Berdasarkan hasil divestasi saham PT Newmont Nusa Tenggara (NNT) yang dilakukan pada 2009, komposisi pemegang saham PT NNT saat ini adalah 56 persen saham dimiliki oleh PT NNT, yang merupakan konsorsium antara Sumitomo dan Newmont Indonesia Ltd, serta 24 persen dipegang oleh PT Multi Daerah Bersaing (MDB), yang merupakan konsorsium PT Multicapital Indonesia dan PT Daerah Maju Bersaing (DMB), yang dimiliki oleh tiga pemerintah daerah, yaitu Provinsi Nusa Tenggara Barat, Kabupaten Sumbawa, dan Kabupaten Sumbawa Barat.

Kepala Badan Reserse Kriminal Polri Komjen Ito Sumardi mengaku sudah pernah diklarifikasi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), terkait penemuan catatan pengeluaran perusahaan-perusahaan milik Muhammad Nazaruddin, ketika menggeledah kantor tersangka kasus suap proyek wisma atlet itu di Tower Permai, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, 22 April lalu.

Perintah cekal terhadap mantan Bupati Sragen Untung Wiyono (UW) ternyata belum turun hingga sekarang. Padahal Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jateng telah mengajukan permohonan cekal atas tersangka korupsi dugaan penyalahgunaan kas daerah (kasda) APBD Sragen itu.

Marhamah, istri Bupati Tegal Agus Riyanto, menjadi jaminan untuk mendapatkan penangguhan penahanan atas suaminya yang mendekam di Lembaga Pemasyarakat (Lapas) Kedungpane Semarang sejak 28 Juni lalu. Kuasa hukum Agus Riyanto, Wilson Tambunan, menyatakan Marhamah siap menjaminkan diri demi terkabulnya penangguhan penahanan tersangka.

Kementerian Luar Negeri Singapura menyatakan tersangka kasus dugaan penyuapan pembangunan wisma atlet SEA Games, Muhammad Nazaruddin, tidak lagi berada di Singapura.

Bahkan, pemerintah Singapura menegaskan bahwa mantan Bendahara Umum DPP Partai Demokrat tersebut sudah tidak berada di Negeri Singa, jauh sebelum ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Hal tersebut ditegaskan dalam pernyataan tertulis juru bicara Kemlu Singapura yang dimuat dalam situs resmi lembaga itu http://app.mfa.gov.sg pada Selasa (5/7).

Kasus Pelesiran Gayus

Mantan Kepala Rutan Brimob Kelapa Dua, Depok, Kompol Siswanto alias Iwan Siswanto divonis hukuman empat tahun penjara karena terbukti menerima suap dari Gayus Tambunan, terpidana mafia pajak.
Dalam persidangan di Pengadilan Tipikor Bandung, Selasa (5/7), majelis hakim yang diketuai Singgih Budi Prakoso memutuskan terdakwa secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi seperti diatur dalam pasal 12 Undang-undang Tipikor.

Mantan Direktur Bank Kredit Kecamatan (BKK) Mojotengah Wonosobo, Kumpul Riyanto dituntut hukuman dua tahun penjara oleh majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Semarang, Selasa (5/7).
Selain hukuman penjara, Kumpul juga dituntut membayar denda Rp 50 juta dengan hukuman pengganti (subsider) tiga bulan kurungan serta mengganti kerugian negara Rp 103,5 juta. Jika tak sanggup membayar, harta kekayaannya akan disita untuk menutup kerugian negara itu. Jika masih belum mencukupi, terdakwa harus menggantinya dengan satu bulan kurungan.

Korupsi Mesin Jahit dan Sapi

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akhirnya menahan politikus Partai Demokrat, Amrun Daulay, tersangka kasus korupsi pengadaan mesin jahit dan sapi impor di Departemen Sosial (Depsos).

Anggota Komisi II DPR itu ditahan di rumah tahanan (rutan) Polres Jakarta Timur.
"Untuk kepentingan penyidikan, kami melakukan penahanan kepada tersangka AD selama 20 hari ke depan," kata Kepala Biro Humas KPK Johan Budi kepada pers, Selasa (5/7).

RILIS Save Our Soccer (SOS), Aliansi Supporter Seluruh Indonesia (ASI), Comunitas Netral Media Sepakbola (Cornel)

Selasa, 5 JULI 2011
Kongres PSSI sebentar lagi di laksanakan. point penting dalam kegiatan tersebut adalah pemilihan ketua umum PSSI. namun sayangnya belum ada figur yang reformis yang muncul dalam pertarungan memperebutkan kursi PSSI. yang ada hanyalah orang-orang lama dari rezim satus quo yang berubah bentuk. namun kelompok ini masih berbahaya karena terkonsolidasi dengan sangat rapi.

Indonesia Corruption Watch (ICW) mengkritisi kelambanan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam menangani kasus-kasus terkait industri ekstraktif. Dalam kasus kisruh divestasi PT Newmont Nusa Tenggara (PT NNT), KPK terlihat belum banyak bergerak.