Bekas Bendahara Umum Partai Demokrat, M. Nazaruddin, mengatakan hanya mau pulang bila Komisi Pemberantasan Korupsi telah menetapkan orang-orang yang ia sebut terlibat dalam kasus wisma atlet sebagai tersangka.
"Barulah saya yakin KPK jujur dan benar. Barulah saya mau pulang," kata Nazaruddin kepada Tempo melalui telepon, akhir pekan lalu.
Sidang paripurna kabinet Indonesia bersatu kedua di Sekretariat Negara pada 7 Juli 2011 memunculkan fakta menarik. Sebanyak 50% Instruksi Presiden tidak terlaksana dengan baik oleh menteri- menteri.
Fakta ini seolah menguatkan kritik publik terhadap performa kabinet selama ini. Juga seolah membenarkan kritik keras DPR terhadap menteri keuangan berkenaan dengan urusan divestasi PT Newmont Nusa Tenggara.
Secara mikro sangat menarik mencermati pernyataan Alan Greenspan dalam wawancaranya barubaru ini pada 2011. Greenspan mengatakan bahwa pengawasan perbankan secara mikro sudah bagus karena sebetulnya manajemen bank sudah mengetahui risiko yang terjadi di banknya masing-masing.
Artinya, problem pengawasan mikro lebih bersifat agency problem ketimbang lemahnya metode pengawasan internal itu sendiri. Greenspan mengatakan bahwa manajemen bank bersifat irasional. Dengan demikian terjadi gabungan antara agency problem dan irrational exuberance.
Serangan Terbaru Nazaruddin: SBY Merasa Dipojokkan Media
Tersangka kasus suap wisma atlet SEA Games, M Nazaruddin, kembali melancarkan serangan terhadap petinggi Partai Demokrat (PD). Kali ini, dia menyebut ada kucuran dana 20 juta dolar AS (sekitar Rp 172 miliar) untuk memenangkan Anas Urbaningrum sebagai ketua umum PD pada kongres di Bandung tahun 2010.
Gubernur Lantik Yuliyanto-Muh Haris
”Nek ana wali kota sugih wis mesthi kuwi hasil korupsi.” Kata-kata itulah yang dilontarkan Gubernur Jateng Bibit Waluyo dan disambut tawa hadirin saat melantik Yuliyanto SE MM dan H Muh Haris SS MSi sebagai Wali Kota dan Wakil Wali Kota Salatiga 2011-2016 di Ruang Sidang II Kompleks Balai Kota Salatiga, Senin (11/7).
KOALISI Anticalo Anggaran mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengusut indikasi praktik calo anggaran di DPR RI (www.suaramerdeka.com, 28/06/11). Koalisi yang terdiri atas Indonesia Bugdet Center (IBC), Indonesia Corruption Watch (ICW), LBH Jakarta, YLBHI, GPSP, dan Aliansi Pembayar Pajak itu menyampaikan beberapa dugaan korupsi dan penyalahgunaan wewenang dalam penganggaran di DPR, khususnya dalam kasus alokasi dana penyesuaian infrastruktur daerah (DPID).
Menteri Pendidikan Nasional Mohammad Nuh berjanji mengerahkan inspektorat ke semua daerah untuk memastikan praktek pungutan sekolah dalam penerimaan siswa baru.
"Tak boleh ada pungutan yang dikaitkan dengan penerimaan siswa baru," kata Nuh seusai orasi ilmiah di kampus Institut Teknologi Bandung di Bandung, Jawa Barat, Sabtu lalu. "Kami akan menurunkan tim untuk mengetahui konkretnya seperti apa."
Kepolisian RI dinilai lamban dalam menyelesaikan kasus korupsi. Ketua Presidium Indonesia Police Watch, Neta S. Pane, mengatakan masih ada sekitar 20 kasus korupsi yang belum tuntas ditangani oleh kepolisian dalam lima tahun terakhir.
Direktur Pusat Kajian Antikorupsi (Pukat) dari Universitas Gadjah Mada (UGM), Dr Zaenal Arifin Muchtar, melansir, parlemen merupakan satu dari sekian tempat korupsi terbesar di luar dari aparat penegak hukum dan birokrat lainnya. "Bayangkan saja, 50 persen APBN diambil oleh Dewan untuk kepentingan partainya masing-masing," kata dia dalam diskusi publik dengan tema "Koruptor Parlemen" di Warung Roemah Kopi, Jalan Sultan Alauddin, Makassar, kemarin.
Bangunan empat lantai di Jalan KH Abdullah Syafe'ie Nomor 9 RT 004 RW 01, Manggarai Selatan,Tebet, Jakarta Selatan, itu lebih mirip kantor. Tadi malam rumah itu gelap-gulita seperti tak berpenghuni. Lampu hanya menyala di teras bangunan, tempat jaga petugas keamanan.
Bangunan itu dibeli atas nama Muhammad Nazaruddin pada 2008. Di tempat itu pula Muhajidin Nur Hasyim, Direktur PT Anugrah Nusantara, pernah tinggal beberapa bulan pada tahun itu. Namun ia kemudian tak diketahui keberadaannya.
