"Ini kasus yang complicated."
Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Jawa Timur membeberkan nama sejumlah orang yang harus ikut bertanggung jawab dalam dugaan kasus korupsi Kerja Sama Operasional Eksploitasi Bahan Galian C Pasir Gunung Semeru dengan kerugian negara mencapai Rp 5,3 miliar. Hal itu terungkap dalam sidang lanjutan dugaan kasus korupsi di Pengadilan Negeri Lumajang kemarin.
Kejaksaan Negeri Bogor, Jawa Barat, Selasa (8/3), menahan Wali Kota Bogor Achmad Ru’yat, tersangka kasus dugaan korupsi dana penunjang kegiatan DPRD Kota Bogor tahun 2002 yang merugikan negara Rp 6,1 miliar. Namun, Pemerintah Kota Bogor menjamin pelayanan publik tidak akan terganggu.
”Sudah ada tugas pokok dan fungsi masing-masing. Tentu ada dampak untuk mewakili wali kota yang biasanya dilakukan wakil wali kota, nanti oleh pimpinan satuan kerja perangkat daerah,” ujar Sekretaris Daerah Kota Bogor Bambang Gunawan, menanggapi penahanan Ru’yat.
Panda Nababan, tersangka dugaan suap dengan cek perjalanan dalam pemilihan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia tahun 2004, menyatakan hanya menggunakan haknya untuk mengajukan saksi yang meringankan. Panda minta Komisi Pemberantasan Korupsi memanggil Wakil Ketua KPK Chandra M Hamzah dan Bibit Samad Rianto.
Panda menyampaikan hal itu melalui penasihat hukumnya, Hero Anthony, menanggapi pernyataan Febri Diansyah dari Indonesia Corruption Watch, yang menilai langkahnya itu sebagai manuver (Kompas, 2/3).
Kejaksaan Negeri Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, tak bisa menjerat Kamaludin Sahar (38), mantan anggota DPRD yang jadi terpidana korupsi dana APBD 2003-2004. Dalam putusan peninjauan kembali, Mahkamah Agung membebaskan Kamaludin yang dalam setahun ini buron. Meski demikian, Kejari tetap mengupayakan Kamaludin bersama rekannya, Yakhson Al-Khairi (52) dan Suparno (48), mengembalikan kerugian negara sedikitnya Rp 3,6 miliar.
Presiden Direktur PT Masaro Radiokom Putranefo A Prayogo dituntut tujuh tahun penjara oleh jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi. Dalam sidang perkara korupsi pengadaan Sistem Komunikasi Radio Terpadu Departemen Kehutanan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Selasa (8/3), Putranefo juga dituntut membayar uang pengganti sebesar Rp 89 miliar.
Mantan Menteri Sosial Bachtiar Chamsyah lewat nota pembelaan atau pleidoi yang dibacakan kuasa hukumnya kembali menegaskan peran Amrun Daulay, mantan bawahan Bachtiar. Dalam sidang kasus korupsi pengadaan kain sarung, mesin jahit, dan sapi impor di Departemen Sosial, Selasa (8/3) di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Bachtiar juga membacakan pembelaan pribadi sebelum pleidoi tersebut dibacakan penasihat hukumnya.
Esensi penegakan hukum korupsi adalah pemulihan kerugian negara/publik dan pembangunan efek jera bagi para pelakunya. Sayangnya, di dua aspek paling vital itu kita justru menghadapi kegagalan.
Deforestasi di negara hutan tropis menyumbangkan emisi hampir seperlima dari keseluruhan emisi gas rumah kaca (GRK) dunia, sehingga menjadi salah satu penyebab berbagai bencana iklim dan mengancam punahnya ciptaan Tuhan. Salah satu sumber emisi karbon dari kegiatan deforestasi dunia adalah di kawasan hutan dan lahan gambut Indonesia, yang menurut statistik Kementerian Kehutanan mengalami laju perusakan antara 1,1 juta dan 2 juta ha per tahun dalam dua dekade terakhir. Besarnya laju deforestasi yang mencapai luas dua kali Pulau Bali setiap tahun menjadi sumber utama emisi GRK Indonesia.
"Diskusi Bareng Pakar" edisi Januari 2011, yang diadakan oleh Persatuan Pelajar Indonesia Nagoya bersama Zaenal Arifin Mochtar, Direktur Pusat Antikorupsi Universitas Gadjah Mada, telah menebarkan virus kegelisahan dan keresahan mengenai karut-marut penegakan hukum dan pemberantasan korupsi di Indonesia. Peserta forum Diskusi Bareng Pakar, yang biasanya penuh canda-tawa dan optimisme memandang masa depan Indonesia, mendadak menjadi sunyi dan tertunduk lesu melihat lorong gelap Indonesia bagaikan malam tanpa bintang dan kunang-kunang.
Odaria (32), perempuan berwajah pucat itu, duduk lesu di lantai semen yang keropos. Tatapan murungnya seakan menyatu dengan perabotan yang reyot: lemari usang, sepotong terpal lusuh, dan baliho kampanye pemilihan umum kepala daerah yang dicantolkan begitu saja di langit-langit.
Saya baru selesai operasi usus buntu di Kota Palu. Untung ada Jamkesmas (Jaminan Kesehatan Masyarakat). Jadinya gratis.” Suara lirih perempuan tersebut tenggelam di tengah hujan yang mengguyur Desa Uwe Manje, Kecamatan Kinovaro, Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah, akhir Februari lalu.
