PERSATUAN Perangkat Desa Nusantara (Parade Nusantara) mengancam memboikot seluruh kegiatan pemerintahan di tingkat desa, seperti pemungutan pajak bumi dan bangunan (PBB) jika RUU Desa tidak ditetapkan DPR sampai Oktober mendatang (SM, 20/09/11). Ancaman itu sangat kontradiktif dengan upaya Ditjen Pajak yang mengajak wajib pajak (WP) bangga membayar pajak dan mengajak keluarga/ teman peduli pajak. Slogan ’’Ayo Peduli Pajak, Bangun Negeri dengan Bayar Pajak’’ dipublikasikan lewat media massa, termasuk harian ini, terkait dengan sensus pajak nasional.

Sepupu M Nazaruddin, Syarifuddin, kemarin diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pemeriksaannya berkaitan dengan kasus Wisma Atlet. ‘’Yang bersangkutan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Nazaruddin,’’ ujar Kepala Bagian Pemberitaan dan Informasi KPK Priharsa Nugraha.
Syarifuddin tiba di gedung KPK pukul 09.30. Mengenakan kemeja coklat lengan panjang, dia tak didampingi siapa pun.

SETELAH pemanggilan pimpinan Badan Anggaran (Banggar) DPR oleh KPK terkait dengan dugaan suap dana percepatan pembangunan infrastruktur daerah (PPID) di Kemenakertrans, hubungan dua lembaga itu memanas. Sebelumnya, Banggar menanggalkan rencana pemeriksaan KPK karena merasa kewenangannya adalah mandat dari DPR. Karena itu, sebelum diperiksa, lembaga ini merasa perlu mengembalikan dulu mandat itu ke DPR. Pemeriksaan KPK pun urung dilaksanakan. Banggar meminta konsultasi terlebih dahulu dengan KPK.

Ombudsman Republik Indonesia (ORI) berencana mengajak lima lembaga negara lain untuk membahas dugaan praktik mafia anggaran.

Enam lembaga negara tersebut tidak menerima tambahan anggaran pada 2011, padahal sebelumnya telah ada kesepakatan jumlah anggaran yang akan diterima.Diduga,ada oknum mafia anggaran yang bermain hingga enam lembaga itu tidak mendapatkan tambahan.

Emosi jaksa senior yang juga terdakwa kasus mafia pajak Gayus Halomoan Tambunan, Cirus Sinaga, tidak lagi meledak-ledak saat menghadapi tuntutan jaksa penuntut umum di Pengadilan Tipikor Jakarta kemarin.

Komisi III DPR tadi malam menetapkan enam calon hakim agung untuk mengisi posisi pimpinan tertinggi di Mahkamah Agung (MA). Enam nama dipilih melalui pemungutan suara.

Mereka yang terpilih sebagai hakim agung adalah Suhadi (Panitera MA untuk kompetensi hakim agung pidana), Topane Gayus Lumbuun (anggota Komisi III DPR untuk kompetensi hakim agung pidana), dan Andi Samsan Nganro (Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kota Samarinda untuk kompetensi hakim agung pidana).

Bila tidak dikawal serius, Rancangan Undang-undang Pemberantasan Pengrusakan Hutan (RUU PPH) yang kini dibahas Komisi Kehutanan DPR RI dinilai berpotensi memperlemah gerakan antikorupsi di sektor kehutanan. Rumusan delik pasal-pasal yang termuat dalam rancangan aturan tersebut memiliki banyak celah hukum.

Rancangan Undang-Undang Pemberantasan Pengrusakan Hutan (RUU  PPH) yang saat ini tengah dibahas Komisi Kehutanan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyisakan polemik. Materi dalam RUU tersebut dinilai masih mentah dan berpotensi menghambat upaya pemberantasan korupsi di sektor kehutanan.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menjerat pejabat di Kementerian Kesehatan sebagai tersangka.

Kali ini, mantan Kepala Pusat Penanggulangan Krisis Depkes, Rustam Syarifuddin, ditetapkan sebagai tersangka.

Rustam menjadi tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan alat kesehatan di Departemen Kesehatan tahun anggaran 2007.

”KPK melakukan proses pe-nyidikan dari pengembangan kasus alat kesehatan tahun 2007, dengan menetapkan RSP sebagai tersangka,” kata Kabiro Humas KPK Johan Budi di kantornya, Rabu (28/9).

Mabes Polri menetapkan dua pejabat di Kementerian Pendidikan Nasional (Kemendiknas) sebagai tersangka dugaan korupsi proyek pengadaan barang.

Kepala Bareskrim Mabes Polri Komjen Pol Sutarman mengatakan, tim penyidik masih melakukan investigasi terkait kasus tersebut.Karena itu,dia belum bersedia menyebutkan siapa kedua tersangka yang dia maksud. ”Pokoknya kami sudah tetapkan tersangkanya ada dua.Namun,saya tidak bisa menyebutkan siapa namanama tersangka. Karena sekarang masih dalam penyidikan,” tegas mantan Kapolda Metro Jaya itu di Gedung DPR, Jakarta, kemarin.