Sebelum kolusi, korupsi dan nepotisme berhasil diberantas atau dikurangi secara signifikan, kita tidak dapat memecahkan masalah apa pun juga dengan memuaskan. Maka kalau presiden terpilih tidak segera melakukan tindakan-tindakan nyata menanggulangi KKN, semua upaya tidak akan berhasil.

Dana bantuan dari International Bank for Reconstruction and Development, atau IBRD, untuk Basic Education Project, atau Proyek Peningkatan Pendidikan Dasar Jawa Barat, dinilai telah dihambur-hamburkan dengan alasan yang tidak jelas.

Mendekati habis masa jabatannya, kinerja dewan Banyuwangi terlihat mlempem. Ini bisa dilihat dari respon dewan terhadap aspirasi masyarakat. Sebagai contoh, ketika dewan diminta hearing oleh Alinasi Masyarakat Anti Korupsi (Aman Korban), jawabannya terkesan diplomatis. Dewan mengaku belum bersedia diajak hearing oleh aliansi LSM tersebut. Padahal, kalau boleh dicermati, subtansi hearing tersebut menyangkut kepentingan rakyat Banyuwangi.

Kejaksaan Negeri Ciamis hari ini, Rabu (4/8), akan menyerahkan berkas perkara kasus penyalahgunaan anggaran keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Ciamis tahun 2001- 2002 senilai Rp 5,4 miliar ke Pengadilan Negeri Ciamis.

Sidang kasus korupsi Ketua DPRD Sidoarjo Utsman Ikhsan kemarin mulai pemeriksaan saksi. Tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang dipimpin E. Soeprihanto mengajukan dua saksi untuk diperiksa.

Pemilu legislatif telah rampung empat bulan lalu. Tapi, buntut dari perhelatan politik lima tahunan itu kini justru dirasakan Manajer Eksekutif Forum LSM Jogja Tri Wahyu KH. Karena dinilai bertanggung jawab menyebarluaskan Tabloid Sosok yang berisi daftar dan tack record calon legislatif, Wahyu kini resmi berstatus tersangka.

Kejaksaan Negeri (Kejari) Mojokerto mulai pro-aktif melakukan pengusutan dugaan penyimpangan kegiatan kunjungan kerja (kunker) DPRD Kota Mojokerto ke Lombok 17--19 Mei 2004. Setelah kemarin meminta keterangan ketua Komisi B Moch Sochib, Kejaksaan siap untuk memanggil Sekretaris Dewan (Sekwan) DPRD Kota Mojokerto, Moch Fauzie. Selain itu, kejaksaan juga mengagendakan panggilan kepada pimpinan DPRD Kota Mojokerto.

Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Abdullah Puteh dan kuasa hukumnya, OC Kaligis, mengatakan siap saja jika kasus dugaan korupsi pembelian helikopter MI-2 buatan Rostov, Rusia, dilimpahkan ke pengadilan. Puteh kembali diperiksa dan telah menjawab sebanyak 260 pertanyaan dari penyidik.

Setelah lima Ketua Fraksi DPRD Banda Aceh diadili, kemarin, giliran Ketua DPRD Banda Aceh M. Amin Said bersama dua Wakil Ketua DPRD Razali Achmad dan Akhyar Abdullah diajukan ke meja hijau dalam kasus korupsi Rp 5,6 miliar. Dengan demikian, kasus itu telah melibatkan 28 dari 30 anggota DPRD Banda Aceh.

Huzrin Hood, mantan bupati Kepri yang menjadi terpidana dua tahun skandal korupsi APBD Rp 3,456 miliar, ternyata masih bebas di luar penjara kendati perkaranya sudah berkekuatan hukum tetap. Hingga kini aparat hukum belum berinisiatif menjebloskan kembali Huzrin ke Lapas Tanjung Pinang.