Kepala Madrasah Tsanawiyah Cimalaka, Kabupaten Sumedang, Ny IF, tersangka kasus korupsi pembangunan madrasah, Senin (26/7), telah resmi ditahan Kepolisian Daerah Jawa Barat. Sementara itu, keesokan harinya, Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Sumedang, HT, juga resmi ditahan atas dugaan korupsi.
Korupsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2003, di DPRD Solo diperkirakan mencapai Rp 14 miliar lebih. Temuan itu disampaikan MAKS (Masyarakat Anti Korupsi Surakarta). Jumlah sebesar itu ternyata jauh lebih besar dari angka yang pernah dilaporkan MAKS ke polisi beberapa waktu lalu yang mencapai Rp 9 miliar.
Indonesia Corruption Watch dan Transparency International Indonesia berencana melaporkan dugaan penyumbang fiktif dalam laporan dana kampanye para calon presiden ke Panitia Pengawas Pemilu siang ini
Mantan Wali Kota Padang Zuiyen Rais diduga terkait dalam kasus korupsi dana APBD Kota Padang tahun anggaran 2001-2002 senilai Rp10,442 miliar.
Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam) membentuk unit khusus yang bertugas mengaudit kepatuhan pelaporan transaksi terindikasi pencucian uang (money laundering, mulai bulan ini.
Kalangan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) di Ponorogo menilai, Polwil Madiun telah berlaku diskriminatif terhadap tersangka kasus dugaan penyimpangan dana hibah Belanda untuk pendidikan di daerah setempat sebesar Rp 6,47 miliar. Tudingan itu muncul, setelah polwil hanya menahan Ketua Gapensi Ponorogo berinisial, HS, sejak Rabu (28/7) lalu.
Kasus dugaan penyelewengan dana purna bakti DPRD Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS) kini semakin jelas dan terang. Forum Komunikasi Studi Lintas Tokoh Partai dan Tokoh Masyarakat (Forkos LPM) TTS mengungkapkan, sebenarnya 35 anggota Dewan setempat telah menerima dana purna bakti sebesar Rp 365 juta semasa kepemimpinan mantan Bupati TTS, Willem Nope, S.H. Karena dana ini terlambat disetor ke Yayasan Purnabakti di Jakarta, lalu disepakati dijadikan polis asuransi kumpulan (askum) pada Asuransi Bumi Putera 1912 Jakarta.
Keanehan kembali muncul dari gedung DPRD Kota Malang. Pasalnya, sampai kemarin, mereka tidak mau mengisi formulir daftar kekayaan dari KPK (Komisi Pemberantansan Korupsi). Bahkan ada beberapa anggota dewan yang secara tegas-tegas menolak pengisian formulir tersebut.
Puluhan mahasiswa PMII (Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia) kemarin, pukul 10.30, mendatangi rumah dinas Bupati Ramdlan Sirajd. Mereka mendesakan bupati Sumenep Ramdlan Siradj agar menindak tegas aparatnya yang melakukan praktik KKN (korupsi, kolusi, dan nepotisme).
Sementara Kejaksaan Negeri (Kejari) Sragen masih berupaya menyelidiki masalah penganggaran dana purnabakti DPRD Sragen, warga Sragen mulai mengajukan tuntutan baru. Menurut warga, dana purnabakti sebesar Rp 2,25 miliar yang telah dibagikan kepada 45 anggota DPRD beberapa waktu lalu, perlu dikembalikan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat kurang mampu.
