Peraturan Menteri Pendidikan Nasional no 37 tahun 2010 tentang mekanisme penyaluran dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dinilai menghambat terserapnya dana BOS ke sekolah. Pasalnya, dana BOS dari pemerintah pusat harus terlebih dahulu masuk ke kas daerah sebelum akhirnya diterima pihak sekolah. Kebijakan yang disahkan pada Desember 2010 ini diadukan kepada Ombudsman Republik Indonesia (ORI).
Ketua Tim Pengembalian Aset, yang juga Wakil Jaksa Agung, Darmono, menyatakan aset Bank Century di Hong Kong sekitar Rp 3,5 triliun sudah dibekukan. Aset tersebut dapat dirampas oleh pemerintah Indonesia jika tak ada keberatan ke otoritas Hong Kong.
"Kami akan konfirmasi ke sana, apa ada keberatan atau tidak," kata Darmono di Jakarta akhir pekan lalu. Menurut dia, aset Bank Century di Hong Kong tersimpan di sejumlah bank dalam beberapa rekening, di antaranya di Standar Chartered Bank dan di Ing Bank Arlington Assets Investment.
Karena belum mengantongi izin dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Kejaksaan Agung hingga Minggu (20/3) belum bisa memeriksa Gubernur Kalimantan Timur Awang Faroek Ishak, yang telah dinyatakan sebagai tersangka korupsi sejak Juli 2010. Kejaksaan Agung berencana mengirim surat lagi ke pemerintah untuk mendapatkan izin itu.
”Hingga kini belum ada perkembangan. Paling kami akan kirim surat lagi untuk mendapatkan izin,” kata Jaksa Agung Muda Pidana Khusus M Amari di Jakarta.
Salah seorang tersangka kasus suap cek perjalanan dalam pemilihan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia tahun 2004, Paskah Suzetta, meminta Komisi Pemberantasan Korupsi memproses Miranda S Goeltom. Miranda terpilih sebagai Deputi Gubernur Senior BI.
Tersangka kasus korupsi dalam pengadaan alat kesehatan di Departemen Kesehatan tahun 2006, Ratna Dewi Umar, menyatakan, hanya menjalankan perintah Menteri Kesehatan waktu itu. Mantan Direktur Bina Pelayanan Medik Dasar Departemen Kesehatan ini menyatakan hal itu seusai diperiksa di Komisi Pemberantasan Korupsi, Jumat (18/3). ”Saya hanya melaksanakan perintah Menteri Kesehatan ketika itu,” kata Ratna.
Ratna menyebut, ”Perintah Menkes saat itu, 2006.” Kala itu, Menteri Kesehatan dijabat Siti Fadilah Supari yang kini anggota Dewan Pertimbangan Presiden.
Sebuah bangunan yang terdiri atas susunan balok-balok berdiri tegak. Bangunan yang memiliki wajah itu ternyata kemudian berbicara.
”Hai, aku adalah sebuah negara berkembang. Saat ini, aku masih dalam tahap pembangunan. Pembangunan ini bisa dilakukan berkat pendudukku yang taat membayar pajak,” kata wajah dalam bangunan itu.
Sebuah tangan menambahkan sebuah balok di atap bangunan. ”Wah, terima kasih telah turut serta membangunku, he-he-he. Lihat, kan, emh... aku berharap suatu saat nanti aku menjadi negara yang maju,” kata bangunan itu.
Komisi Pemberantasan Korupsi menuntaskan berkas 10 tersangka kasus dugaan pemberian suap cek perjalanan pada anggota Dewan Perwakilan Rakyat, terkait pemilihan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia tahun 2004. Tetapi, hingga kini pihak penyuap belum satu pun yang tersentuh hukum.
Seisi ruang teleconference Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar tertawa ketika Prof M Djafar Saidi menceritakan pengalamannya saat mengikuti seleksi hakim agung pada tahun 2007. Dosen FH Unhas itu mengaku sempat beradu argumentasi dengan anggota tim panel bentukan Komisi Yudisial tentang pembentukan peraturan pemerintah.
Djafar meyakini, PP dibuat Presiden. Sementara anggota tim panel itu bersikukuh, itu dibuat Presiden dan DPR. ”Saya dibilang salah. Saya bilang balik, Bapak lebih salah,” kata Djafar, yang disambut tawa berderai 50-an orang di ruangan itu.
Penataan pengelolaan aset bisnis yang dialihkan dari TNI harus segera dilakukan. Mantan Ketua Tim Supervisi Transformasi Bisnis TNI Silmy Karim, yang ditemui di Jakarta, Kamis (17/3), mengatakan, secara formal sudah tidak ada lagi bisnis di dalam struktur organisasi TNI.
Dua pimpinan Partai Keadilan Sejahtera, yakni Presiden Luthfi Hasan Ishaaq dan Sekretaris Jenderal Anis Matta, Kamis (17/3), diadukan ke Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat. Keduanya dituduh melanggar etika sebagai anggota parlemen.
