Uji coba KTP elektronik dianggap berhasil.
Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi meminta bantuan Komisi Pemberantasan Korupsi untuk mengawasi program perencanaan penerbitan nomor induk kependudukan (NIK) nasional, yang dilaksanakan bersamaan dengan proyek KTP elektronik pada bulan depan.
"Untuk mencegah korupsi dalam pengadaannya, saya minta bantuan KPK," kata Gamawan saat ditemui di gedung KPK, Jakarta, kemarin.
Jaksa penuntut umum kasus Bahasyim Assifie, Fachrizal, membantah anggapan bahwa dia pernah dihubungi oleh keluarga terdakwa Bahasyim. Hal itu disampaikan untuk menanggapi pernyataan Jaksa Agung Muda Pengawasan Marwan Effendy pekan lalu.
Dalam urusan ini, Marwan pernah mengatakan, salah satu jaksa penuntut berinisial F pernah berhubungan dengan keluarga Bahasyim. "Enggak," kata Fachrizal seusai sidang kasus Bahasyim di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kemarin.
Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi mengatakan pemerintah akan mewajibkan partai membiayai kampanye calonnya dalam pemilihan kepala daerah. Menurut dia, hal ini untuk mencegah praktek korupsi sang calon bila kelak terpilih.
"Kalau calon mengeluarkan dana besar dalam pilkada, saat menjabat, orientasinya kan mengembalikan modal awal," kata Gamawan di kantor Komisi Pemberantasan Korupsi kemarin.
Calon kepala daerah, kata Gamawan, tak boleh dibebani oleh partai untuk mencari sendiri dana kampanyenya. Dengan demikian, dana kampanye harus dicari dan disediakan partai pengusung.
Gayus Halomoan Tambunan, terdakwa penyalahgunaan wewenang dan melakukan suap, mengajukan banding atas vonis yang dijatuhkan oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Langkah serupa diajukan olah Haposan Hutagalung, mantan pengacara Gayus. Keduanya mengajukan banding ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kemarin.
"Stressing Wapres, tidak boleh ada tebang pilih."
Wakil Presiden Boediono meminta Kepolisian Republik Indonesia menangani kasus-kasus yang menjadi perhatian masyarakat, termasuk kasus mafia hukum Gayus Halomoan P. Tambunan, dengan seadil-adilnya. "Dan setuntas-tuntasnya," ujar Boediono saat membuka Musyawarah Nasional Persatuan Purnawirawan Kepolisian RI di Hotel Bidakara kemarin.
Menurut Boediono, banyak survei yang menunjukkan masyarakat mengeluhkan kinerja polisi. "Pendapat masyarakat (itu) tak bisa dikesampingkan," dia menekankan.
Jaksa Agung Basrief Arief resmi menandatangani surat deponering atau pengabaian perkara demi kepentingan umum untuk kasus dua pemimpin Komisi Pemberantasan Korupsi, Bibit Samad Rianto dan Chandra M. Hamzah, kemarin. "Dengan demikian, kedua berkas perkara Bibit S. Rianto dan Chandra M. Hamzah, saya menyatakan telah dikesampingkan," ujarnya kemarin.
Basrief menyebutkan nomor surat itu, yakni TAP 001/A/JA/2011 atas nama Chandra M. Hamzah dan TAP 002/A/JA/2011 atas nama Bibit S. Rianto.
Usul pembentukan hak angket panitia khusus (pansus) mafia pajak telah diserahkan kepada pemimpin Dewan Perwakilan Rakyat kemarin. Usul pembentukan pansus itu didukung semua fraksi di Dewan. "Ini sejarah, semua fraksi menandatangani," kata Sutjipto, salah satu inisiator pansus dari Fraksi Demokrat, setelah bertemu dengan Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso di gedung DPR, Senayan, kemarin.
Sebanyak 17 gubernur dari 33 kepala daerah provinsi di Indonesia tengah berstatus tersangka dalam berbagai kasus hukum.
Catatan ini menambah panjang daftar 155 kepala daerah yang kini sedang menjalani proses hukum. Mungkinkah itu terkait tingginya biaya politik pilkada yang disinyalir menghabiskan Rp 60 miliar-Rp 100 miliar? Bandingkan biaya politik pilkada dengan gaji tertinggi gubernur, yakni Gubernur DKI yang Rp 90 juta per bulan. Dikalikan masa jabatan, seorang gubernur selama masa jabatan menerima tak lebih dari Rp 6 miliar, jauh dari biaya pilkada yang dikeluarkan.
Mahalnya ongkos politik yang harus dikeluarkan calon kepala daerah dalam pemilihan kepala daerah menyebabkan separuh lebih provinsi di Indonesia, menurut Menteri Dalam Negeri, dipimpin kepala daerah bermasalah. Tidak main-main: satu tersangka setiap pekan (Kompas, 18 Januari 2011). Hal ini menunjukkan bahwa sistem perekrutan politik daerah melahirkan pemimpin daerah korup.
Hingga Senin (24/1), tak terlihat kebijakan dari pimpinan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Kejaksaan Agung dalam menjalankan instruksi presiden yang dibuat pada 17 Januari lalu. Instruksi itu adalah untuk mempercepat penuntasan kasus yang terkait dengan mantan pegawai pajak Gayus HP Tambunan.
Dalam butir ketujuh dari 12 instruksi presiden (inpres) jelas disebutkan adanya tindakan nyata pada pejabat yang nyata-nyata melakukan penyimpangan terkait perkara Gayus. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memberikan batas waktu selama satu minggu untuk melaksanakan butir inpres ini.
