Sejumlah kepala daerah atau yang menjalani proses hukum diduga menjadi obyek pemerasan oknum aparat kejaksaan atau kepolisian. Ancaman proses hukum juga membuat sejumlah pejabat enggan memegang jabatan, seperti kepala proyek.
Adang Daradjatun, Selasa (8/2), mempersilakan Komisi Pemberantasan Korupsi mengecek kondisi kesehatan istrinya, Nunun Nurbaeti. Nunun adalah saksi dalam kasus dugaan suap cek perjalanan dalam pemilihan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia 2004.
Nunun telah beberapa kali dipanggil KPK sebagai saksi, tetapi tidak datang dengan alasan sakit. ”Kami bersedia, tetapi selama ini belum ada permintaan,” ujar Adang dalam jumpa pers di Jakarta, kemarin, saat dimintai tanggapan seandainya KPK meminta dokter independen untuk memeriksa Nunun.
Keberadaan Komisi Pemberantasan Korupsi dinilai tidak mampu mengurangi korupsi di Indonesia secara signifikan. Oleh karena itu, fokus lembaga itu sekarang seharusnya bergeser pada pencegahan korupsi.
”Masyarakat tidak percaya lagi kepada kejaksaan dan kepolisian sehingga dibentuklah KPK. Namun, yang terjadi sekarang, korupsi tidak berkurang secara signifikan,” kata Ketua Komisi III DPR Benny K Harman dalam diskusi Partai Demokrat di Jakarta, Senin (7/2).
Indonesia Corruption Watch (ICW) mendesak Kejaksaan Agung menjerat Kepala Kejaksaan Tinggi Buol, Sulawesi Selatan, dengan ancaman pidana dalam kasus dugaan suap. Selasa (8/2/11), ICW menemui Jaksa Agung Muda Pengawasan Marwan Effendy di Kejaksaan Agung untuk menyerahkan bukti-bukti baru terkait kasus dugaan suap di Kejaksaan Tinggi Buol.
Komisi Informasi Pusat (KIP) memerintahkan Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia (Mabes Polri) membuka nama serta jumlah rekening 17 anggota Polri yang dinyatakan wajar oleh Kabid Humas Polri. Putusan ini sesuai permohonan yang diajukan Indonesia Corruption Watch (ICW), yang mengadukan sengketa informasi di Komisi Informasi setelah Mabes Polri menolak memberikan informasi data rekening yang diminta.
Indonesia Corruption Watch (ICW) mendesak Komisi Informasi Pusat (KIP) mengeluarkan putusan untuk memerintahkan pembukaan data rekening gendut perwira tinggi Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Setelah tiga kali sidang adjudikasi sengketa informasi antara pemohon ICW dan termohon Mabes Polri, sidang putusan akan digelar pada Selasa, 8 Februari 2011.
Masyarakat sipil mendesak pemerintah segera mengesahkan Instruksi Presiden terkait pemberlakuan Moratorium Oslo. Moratorium tentang jeda tebang di hutan Indonesia itu dinilai sebagai solusi terbaik untuk menahan laju deforestasi di hutan akibat pembalakan liar dan ekspansi perkebunan kelapa sawit.
"Moratorium harus dipercepat, terutama di kawasan hutan alam dan lahan gambut," ujar Teguh Surya, aktivis Wahana Lingkungan Hidup Indonasia (Walhi), dalam diskusi "Moratorium Hutan" yang diselenggarakan Indonesia Corruption Watch (ICW), Jumat (4/2/11).
Penahanan 19 tersangka mantan dan anggota DPR penerima suap dalam pemilihan Deputi Gubernur Senior BI Miranda Gultom oleh KPK telah menciptakan kejutan hebat pada awal 2011. Setelah sempat ”puasa” dalam melakukan gebrakan, KPK dengan dikomandoi ketua barunya, Busyro Muqodas, langsung membuat partai politik meradang.
Press Rilis
Tuntutan publik agar Mabes Polri mengungkapkan pemilik rekening anggotanya yang dianggap mencurigakan merupakan bagian dari upaya mendorong akuntabilitas aparat penegak hukum. Namun ternyata resistensi instistusi kepolisian begitu tinggi, hingga saat ini Mabes tak bergeming atas berbagai tuntutan transparansi tersebut.
Seperti diketahui, sekitar bulan juli 2010, Mabes Polri mengumumkan hasil pemeriksaan 23 rekening anggotanya yang dianggap mencurigakan menurut laporan hasil analisa (LHA) Pusat Pelaporan Analisa Transaksi Keuangan (PPATK).
Majelis hakim yang dipimpin Didik Setyo Handono menjatuhkan vonis sepuluh tahun penjara kepada mantan Kepala Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak Bahasyim Assifie.
