Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membantah rencana pelarangan ke luar negeri terhadap mantan Bendahara Umum Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin bocor.
Nazaruddin, yang dicekal KPK pada Selasa (24/5), telah lebih dulu pergi ke Singapura sehari sebelumnya atau 23 Mei. Dia pergi ke Singapura dengan alasan berobat.
Badan Kehormatan (BK) DPR akan menjatuhkan sanksi untuk 10 anggota Dewan yang bermasalah. Hal itu diputuskan dalam rapat BK DPR yang digelar pada Rabu (25/5).
“Ada sekitar 10 keputusan yang akan kami umumkan dalam rapat paripurna terdekat nanti,” ujar Wakil Ketua BK DPR, Nudirman Munir di Gedung DPR, Jumat (26/5).
Tak terima disebut sebagai penjahat anggaran, Ketua DPR Marzuki Alie akan melaporkan anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR dari Fraksi PAN Wa Ode Nurhayati ke Badan Kehormatan (BK) DPR. Ucapan Nurhayati itu dilontarkan dalam acara talk show ‘’Mata Najwa’’ di MetroTV. Selain pimpinan DPR, pimpinan Badan Anggaran juga disebutnya sebagai penjahat.
Sejumlah 11 anggota DPRD Sumbawa Barat yang tergabung dalama Panitia Khusus (Pansus) Konsentrat PT Newmont Nusa Tenggara Barat, melakukan kunjungan kerja ke sekretariat Indonesia Corruption Watch (ICW), Jumat (27/5/2011). Pansus berdiskusi mengenai sistem kontrak karya divestasi PT Newmont di Sumbawa Barat.
Pelarangan APBD untuk klub-klub di Indonesia sudah sewajarnya diikuti dengan solusi. Menpora dan PSSI pun diminta untuk memberikan solusi itu.
Keputusan yang dikeluarkan oleh Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi itu menegaskan untuk anggaran tahun 2012, tak boleh lagi ada dana untuk sepakbola profesional.
Namun, mengingat banyak klub sudah terbiasa dengan APBD selama ini, sosialisasi dan membantu klub untuk membiasakan diri dengan hal tersebut juga perlu dilakukan.
Kisruh mantan Bendahara Umum Partai Demokrat (PD) Nazaruddin makin rumit. Diam-diam Nazaruddin ternyata sudah kabur ke Singapura. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pun kecolongan karena sudah minta Imigrasi melakukan cegah.
”Sebetulnya sudah kita cegah tanggal 24 Mei, tapi Nazar pada 23 Mei sudah ke Singapura dengan Garuda,” kata Menkum HAM Patrialis Akbar di Kantor Presiden, Jakarta, Kamiis (26/5).
KRITIK terhadap kunjungan DPR ke LN kembali bergulir. Dalam sebuah diskusi dengan mahasiswa Indonesia di Melbourne, anggota DPR tidak bisa memberikan alamat email resmi yang pada tahun 2010 dianggarkan sebesar Rp 10,9 miliar. Pertanyaan ini hanyalah salah satu dari sekian persoalan berkaitan dengan kunjungan DPR ke LN.
IRONI selalu muncul di negeri ini. Ketika lawatan DPR yang dikemas sebagai studi banding mengundang kritik, maka Anggota Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR pun menyatakan akan segera merealisasikan 5 orang staf ahli dewan. Mereka inilah yang diharapkan akan meringankan beban tugas para anggota Dewan.
PASCA reformasi, peran parpol di Indonesia mencengkeram kuat. Segala bentuk kegiatan politik, mulai dari pemilihan presiden, pemilihan kepala daerah, pemilihan pejabat publik, hingga pembuatan kebijakan-kebijakan strategis lainnya tak bisa lepas dari keterlibatan parpol. Bahkan dalam urusan bisnis pun, parpol memiliki pengaruh dominan menguasai sumber ekonomi.
KETUA Mahkamah Konstitusi (MK) Prof Dr Mahfud MD dapat dimaklumi kesulitan dirinya memasukkan kasus pemberian uang yang tidak jelas motif dan peruntukannya dalam kategori tindak pidana korupsi. Lalu, dimasukanlah pada pelanggaran etika yang memerlukan tindakan etik. Kendati, sebagian kalangan ada yang berpendapat lain, bahwa pemberian-pemberian uang ‘siluman’ atau uang ‘persahabatan’ sejenis itu substansinya korupsi. Tinggal, bagaimana para penegak hukum cerdik mengungkap dan menyeretnya ke ranah tindak pidana korupsi.
