Penyidikan kasus pidana pajak Bumi Resources dilanjutkan.
Pengadilan Pajak memutuskan menolak gugatan PT Bumi Resources Tbk, salah satu anak perusahaan Grup Bakrie, terhadap Direktorat Jenderal Pajak mengenai keluarnya surat perintah penyidikan pajak mereka. Atas dasar putusan ini, Ditjen Pajak melanjutkan penyidikan terhadap kasus dugaan pidana pajak kelompok usaha Bakrie tersebut.
Hakim konstitusi Akil Mochtar meragukan obyektivitas Refly Harun sebagai ketua tim investigasi internal untuk menyelidiki dugaan adanya mafia kasus di tubuh Mahkamah Konstitusi. Selain sebagai pengamat, Refly terkadang juga berperan sebagai kuasa hukum pihak-pihak yang beperkara, termasuk perkara sengketa pemilu kepala daerah.
Dewan Perwakilan Rakyat diminta lebih memprioritaskan fungsi legislasi mengingat masih rendahnya realisasi target Program Legislasi Nasional 2010. Selama sepuluh bulan, DPR baru menyelesaikan enam undang-undang prioritas.
Nunun Nurbaety, saksi kunci perkara suap berupa cek perjalanan dalam pemilihan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia Miranda S Goeltom, untuk ketiga kalinya mangkir dari panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi. Sejauh ini belum ada sikap dari KPK.
Rabu (3/11), Nunun dijadwalkan diperiksa sebagai saksi tersangka penerima cek perjalanan dari Fraksi Partai Golkar, Baharuddin Aritonang dan Hengky Baramuli. Namun, istri mantan Wakil Kepala Polri Adang Daradjatun ini kembali tak memenuhi panggilan dengan alasan sakit.
Wakil Presiden Boediono, Rabu (3/11) di Jakarta, menyatakan, reformasi birokrasi diarahkan pada perbaikan pelayanan publik. Pemerintah akan menentukan indikator yang seharusnya dicapai pada setiap periode waktu.
”Sebenarnya hal ini juga terkait dengan keinginan menteri untuk merespons perkembangan terakhir dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pelayanan publik adalah sasaran akhir reformasi birokrasi. Ini langkah awal yang akan kita laksanakan,” ujar Wapres seusai memimpin rapat Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional di Kantor Wapres, Jakarta.
Rombongan Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat, yang pada 23 Oktober lalu berangkat studi banding ke Yunani, ternyata juga mampir ke Turki. Di Turki, mereka sempat rekreasi, antara lain, ke Dolmabahce Palace di Istanbul.
Chairuman Harahap, anggota Badan Kehormatan (BK) DPR dari Fraksi Partai Golkar, membenarkan, rombongannya sempat mampir ke Turki. ”Kami menggunakan maskapai Turkish Airlines. Dengan demikian, saat perjalanan pulang, dari Yunani transit dahulu di Turki dan kemudian baru terbang ke Jakarta,” tutur Chairuman saat dihubungi Kompas, Rabu (3/11).
Kurikulum pendidikan antikorupsi yang rencana akan diterapkan di sekolah dan perguruan tinggi pada tahun ajaran 2011 dinilai terlalu dipaksakan dan tidak efektif. Banyak kasus korupsi di lembaga-lembaga pendidikan, terutama pendidikan dasar dan menengah, yang justeru harus lebih dulu dibereskan.
Pemerintah dinilai tak berhasil melakukan reformasi birokrasi di sejumlah instansi. "Turunnya indeks pelayanan publik yang dilansir KPK menjadi bukti," ujar anggota Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia, Tulus Abadi.
Hasil survei Komisi Pemberantasan Korupsi terhadap 353 unit layanan pemerintah menunjukkan penurunan kualitas pelayanan dalam setahun terakhir, baik di pusat maupun di daerah. Tahun lalu, rata-rata indeks integritas nasional sebesar 6,5. Kini, indeks yang sama merosot menjadi 5,42.
ICW sangsi pendamping anggota DPR pergi atas biaya sendiri.
Sebanyak 14 anggota Komisi VIII DPR (bidang agama) akan mengawasi pelaksanaan ibadah haji pada 9-22 November mendatang.
Menurut Wakil Ketua Komisi VIII DPR Ahmad Zainuddin, rombongan yang akan berangkat ini adalah anggota yang sebelumnya bergabung dalam Panitia Kerja Biaya Pelaksanaan Ibadah Haji (BPIH). “Dari hasil pengawasan tahun lalu, banyak yang harus diperbaiki,” kata dia.
Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD menyatakan siap mundur dari jabatannya sebagai Ketua MK jika ada hakim konstitusi yang terindikasi terlibat mafia kasus.
”Kalau tim investigasi menemukan bahwa ada hakim terlibat mafia kasus, tetapi dia kemudian ingkar dan tidak bersedia dibawa ke Komisi Pemberantasan Korupsi, saya yang mundur. Artinya saya telah gagal memimpin,” kata Mahfud, Selasa (2/11) di Jakarta, di hadapan sekitar 200 pengajar yang tergabung dalam Asosiasi Pengajar Hukum Acara MK.
