Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dinilai hanya ingin memperpanjang sandera politik pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dengan menginisiasi revisi Undang- Undang (UU) Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK.

Dengan inisiasi revisi ini, ujungujungnya adalah melindungi para anggota legislatif yang bermasalah hukum dari kejaran lembaga antikorupsi tersebut. Aktivis hukum dan HAM senior Todung Mulya Lubis mengatakan, setelah polemik jumlah calon pimpinan KPK yang akan mengikuti uji kelayakan dan kepatutan, DPR berniat melanjutkan tarik ulur dengan lembaga tersebut.

Majelis Kasasi Mahkamah Agung (MA) menolak kasasi yang diajukan Bupati Boven Digoel, Papua, Yusak Yaluwo. Penolakan kasasi tersebut membuat Yusak tetap dihukum lima tahun, seperti hukuman di tingkat banding.

”Menolak kasasi terdakwa,” kata Ketua Majelis Hakim Artidjo Alkostar seperti dilansir dalam situs MA kemarin. Selain pidana lima tahun, Yusak harus membayar denda Rp250 juta subsider lima bulan kurungan. Tidak hanya itu, Yusak juga diharuskan membayar kerugian negara sebesar Rp37 miliar subsider empat tahun penjara.

Lembaga peradilan merupakan benteng terakhir keadilan. Namun ada satu persoalan yang mencederai nilai keadilan yaitu praktik korupsi yang hingga saat ini masih belum sepenuhnya dapat dituntaskan.

Praktik korupsi dapat menjungkir balikkan nilai keadilan dan putusanputusan yang dipengaruhi praktik korupsi akan merusak sendisendi kehidupan berbangsa dan bernegara. Lembaga peradilan,sebagaimana lembaga lain, tentu saja harus bebas dari korupsi. Dengan peradilan yang bebas dari korupsi diharapkan lembaga peradilan mampu menjadi lokomotif upaya pemberantasan korupsi secara nasional.

Persyaratan adanya ijin Presiden untuk pemeriksaan Kepala Daerah yang terlibat kasus hukum dinilai menghambat proses penegakan hukum. Mahkamah Konstitusi diminta membatalkan Pasal 36  Undang-undang Nomor 12 Tahun  2008 tentang Pemerintahan Daerah yang mengatur hal tersebut.

Dana Rp 7 miliar dari APBD Rembang Tahun 2010 untuk Persatuan Sepak Bola Indonesia Rembang (PSIR) diduga bocor.

Dana tersebut disinyalir diselewengkan dengan modus rekayasa Laporan Pertanggungjawaban (LPj).

Dugaan korupsi itu dipaparkan oleh Bambang Wahyu Widodo dari Lembaga Studi Pemberdayaan (Lespem) Rembang. Menurut dia, LPj yang disusun pengelola PSIR tampak asal-asalan. Terjadi dobel laporan bulanan ataupun dobel pendanaan. Misal, salah satu dari tiga asisten pelatih dilaporkan mendapat gaji sebagai pelatih dan pemain.

Berdasarkan temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), selama tujuh tahun kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono, sedikitnya Rp 103 triliun uang negara disalahgunakan atau dikorupsi.

Dari jumlah tersebut, banyak yang sudah diserahkan ke penegak hukum, namun sangat sedikit yang ditindaklanjuti. Demikian diungkapkan oleh Sekjen Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) Yuna Farhan dalam jumpa pers ‘’Evaluasi 5-2 Tahun Pemerintahan SBY’’ di Cikini, Jakarta, Minggu (23/10).

Hari Senin (24/10) ini, Komisi III DPR akan memulai seleksi calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode 2012-2015. Salah satu calon, Yunus Husein, mengaku siap menghadapi seleksi yang akan diawali dengan pembuatan makalah itu.

”Semua calon tentu siap, saya juga harus siap,”  kata Yunus Husein dalam pesan singkatnya kepada Suara Merdeka, Minggu (23/10).

Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) ini mengaku menerima undangan seleksi melalui pesan singkat. Yunus menambahkan, dirinya sudah melakukan persiapan dengan memperbanyak membaca.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) didesak menuntaskan kasus suap terkait pencairan dana Percepatan Pembangunan Infrastruktur Daerah (PPID) Transmigrasi di Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemenakertrans).

KPK dapat menjerat Menakertrans Muhaimin Iskandar dengan mengembangkan penyidikan terhadap Ali Mudhori dkk, yang diduga menjadi calo anggaran PPID senilai Rp 500 miliar di kementerian tersebut.

PUTUSAN bebas Pengadikan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Bandung terhadap Wali Kota (nonaktif) Bekasi Mochtar Muhammad, terdakwa kasus korupsi, pada 11 Oktober lalu mendapat reaksi keras, baik dari lembaga penegak hukum seperti Mahkamah Agung (MA) maupun masyarakat yang diwakili Indonesia Corruption Watch (ICW). Reaksi itu bisa dipahami mengingat jaksa KPK menuntut hukuman 12 tahun penjara dan denda Rp 300 juta.

"Meski mungkin mengejutkan pihak tertentu, pilihan terhadap Denny setidaknya menghadirkan  optimisme"

MELALUI reshuffle kabinet, seorang anak muda dipercaya oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sebagai Wakil Menteri Hukum dan HAM dalam Kabinet Indonesia Bersatu II. Dia adalah Denny Indrayana, anak Banjar Kalimantan Selatan kelahiran 1972, yang juga menjabat Sekretaris Satgas Pemberantasan Mafia Hukum (PMH), yang diketuai Kuntoro Mangkusubroto yang juga Kepala Unit Kerja Presiden untuk Percepatan Program Reformasi (UKP4R).