Mantan Menteri Sosial Bachtiar Chamsyah didakwa melakukan tiga perkara korupsi sekaligus sehingga merugikan negara Rp 36,68 miliar. Politisi Partai Persatuan Pembangunan ini terancam pidana penjara maksimal 20 tahun.

Anggota DPR dari Partai Demokrat, Amrun Daulay, yang juga mantan Direktur Jenderal Bantuan dan Jaminan Sosial Kementerian Sosial, disebut turut bersama-sama melakukan korupsi. Selain Amrun, rekanan Kementerian Sosial, yaitu almarhum Iken Br Nasution, Musfar Azis, Suyoto, dan Cep Ruhyat, juga disebut turut serta dalam tindak pidana korupsi itu.

Anggota Komisi Yudisial, Zainal Arifin, menilai, putusan hakim terhadap anggota DPR dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, M Misbakhun, dalam perkara letter of credit fiktif Bank Century sementara ini belum mencurigakan. Putusan diambil berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang rinci. Namun, Komisi Yudisial tetap akan mempelajari hal ini lebih dalam.

Tim Jaksa Penyidik Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung menahan empat mantan direksi Perum Peruri yang jadi tersangka perkara tindak pidana korupsi pengelolaan dan penggunaan Biaya Operasional Direksi Peruri tahun 2002-2007, Selasa (23/11).

”Keempat tersangka tersebut ditahan 20 hari sejak 23 November 2010 di Rumah Tahanan Negara Salemba Cabang Kejaksaan Agung,” ujar Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Babul Khoir Harahap, kemarin.

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Marzuki Alie meminta Badan Pemeriksa Keuangan melakukan audit investigasi terhadap PT Krakatau Steel dan penjamin emisi terkait penawaran umum perdana saham perusahaan BUMN tersebut.

Permintaan Marzuki Alie disampaikan saat berpidato pada Rapat Paripurna DPR, Senin (22/11) di Kompleks Gedung Parlemen, Jakarta.

Menurut Marzuki, keputusan PT Krakatau Steel (KS) masuk ke Bursa Efek Indonesia (BEI) merupakan terobosan bagus dan baik, terutama dalam rangka menambah modal perusahaan untuk pengembangan investasi.

Lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan di Indonesia dinilai gagal memberikan efek jera dan mencegah pengulangan tindak kriminalitas. Orang di dalam penjara ternyata justru bisa menjadi otak sebuah tindak kejahatan.

Kejaksaan Agung melakukan pendekatan baru dalam memperbaiki mental dan integritas jaksa yang perilakunya kerap disorot masyarakat. Publik menilai, jaksa sering menyalahgunakan wewenangnya sebagai penegak hukum.

Direktur Jenderal Pemasyarakatan Untung Sugiyono menjelaskan, pihaknya sudah mulai melakukan pembenahan lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan dalam setahun belakangan ini. Pembenahan ini dilakukan secara menyeluruh menyangkut kelembagaan, tata laksana, dan sumber daya manusia.

Status Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Bibit Samad Rianto dan Chandra M Hamzah, yang pernah ditetapkan menjadi tersangka, akan menjadi pertimbangan Komisi III DPR saat mereka memilih Ketua KPK. Itu karena status tersebut belum dicabut, tetapi hanya dikesampingkan.

"Sebenarnya uji kepatutan dan kelayakan ini formalitas saja."

Sekretaris Jenderal Transparency International Indonesia (TII) Teten Masduki menyatakan DPR akan lebih memilih Busyro Muqoddas ketimbang Bambang Widjojanto sebagai pemimpin Komisi Pemberantasan Korupsi.

Menteri Sekretaris Negara Sudi Silalahi menyampaikan, jaksa agung definitif diharapkan sudah dapat ditentukan pekan ini. Presiden akan menetapkan satu nama untuk menjadi jaksa agung karena penetapan jaksa agung memang merupakan kewenangan Presiden.

Sudi Silalahi menyampaikan hal itu ketika menjawab pertanyaan wartawan seusai mendampingi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono membuka pameran dan konferensi yang diselenggarakan Gerakan Perempuan Tanam dan Pelihara di Jakarta, Selasa (23/11).