Anggota Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan memutuskan tidak mengikuti studi banding yang dalam waktu dekat dilakukan komisi itu. Bahkan, Fraksi Partai Amanat Nasional memerintahkan semua anggotanya di DPR untuk sementara waktu tidak mengikuti studi banding ke luar negeri.

Anggota Komisi II DPR dari Fraksi PDI-P, Budiman Sudjatmiko, Kamis (28/10), menuturkan, Komisi II berencana melakukan studi banding ke China dan India yang dijadwalkan pada

Direktorat Polisi Perairan Kepolisian Daerah Kalimantan Barat mengamankan 700 meter kubik kayu gelondongan yang diduga ilegal. Polisi juga menetapkan nakhoda kapal pengangkut kayu itu menjadi tersangka.

Direktur Polair Polda Kalbar Ajun Komisaris Besar Sukandar mengatakan, polisi menetapkan nakhoda Kapal Sari Meranti, Dahlan (35), sebagai tersangka karena tidak bisa menunjukkan surat izin berlayar (SIB). ”Tersangka ditahan di Markas Direktorat Polisi Perairan Polda Kalbar untuk dimintai keterangan lebih lanjut terkait pengangkutan kayu tersebut,” kata Sukandar, Kamis (28/10).

Keduanya adalah jaksa penuntut kasus Gayus.

Dua jaksa berinisial C dan F diduga terlibat dalam kasus bocornya surat rencana tuntutan terdakwa mafia pajak, Gayus Halomoan Tambunan. Menurut Ketua Tim Pemeriksa Pidana Umum pada Jaksa Agung Muda Pengawasan, Widyo Pramono, kasus ini melibatkan dua orang lainnya, yaitu B dan H.

C dan F tergabung dalam jaksa penuntut dalam berkas Gayus Tambunan. Adapun anggota jaksa penuntut kasus Gayus di Pengadilan Negeri Tangerang antara lain adalah Cirus Sinaga, Fadil Regan, dan Ika Syafitri.

Badan Kehormatan mengakui kunjungan ke luar negeri kurang bermanfaat.

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Marzuki Alie mengatakan tidak bisa mencegah dan menghentikan rencana para legislator yang ingin melakukan kunjungan ke luar negeri. Alasannya, pimpinan DPR terikat oleh tata tertib yang tidak mengatur pelarangan anggota Dewan melakukan studi banding ke luar negeri.

"Tata tertib harus diubah terlebih dulu," kata Marzuki di Jakarta kemarin.

Ketua Mahkamah Agung Harifin Andi Tumpa mengatakan Departemen Keuangan sudah menyetujui bila pengadilan pajak berada di bawah Mahkamah Agung. "Sekarang tinggal dirumuskan," kata Harifin di gedung Mahkamah Agung kemarin. "Pengawasan nantinya juga di bawah MA."

Pemegang kunci brankas di Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Aset Sidoarjo ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi dana kas daerah tersebut senilai Rp 2,2 miliar. Agus, si pemegang kunci, dianggap berperan penting dalam raibnya dana tersebut dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Sidoarjo 2009.

Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Sidoarjo Budi Setiawan kemarin mengatakan penetapan itu dibuat setelah menelusuri bukti dan dokumen terkait. "Penyidik juga mengumpulkan keterangan dari sejumlah saksi seputar penyimpanan dana dalam bentuk tunai," kata Budi.

Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi mengatakan Gubernur Sumatera Utara Syamsul Arifin akan langsung dinonaktifkan begitu menjadi terdakwa. “Sampai keluar putusan inkracht,” kata Gamawan di Jakarta kemarin.

Jika pengadilan menyatakan Syamsul tidak bersalah dalam kasus korupsi yang disangkakan, Kementerian Dalam Negeri akan memulihkan kembali jabatannya sebagai gubernur. Tetapi, bila putusan tetap pengadilan menghukum Syamsul bersalah, dia akan langsung diberhentikan. “Wakilnya yang naik,” kata Gamawan.

Senin (25/10), sempat berembus ”kabar baik” bahwa Kejaksaan Agung akan mengeluarkan deponeering untuk menutup kasus Bibit Samad Rianto dan Chandra M Hamzah.

Polisi mengakui proses penyidikan berjalan lambat.

Para penggiat lembaga swadaya masyarakat kecewa kepolisian lambat menangani penganiayaan aktivis Indonesia Corruption Watch (ICW) Tama S. Langkun dan pelemparan bom molotov ke kantor Majalah Tempo.

"Awalnya, kedua kasus itu mendapat tanggapan cepat, namun tidak ada informasi lagi setelah 20 Agustus lalu," ujar Al-Ghifary dari Lembaga Bantuan Hukum Jakarta.

Wali Kota Surakarta Joko Widodo dan Pemerintah Kota Yogyakarta meraih Bung Hatta Anti Corruption Award tahun 2010.

Penghargaan itu diserahkan Kamis (28/10) ini. Menurut anggota Dewan Juri, Betti Alisjahbana, Senin (4/10), kriteria ditekankan pada reformasi birokrasi. ”Faktor yang dilihat adalah integritas, tindakan nyata, dan membangun sistem layanan publik yang terbuka,” ujarnya.

Joko Widodo dinilai berhasil melakukan reformasi birokrasi. Apa yang dilakukan Jokowi— panggilan akrab Joko Widodo—untuk mencegah dan memberantas korupsi di jajarannya?