Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi menggeledah kantor Kementerian Lingkungan Hidup terkait perkara dugaan penyuapan dalam perolehan Adipura Kota Bekasi 2010. Dalam perkara ini, Wali Kota Bekasi Mochtar Mohamad sudah ditetapkan sebagai tersangka.

Penggeledahan dilakukan pada hari Kamis (13/1). Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Johan Budi membenarkan adanya penggeledahan itu. ”Benar tim melakukan penggeledahan terkait kasus suap dalam perolehan Adipura Bekasi tahun 2010,” katanya.

Rapat pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi telah memutuskan memanggil Gayus HP Tambunan. Keseriusan KPK mengusut perkara yang terkait dengan mantan pegawai pajak itu diharapkan dapat membongkar kasus mafia pajak dan mafia hukum di seputar Gayus.

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Busyro Muqoddas, Kamis (13/1) di Jakarta, memastikan akan memanggil Gayus. ”Oh, jelas itu. Itu keputusan rapim (rapat pimpinan) KPK,” katanya.

KPK akan menjadwalkan pemanggilan Gayus. ”Kita sekarang menunggu hasil telaah deputi lidik (penyelidikan),” ujarnya.

Rapat pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi telah memutuskan memanggil Gayus HP Tambunan. Keseriusan KPK mengusut perkara yang terkait dengan mantan pegawai pajak itu diharapkan dapat membongkar kasus mafia pajak dan mafia hukum di seputar Gayus.

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Busyro Muqoddas, Kamis (13/1) di Jakarta, memastikan akan memanggil Gayus. ”Oh, jelas itu. Itu keputusan rapim (rapat pimpinan) KPK,” katanya.

KPK akan menjadwalkan pemanggilan Gayus. ”Kita sekarang menunggu hasil telaah deputi lidik (penyelidikan),” ujarnya.

Haposan Hutagalung, terdakwa perkara korupsi yang terkait mantan pegawai pajak Gayus HP Tambunan, dalam pembelaannya (pleidoi) menilai Gayus berbohong. Ia juga mengecam jaksa penuntut umum, yang mendasarkan tuntutan pada keterangan Gayus saja tanpa disertai bukti.

DPR sepertinya telah kehilangan nurani. Setelah tertunda pada tahun sebelumnya, pembangunan gedung baru DPR akan kembali dibahas pertengahan Januari ini.

Begitulah hasil rapat Badan Urusan Rumah Tangga DPR pada 4 Januari 2011.

Tekanan dan desakan publik yang begitu kuat menolak pembangunan gedung itu ternyata tak berpengaruh apa pun terhadap sikap anggota parlemen. Pemerintah dan DPR malah telah mengalokasikan dana Rp 800 miliar pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2011 sebagai anggaran tahap pertama.

Tak ditahannya Bupati Aru, Teddy Tengko-yang diduga terlibat kasus korupsi APBD Kabupaten Aru 2005-2007 sebesar Rp 42 miliar-oleh Kejaksaan Tinggi Maluku, memantik unjuk rasa mahasiswa Aru di Ambon, Maluku, Rabu (12/1).

Mahasiswa menekankan, penahanan Teddy seharusnya sudah bisa dilakukan sejak lama karena ia mempersulit proses penyidikan. ”Kejati (Kejaksaan Tinggi) Maluku tebang pilih. Kepala Bagian Keuangan Pemerintah Kabupaten Aru, Raharusun, yang tersangkut kasus korupsi serupa, langsung ditahan setelah ditetapkan sebagai tersangka, awal Maret 2010,” demikian protes pendemo.

Ketua kelompok masyarakat korban bencana gempa di Desa Sukarapih, Kecamatan Sukarame, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat, Abdul Ghani (55), akhirnya ditetapkan sebagai tersangka penyelewengan dana bantuan korban gempa.

Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Abdoel Wahab Sjahranie Samarinda, Aji Syirafudin, menjalani sidang perdana pembacaan dakwaan perkara korupsi di Pengadilan Negeri Samarinda, Kalimantan Timur, Rabu (12/1).

Jaksa Penuntut Umum Andi Subangun-dalam sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Hery Supryono-mendakwa Aji terlibat penggelembungan dana pembelian CT-scan (untuk jantung) dengan APBD Kaltim 2006-2007 senilai Rp 20,5 miliar. Aji dinilai telah memperkaya diri sendiri dan menyalahgunakan wewenang, terkait persetujuannya dalam pembelian alat kesehatan itu.

Kepala Lembaga Pemasyarakatan Wanita Tangerang Etty Nurbaeti dan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Banten Poppy Pudjiaswati mengakui, merekalah yang mengusulkan pembebasan bersyarat untuk Artalyta Suryani alias Ayin, terpidana kasus penyuapan pada jaksa Urip Tri Gunawan. Artalyta dinilai layak mendapatkan pembebasan bersyarat dan remisi terkait kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 2010 karena berkelakuan baik.

Setelah redam sekitar tiga bulan, rencana pembangunan gedung baru Dewan Perwakilan Rakyat kembali menjadi polemik. Kali ini melibatkan, antara lain, Ketua DPR Marzuki Alie dengan sejumlah fraksi di DPR.

Marzuki menuturkan, semua fraksi di DPR sepakat menyetujui pembangunan gedung baru dengan anggaran yang telah dikurangi, dari Rp 1,8 triliun menjadi Rp 1,3 triliun. Bahkan, dia yakin anggaran pembangunan masih dapat ditekan hingga di bawah Rp 1 triliun.