JAKARTA, Badan Pengawas Pemilu -- Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI agar kejahatan pemilu dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa (extraordinary crime) mendapat respon positif dari berbagai pihak. Meski harus membutuhkan banyak kajian, ide Bawaslu dianggap sebagai terobosan dalam upaya penegakan hukum pidana pemilu.
"Kalau ide dasarnya sih setuju saja. Cuma, ini kan harus diatur dalam undang-undang. Mungkin bisa diusulkan kepada PDR," kata Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI bidang hukum Ida Budiarti di Jakarta, Kamis (11/12).
Jakarta, Badan Pengawas Pemilu – Koordinator Divisi Politik Indonesia Corruption Watch (ICW) Abdullah Dahlan, mengatakan perlu adanya evaluasi terhadap penggunaan dana kampanye tentang belanja iklan dan spot iklan selama masa kampanye pilpres 2014. Pasalnya belum ada sanksi tegas terhadap calon kandidat (peserta pemilu) yang telah melanggar.
KOMPETISI
INFOGRAFIS LAWAN KORUPSI, 4 Tahun Tren Korupsi Indonesia 2010-2013
Indonesia Corruption Watch
(ICW)
I. Pengantar
KOMPETISI
INFOGRAFIS LAWAN KORUPSI, 4 Tahun Tren Korupsi Indonesia 2010-2013
Indonesia Corruption Watch
(ICW)
I. Pengantar
Indonesian Corruption Watch (ICW) menilai Pemerintahan Jokowi-JK mengambil jalan pintas demi memperbesar ruang fiskal APBN dengan menaikkan harga BBM. Padahal, bila mau bekerja agak lama, harga BBM tak perlu naik karena ada dana ratusan triliun piutang negara yang bisa ditagih.
Hal itu disampaikan ICW dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Kamis (20/11).
Firdaus Ilyas, Koordinator Divisi Monitoring dan Analisis Anggaran ICW menyataka, pihaknya sudah mengitung potensi penghematan anggaran negara dengan menaikkan harga itu.
Press Release
Ada dua “prestasi” Indonesia yang diakui masyarakat dunia. Pertama, salah satu negara dengan praktik korupsi terbesar. Kedua, salah satu negara dengan laju kerusakan hutan tertinggi di dunia. Bahkan pada tahun 2008, Guiness Book Of World Records bahkan pernah menempatkan Indonesia sebagai negara penghancur hutan tercepat di dunia.
Bebebrapa hari belakangan ini Komisi Pemberantasan Korupsi disibukkan dengan imbauan kepada para penyelenggara negara yang baru dilantik atau yang telah mengakhiri jabatannya untuk menyerahkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara.
Berkali-kali Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengimbau para menteri, politisi di lembaga legislatif, bahkan presiden keenam RI, Susilo Bambang Yudhoyono, segera menyetorkan informasi kekayaannya.
Peluang Tindak Pidana Antarnegara Kian Terbuka
Pemerintahan Joko Widodo perlu memperkuat pengadilan pajak sebagai salah satu instrumen untuk menuntaskan persoalan atau sengketa pajak. Penguatan tersebut dapat membantu pemerintah mengoptimalkan penerimaan negara melalui pajak demi kesejahteraan rakyat.