Panitia Seleksi Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (Pansel Capim KPK) diminta cermat dan selektif dalam memilih figur dari unsur kejaksaan dan kepolisian.
Hal itu karena citra polisi dan jaksa di mata masyarakat masih memiliki nilai minus dan hal itu bisamenjadibahanpertimbangan. Apalagi publik belum lupa kasus keterlibatan mantan Ketua KPK Antasari Azhar dalam kasus pembunuhan.
Komite Etik akan memulai pemeriksaan terhadap sejumlah pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas dugaan pelanggaran kode etik, Selasa (9/8) pekan depan.
Adapun siapa saja pihak pertama yang akan diperiksa Komite Etik akan diputuskan dalam rapat kedua yang dijadwalkan Jumat (5/8) hari ini. “Selasa (9/8) sudah dimulai pemeriksaan baik pimpinan, pegawai maupun pihak luar. Soal jadwal siapa yang akan diperiksa lebih dulu, Jumat (5/8),akan dirapatkan lagi,”kata Ketua Komite Etik KPK Abdullah Hehamahua di Kantor KPK Jakarta kemarin.
Polda Metro Jaya mendalami dugaan penggelapan dana di Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK). Dalam kasus ini,dua petinggi Bapepam-LK, yakni Kepala Biro Pengelolaan Investasi Bapepam- LK Djoko Hendarto dan seorang petinggi lainnya, diduga terlibat.
Dalam waktu dekat,kepolisian akan membeberkan kasus ini dan memanggil beberapa orang yang diduga terlibat. Namun, Polda Metro Jaya belum bersedia menyebut detail kasus ini.“Masih disidik, belum saatnya dipublikasi,” ujar Kanit Tipikor Dirkrimsus Polda Metro Jaya Kompol Maryoto kepada SINDO di Jakarta kemarin.
Revitalisasi memiliki konotasi evaluasi dan termasuk juga rekomendasi mengenai arah pemberantasan korupsi di masa yang akan datang,baik mengenai sisi perundang-undangan maupun sisi kelembagaannya.
Evaluasi terhadap undangundang antikorupsi seyoganya dilakukan sekali dalam lima tahun,khusus terhadap UU RI No 31/1999, terakhir diubah tahun 2001, telah melampaui batas waktu uji kelayakan tersebut. Evaluasi terhadap undangundang tersebut merupakan keniscayaan.
Korupsi sesungguhnya adalah ‘tragedi kemanusiaan’ yang mahadahsyat. Tidak hanya bagi republik ini,tapi juga bagi seluruh umat manusia.Korupsi adalah dehumanisasi yang nyata-nyata telah merusak peradaban kita.
Korupsi yang secara etimologis berakar dari corruption (Inggris), korruptie (Belanda), atau corrumpere (Latin), mengandung arti kebusukan, keburukan, kebejatan, ketidakjujuran, penyuapan, penggelapan, telah sukses mencandui negeri ini.
Kejaksaan Agung baru akan melakukan ge-lar perkara kasus dugaan korupsi penyewaan pesawat MA-60 oleh PT Merpati Nusantara Airlines. Gelar perkara dilakukan sebelum penetapan tersangka kasus dugaan korupsi senilai Rp 9 miliar ini.
”Sebelum menentukan tersangka, penyelidikan yang dilakukan oleh JAM Pidsus akan diekspose terlebih dahulu,” kata Wakil Jaksa Agung Darmono di Jakarta, Rabu (3/8).
Dia menjelaskan, perkara PT Merpati Nusantara Airlines ini masih dalam tahap penyelidikan kejaksaan.
WACANA penegakan hukum diramaikan oleh pernyataan genit para elite politik. Kali ini tidak tanggung-tanggung, Ketua DPR Marzuki Alie meminta seluruh elemen masyarakat memaafkan koruptor: serahkan uang yang dikorupsi, lalu ampuni mereka. Apa yang dikemukakan tentu bukan tanpa dasar, tapi yang jelas statemennya menuai kecaman. Melihat kapasitasnya, tidak ada salahnya kita menelisik makna dari pernyataannya. Bisa saja secara tidak langsung ingin menunjukan permasalahan sebenarnya tentang korupsi di Indonesia.
SETELAH membuat guncang panggung politik dengan pengakuan kejahatan elite politik, khususnya politikus Partai Demokrat, Muhammad Nazaruddin kembali menghentakkan telinga publik dengan pengakuannya tentang kebobrokan lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), institusi yang selama ini menjadi palang pintu terakhir harapan pemberantasan korupsi. Pengakuan politikus yang kini berstatus buron itu membuat persepsi publik bergeser, bahwa publik mulai meragukan integritas lembaga KPK.
KATA orang, politik adalah seni memanfaatkan momentum, dan bagi Marzuki Alie, barangkali momentum itu telah datang: ”nyanyian” Nazaruddin di satu sisi, dugaan pelanggaran kode etik pimpinan KPK di sisi yang lain. Maka, Ketua DPR itu yang juga Wakil Ketua Dewan Pembina DPP Partai Demokrat mencoba memanfaatkan momentum secerdik mungkin: bubarkan KPK, ampuni koruptor! Ada ”udang” di balik Marzuki?
Kepala Bagian Badan Anggaran DPR Nurul Faiziah bungkam usai diperiksa sebagai saksi untuk tersangka kasus suap pembangunan wisma atlet M Nazaruddin oleh penyidik KPK.
Mengenakan jilbab biru muda, Nurul yang merampungkan pemeriksaannya sekitar pukul 17.15 WIB, Senin (1/8) memilih menghindar dengan berlari-lari kecil sembari menutupi wajahnya.
Dia bergegas menyetop taksi yang melintas di depan Gedung KPK. “Nggak tau saya bukan selebritis,” ujarnya saat ditanya materi pemeriksaannya.
