Komisi Informasi Pusat (KIP) mengaku menerima keluhan masyarakat soal minimnya akses publik terhadap informasi anggaran. Selain itu, informasi dokumen perjanjian antara badan publik dan pihak lain sulit diketahui.

Anggota KIP, Amiruddin, mengatakan keluhan ini diketahui dari pengaduan sengketa yang masuk ke Komisi Informasi. Sejak berdiri pada 30 April lalu, Komisi Informasi sudah menerima 22 aduan. "Yang mengajukan mayoritas dari kelompok LSM, melawan badan publik seperti lembaga negara," katanya di Semarang kemarin.

Komisi Pemberantasan Korupsi siap mengawasi pembangunan gedung baru Dewan Perwakilan Rakyat. Pengawasan akan dilakukan bila DPR memintanya secara resmi ke KPK. "Pengawasan dalam pengertian monitoring kelembagaan," kata juru bicara KPK, Johan Budi S.P., saat dihubungi, akhir pekan lalu.

Bersama Badan Pemeriksa Keuangan, KPK bisa mengawasi proses tender pengadaan barang proyek tersebut. Adapun pengawasan audit, menurut Johan, adalah tugas BPK, tanpa melibatkan KPK.

Call data record tidak termasuk barang bukti.

Kejaksaan Agung diminta menyiapkan surat ketetapan penghentian penuntutan perkara (SKPP) yang baru atas dua pemimpin Komisi Pemberantasan Korupsi, Bibit Samad Rianto dan Chandra M. Hamzah. Pengacara keduanya, Alexander Lay, mengatakan perkara yang menjerat kliennya itu tak dilengkapi cukup bukti.

"Ketiadaan rekaman Ade-Ary menunjukkan perkara ini tidak cukup bukti," katanya ketika dihubungi Tempo, akhir pekan lalu. Namun Alex mengakui surat itu baru bisa diterbitkan setelah putusan peninjauan kembali dikeluarkan.

APA yang sebenarnya terjadi pada Kapolri Jenderal (Pol) Bambang Hendarso Danuri? Kenapa dia tidak datang pada serah terima jabatan lima perwira di organisasinya sendiri? Apakah sang jenderal memang sakit gara-gara beban kerja yang teramat berat? Apakah BHD -sapaan Bambang Hendarso Danuri- bertemu dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Istana Negara?

Flu, BHD Istirahat di Rumah
Kapolri Jenderal Pol Bambang Hendarso Danuri (BHD) masih belum muncul di depan publik. Dia juga absen dalam acara resmi kenegaraan. Dalam acara pengukuhan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) 2010 di Istana Negara kemarin, dia diwakili oleh Irwasum Komjen Pol Nanan Sukarna.

Wacana untuk mengawasi para hakim di Mahkamah Konstitusi (MK) kembali mendapat dukungan. Kali ini, yang mendukung adalah Maruarar Siahaan, mantan hakim di mahkamah tersebut. Dia beralasan, kekuasaan MK yang absolut bisa membuat lembaga pimpinan Mahfud M.D. itu menyimpang.

Semua putusan MK, kata dia, bersifat final dan mengikat. Putusan di MK adalah peradilan tingkat pertama dan terakhir. Artinya, tanpa melalui banding, kasasi, dan peninjauan kembali (PK), putusan di MK sudah inkracht alias berkekuatan hukum tetap.

Pansel Wajibkan Bikin Makalah Tulisan Tangan

Seleksi calon pimpinan Komisi Yudisial (KY) mulai menggelinding. Panitia seleksi (pansel) KY mulai melaksanakan salah satu tahap seleksi di Hotel Kartika Chandra kemarin (14/8). Yakni, penulisan makalah yang diikuti 171 calon pimpinan KY.

"Solent medaces luere poenas malevici" (the liar wil pay the penalty for his crime)
Phaedrus
Ungkapan Phaedrus, fiolosof Yunani penganut mazhab Epicurus pada abad ke-69 SM yang dikutip sebagai pembuka tulisan ini, hari-hari ini terasa bertuah sekali.
silahkan unduh disini tulisan ini lebih detail dalam format image *.jpg

Ketua Mahkamah Agung (MA) Harifin Andi Tumpa angkat suara terkait polemik barang bukti rekaman percakapan antara Deputi Penindakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Ade Rahardja dan Ari Muladi. Dia mengatakan, majelis hakim Pengadilan Tipikor bisa mengusut rekaman percakapan itu meski barang bukti hanya berupa CDR (call data record) alias catatan data panggilan.

Soal Masa Jabatan Calon Pimpinan Baru

Masa jabatan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang segera terpilih masih simpang siur. Meski Panitia Seleksi (Pansel) Pimpinan KPK menegaskan akan mengusulkan masa jabatan empat tahun kepada DPR, beberapa pihak menginginkan setahun saja kandidat terpilih itu bertugas.

"Secara formal, kami belum bertemu dengan DPR. Tapi, kami tetap mengajukan masa jabatan empat tahun bagi seorang pimpinan KPK yang terpilih nanti," kata Menkum dan HAM Patrialis Akbar di gedung Kemenkum dan HAM kemarin (13/8).