Bebas, Syaukani Langsung Bayar Uang Pengganti
Mantan Bupati Kutai Kertanegara (Kukar) Kaltim Syaukani Hassan Rais ikut menikmati berkah peringatan HUT Ke-65 Kemerdekaan RI. Pada hari merdeka tersebut, terpidana empat kasus korupsi senilai Rp 113 miliar itu mendapat kado spesial berupa grasi dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
Tongkat komando sembilan Kapolda di wilayah strategis yang menjadi parameter keamanan nasional resmi berpindah kemarin (19/8). Kapolri Jenderal Bambang Hendarso Danuri (BHD) memimpin langsung upacara serah terima jabatan sembilan Kapolda yang dilangsungkan di gedung Rupatama Mabes Polri.
Berdasar keputusan Kapolri dalam surat bernomor kep/479/VIII/2010 tertanggal 5 Agustus 2010, kesembilan polda yang memiliki pemimpin baru adalah Jawa Tengah, DIJ, Jawa Timur, Bali, Sulawesi Selatan, Sulewesi Utara, Sulawesi Tenggara, Kalimantan Barat, dan Jambi.
Suhertanto, pegawai KPPP Karangpilang, divonis dua tahun penjara.
Penyidik dari Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya telah melengkapi berkas perkara tiga pegawai kantor Pajak yang diduga terlibat korupsi. Ketiga tersangka yang berasal dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Rungkut, Surabaya, tersebut masing-masing Kepala Seksi Penagihan Edwin, account representative M. Ishak Harianto, dan pekerja harian lepas Amirul Yusuf Suharto.
Kepala Kepolisian RI Jenderal Bambang Hendarso Danuri hari ini dipastikan akan melantik sembilan kepala kepolisian daerah di Rupatama Markas Besar Kepolisian. "Upacara pelantikannya digelar pukul 08.30," kata Kepala Divisi Humas Brigadir Jenderal Iskandar Hasan kemarin.
Sembilan kepala polda itu batal dilantik Kapolri pada Jumat lalu, tanpa keterangan jelas. Awalnya, Mabes Polri menyatakan Bambang dipanggil Presiden. Tapi pihak Istana menyatakan tak ada pertemuan Bambang Hendarso dengan Presiden.
Ketika Bersaksi untuk Terdakwa AKP Sri Sumartini
Sidang lanjutan kasus mafia pajak Gayus Tambunan di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan kembali diwarnai pencabutan keterangan pada berita acara pemeriksaan (BAP). Kemarin (18/8), giliran Haposan Hutagalung mencabut keterangan yang pernah disampaikan di depan tim penyidik independen Polri saat dihadirkan sebagai saksi bagi terdakwa AKP Sri Sumartini.
Pemberian remisi umum pada HUT ke-65 RI kepada ratusan koruptor menuai kritik. Karena memberikan diskon masa penahanan kepada pengemplang uang negara, pemerintah dianggap melemahkan semangat pemberantasan korupsi.
''Korupsi itu termasuk kejahatan luar biasa. Jadi, penanganannya juga harus luar biasa,'' ucap Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) M. Jasin kemarin (18/8) soal pengurangan hukuman bagi para koruptor.
Hadir di Sidang Uji Materi UU Perlindungan Saksi
Jika tidak ada aral melintang, hari ini (19/8) Komjen Pol Susno Duadji merasakan udara bebas untuk sementara. Mantan Kabareskrim yang menjadi tersangka kasus PT Salmah Arowana Lestari dan dana hibah pilkada Jawa Barat itu bakal dihadirkan dalam sidang uji materi Undang-Undang Nomor 13/2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban di Mahkamah Konstitusi (MK).
Seleksi calon pimpinan KPK kembali molor. Tes wawancara yang seharusnya diadakan besok (20/8) diundur hingga 26 Agustus mendatang. Achmad Ubbe, sekretaris panitia seleksi (pansel) calon pimpinan KPK, mengatakan bahwa pengunduran jadwal itu disebabkan pihaknya akan mengumpulkan gambaran konkret tentang tujuh kandidat yang telah lolos seleksi sebelumnya.
"Kami akan menyinergikan hasil penelusuran ICW (Indonesia Corruption Watch) dan MaPPI (Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia) yang sudah masuk ke pansel," tutur Ubbe saat ditemui di kantornya kemarin (18/8).
Dugaan tindak pidana korupsi menerpa Kemendiknas. Saat ini, Kejaksaan Agung tengah menyidik dugaan korupsi terkait pelaksanaan lomba keterampilan siswa sekolah menengah kejuruan (SMK) XVII dan pameran SMK di Pekan Raya Jakarta pada 2009.
Kapuspenkum Kejagung Babul Khoir Harahap menyatakan, kasus tersebut ditingkatkan ke tahap penyidikan sejak 15 Juni lalu. ''Bahkan, tiga orang sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik pidana khusus,'' katanya kemarin (18/8).
Hanya Boleh Dikirim dari Atasan ke Bawahan
Menjelang Hari Raya Idul Fitri yang jatuh sekitar tiga minggu lagi, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengimbau para pejabat agar tidak menerima parsel yang bisa dianggap sebagai upaya gratifikasi. Namun, KPK sebenarnya tidak antipati terhadap pemberian parsel pada Hari Lebaran.
