Capai 25% dari APBD, Boyolali Tertinggi
Belanja APBD untuk pos bantuan sosial (bansos) cenderung meningkat di daerah-daerah menjelang pemilihan kepala daerah (Pilkada). Tren itu dilakukan oleh para incumbent (pejabat lama yang kembali mencalonkan diri).
Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Busyro Muqoddas menegaskan, lembaganya bisa mengusut laporan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) yang menemukan adanya dugaan dana pembangunan Wisma Atlet SEA Games yang mengalir kepada lima anggota DPR.
Pelaksana proyek betonisasi jalan Desa Gerlang, Kecamatan Blado, Kabupaten Batang tahun 2008, Dodi Bayu Purnama, diganjar hukuman empat tahun enam bulan penjara oleh majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Semarang, akhir pekan lalu.
Pembangunan gedung Dewan Perwakilan Daerah (DPD) yang sempat dituding ada dugaan mark-up diklarifikasi Ketua DPD Irman Gusman.
Menurut Irman pembangunan gedung DPD adalah amanat UU dan DPD sama sekali tidak terlibat dalam prosesnya karena semua dilakukan pemerintah.
’’Pembangunan itu melaksanakan amanat UU. Apa yang DPD lakukan semua transparan, selama ini DPD tidak punya rekam jejak yang buruk,’’ kata Irman Minggu (26/6).
Keinginan mantan Bendahara Umum DPP Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin agar diperiksa KPK di Singapura dipastikan tidak akan terwujud. Pasalnya, KPK menolak permintaan tersebut.
Menurut Wakil Ketua KPK Haryono Umar, jika suatu kasus masuk tahap penyidikan, biasanya penyidik memeriksa saksi di kantor KPK. ”Itu kebiasaan di KPK. Biar sama perlakuannya,” jelasnya, Minggu (26/6).
Sikap DPR yang mempersoalkan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait masa jabatan Busyro Muqoddas ditentang Koalisi Pemantau Peradilan (KPP).
Pasalnya, DPR tidak memiliki kewenangan menafsirkan masa jabatan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
”Apalagi tafsiran yang dikembangkan DPR itu merupakan opini menyesatkan atau inkonstitusional. DPR hanya berwenang memilih calon yang diajukan Presiden (hasil seleksi panitia seleksi),” ujar anggota KPP dari Indonesia Corruption Watch (ICW) Donal Fariz, Minggu (26/6).
Pada Rabu kemarin seorang sahabat mengirim pesan kepada saya. ”Sebaiknya Anda tak ikut-ikut mengkritik pemerintah, fokuslah pada pembenahan tugas yudikatif dan membersihkan korupsi di lingkungan lembaga yang Anda pimpin.
Wakil Koordinator Indonesia Corruption Watch (ICW) Emerson Yuntho belum lama ini mengungkapkan, berdasarkan catatan ICW, sebanyak 45 koruptor Indonesia melarikan diri ke luar negeri dalam sepuluh tahun terakhir ini.
Sebanyak 20 orang di antaranya memilih Singapura sebagai tempat persembunyian. Koruptor adalah orang yang telah menggunakan uang negara, terutama untuk kepentingan dirinya sendiri.Ketika dia sudah mendapatkan kekayaan dari korupsi, dengan mudah dia melarikan diri ke luar negeri.
Anggaran pembangunan gedung perwakilan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) di 33 provinsi masing-masing senilai Rp 30 miliar diduga digelembungkan (mark up). Karena itu, DPR akan mengevaluasi anggaran proyek tersebut. Dugaan itu dilontarkan Ketua DPR Marzuki Alie, kemarin. Menurut dia, usulan harga pada anggaran pembangunan gedung DPD terlalu tinggi dan berlebihan. ”Standar harga Rp 3 juta (per meter persegi). Jadi, kalau harganya Rp 10 juta, apalagi kalau bukan mark up,” ujarnya di Gedung DPR.
