Empat orang mantan pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kab. Garut periode 1999-2004 yang terkait kasus penyalahgunaan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), divonis penjara masing-masing selama empat tahun ditambah denda masing-masing sebesar Rp 200 juta dan bila denda tersebut tak dapat dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan selama empat bulan.
Ketua Tim Koordinasi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Hendarman Supandji memastikan akan segera menetapkan tersangka kasus dugaan korupsi biaya perjalanan haji di Departemen Agama.
Pemerintah tengah menelusuri dugaan kasus korupsi dana kemanusiaan Poso. Dalam waktu dekat tersangka pelakunya sudah diketahui. Pemerintah yang diwakili Menko Kesra Alwi Shihab telah melakukan koordinasi dengan Menkopolhukam Widodo AS untuk membongkar kasus korupsi ini.
Somasi yang diajukan Titus Soemadi, salah seorang yang disebut-sebut terlibat dalam pengadaan jaringan dan alat komunikasi Polri, kepada Direktur Blora Center M Jusuf Rizal dinilai tidak berdasar. Karena itu, Blora Center tidak memiliki kewajiban hukum untuk mencabut pernyataannya dan menolak untuk meminta maaf kepada Titus.
Di kalangan auditor eksternal pemerintah (BPK), istilah audit investigasi merupakan suatu hal yang sudah biasa seperti jenis audit lainnya, seperti audit keuangan dan audit kinerja. Namun, di kalangan akademisi istilah audit investigasi barangkali kurang begitu dikenal. Audit jenis ini lebih dikenal dengan istilah forensic audit atau fraud audit. Bagi kalangan umum (yang tidak berkecimpung dalam audit), pemahaman istilah audit yang dilakukan BPK yang terbayang barangkali hanyalah audit yang berhubungan dengan keuangan.
Untuk menambah pengetahuan pembaca tentang istilah audit investigasi, penulis mencoba memaparkan dengan gamblang tentang istilah ini.
Pilkada Kutai Kartanegara (Kukar) ternyata menyedot dana yang tidak sedikit. Hampir Rp 26 miliar. Dana itu, seperti diakui Gubernur Kaltim H Suwarna AF, merupakan dana pilkada terbesar se-Indonesia. Sebab, biasanya dana pilkada paling banyak hanya Rp 10 miliar hingga Rp 13 miliar.
Blora Center mengadukan dugaan korupsi proyek alat komunikasi (alkom) dan jaringan komunikasi (jarkom) Mabes Polri senilai Rp 602 miliar ke Kejaksaan Agung (Kejagung) kemarin. Kejagung berjanji akan menginvestigasi laporan yang menyebutkan 12 nama yang layak dimintai keterangan atas megaproyek kontroversial itu.
Satu demi satu anggota KPU (Komisi Pemilihan Umum) mengakui menerima dana taktis yang berasal dari
Tim Penyidik Kejaksaan Agung semakin yakin bahwa kredit macet PT Lativi Media Karya Rp 328,5 miliar di Bank Mandiri berbau korupsi. Karena semakin yakin ada pelanggaran hukum, penyidik sudah menyiapkan nama tersangka.
