Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) mulai menyusun rencana verifikasi calon Kepala Kepolisian RI pengganti Jenderal Bambang Hendarso Danuri, yang akan pensiun pada Oktober mendatang.
Anggota Komisi Kepolisian Nasional, Andan Pandupraja, mengatakan verifikasi akan dilakukan setelah Idul Fitri. “Mungkin September kami akan verifikasi nama calon pengganti (Kapolri),” kata Adnan kemarin.
Kasus Bank Century dan kasus pajak Gayus Halomoan Tambunan menjadi bahan studi kasus dalam tes penilaian personal (personal assessment) 12 calon pemimpin Komisi Pemberantasan Korupsi di kantor Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Jakarta, kemarin.
“Untuk kasus Gayus, kita harus periksa perusahaan-perusahaan yang terbukti memberi suap. Ya, kita periksa semua. Kan ini menyangkut kerugian negara. Supaya kasus ini bisa diambil alih oleh KPK,” ujar salah seorang calon, pengacara Fredrich Yunadi, setelah menjalani tes.
Sebanyak dua pertiga atau sekitar 72 persen dari 1.000 laporan yang dialamatkan kepada Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) berisi keluhan yang mengarah pada penyalahgunaan wewenang anggota reserse. Anggota Komisi Kepolisian Nasional, La Ode Husein, mengatakan 28 persen lainnya berisi laporan soal perlakuan diskriminatif polisi saat melayani masyarakat. Laporan dibuat sejak awal tahun hingga Agustus 2010.
Wakil Ketua Komisi Pemerintahan Dewan Perwakilan Rakyat Ganjar Pranowo mengatakan, kriteria bebas dari kasus korupsi perlu dijadikan salah satu syarat dalam pencalonan kepala daerah. Komisi Pemerintahan akan mengusulkan persyaratan tersebut dalam revisi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
Ganjar Pranowo mengatakan, aturan yang berlaku saat ini tidak mempersoalkan seorang calon kepala daerah yang menjadi tersangka kasus korupsi selama belum ada putusan tetap pengadilan. “Kita masih memakai asa praduga tak bersalah,” kata Ganjar di Jakarta kemarin.
"Raja itu tak tahu apa-apa."
Kepala Badan Reserse Kriminal Kepolisian RI Komisaris Jenderal Ito Sumardi dengan tegas membela Brigadir Jenderal Raja Erizman, yang namanya kembali disebut dalam sidang kasus mafia pajak.
Penyidik bahkan tak punya rencana memeriksa kembali Raja, walaupun dalam dakwaan Sjahril Djohan disebutkan bahwa pembagian uang suap dari Gayus Tambunan dilakukan di ruangan bekas Direktur Ekonomi Khusus Bareskrim itu.
Pengadilan Negeri Jakarta Timur menggelar sidang pertama terhadap Muhtadi Asnun, hakim yang mengadili perkara Gayus Halomoan Tambunan di PN Tangerang, kemarin. Dalam persidangan yang berlangsung sejak pukul 10.00 WIB tersebut, jaksa penuntut umum Moh. Yori Rawando membacakan dakwaan setebal 26 halaman.
Muhtadi didakwa telah menerima uang sebesar US$ 40 ribu untuk membebaskan Gayus dari perkara pencucian uang pada 2009. Dalam dakwaan tersebut, Asnun didakwa dengan empat pasal berlapis dalam Undang-Undang tentang Tindak Pidana Korupsi.
Sidang Kasus Gayus dengan Terdakwa Alif Kuncoro
Sidang kasus mafia pajak Gayus Halomoan Tambunan kembali berlanjut di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Kemarin (4/8), sidang dengan terdakwa Alif Kuncoro itu mengagendakan pemeriksaan saksi-saksi. Salah satunya adalah Hasni Amalia, istri Kompol M. Arafat Enanie.
Hasni dihadirkan sebagai saksi terkait dengan motor Harley-Davidson tipe Ultra Classic hitam yang diterima Arafat dalam penanganan perkara Gayus. ''Setahu saya, motor itu titipan,'' kata Hasni dalam sidang yang diketuai hakim Mien Trisnawaty itu.
12 Peserta Jalani Seleksi Tahap IV
Proses seleksi pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berlanjut. Kemarin (4/8) 12 kandidat yang dinyatakan lulus seleksi tahap III menjalani profile assessment yang merupakan seleksi tahap selanjutnya. Rencananya, hasil seleksi tahap IV itu diumumkan Sabtu lusa (7/8).
''Profile assessment ini dilakukan lembaga independen yang dimintai bantuan oleh pansel. Itu adalah lembaga yang benar-benar bisa dipercaya,'' ujar Ketua Pansel KPK Patrialis Akbar saat membuka proses seleksi di Kantor Kemenkum dan HAM, Jakarta, kemarin (4/8).
KPK: Tujuh Gubernur serta 21 Bupati/Wali Kota Divonis di Pengadilan
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terus mendorong daerah agar kreatif berinovasi tanpa takut terkena korupsi. Asalkan sesuai dengan prosedur dan undang-undang, inovasi daerah tetap mendapatkan apresiasi.
Anggota DPR dari Fraksi Partai Demokrat As'ad Syam harus mengakhiri pelariannya. Tadi malam (4/8) Kejaksaan Agung (Kejagung) menangkap Bupati Muarojambi periode 1999-2004 itu di rumahnya, kawasan Pondok Cabe, Jakarta Selatan.
Kapuspenkum Kejagung Babul Khoir mengatakan, penangkapan terhadap As'ad merupakan pelaksanaan atas putusan Mahkamah Agung (MA) yang menghukum dia empat tahun penjara. ''Kami melaksanakan eksekusi. Selama ini As'ad buron,'' kata Babul kepada wartawan tadi malam.
