes Polri. Jadwal pemeriksaan itu disepakati Senin mendatang (26/7).

Kuasa Hukum Anggap KPK Ingkar Janji

Penetapan status tersangka bagi mediator pemberi suap kepada pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Ari Muladi, diprotes kuasa hukumnya, Sugeng Teguh Santosa. Dia menganggap penetapan status tersangka kliennya itu tidak tepat. Alasannya, Ari selama ini menjadi pembongkar kasus korupsi yang menjerat Anggodo Widjojo tersebut.

Seleksi uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) terhadap calon gubernur Bank Indonesia (BI) berlangsung besok (21/7). Deputi Gubernur Senior BI Darmin Nasution yang menjadi calon tunggal akan menjalani fit and proper test di depan pimpinan serta anggota Komisi XI DPR.

''Jadwalnya memang sudah ditentukan pada 21 Juli,'' tutur Syarif Hasan, sekretaris Sekretariat Gabungan (Setgab) Partai Koalisi, kemarin (19/7).

Darmin diajukan Presiden SBY sejak masa sidang III DPR. Tapi, pro-kontra terkait posisi Darmin membuat jadwal seleksi mantan Dirjen Pajak tersebut molor.