Hari Jumat, tanggal 23 Juni 2005 Pengadilan Negeri Kendari mengeluarkan keputusan bebas bagi terdakwah korupsi Drs H Lukman Abunawas (Bupati Konawe).

Saat saya membaca berita tentang anggota DPR mengusulkan kenaikan tunjangan pimpinan dan anggota DPR yang tidak tanggung-tanggung jumlahnya per bulan, batin saya terasa sangat tidak enak. Terlebih saat saya mendengar tanya jawab Ida-Krisna Show di radio Delta FM dengan seorang anggota DPR, yang saya tidak perlu sebutkan namanya. Ia menjelaskan bahwa kenaikan itu penting demi prinsip keadilan, dan mengingat anggota dewan juga harus memenuhi kepentingan partai yang diwakilinya.

Gara-gara mantan Gubernur Jawa Barat HR Nuriana belum memenuhi panggilan Kejaksaan Tinggi Jawa Barat, berkas kasus korupsi dana kapling yang melibatkan tersangka Suyaman dan Eka Santosa belum bisa dilimpahkan ke pengadilan.

Pemerintah sampai Senin (4/7) kemarin belum menerima secara resmi usulan kenaikan tunjangan anggota dan pimpinan DPR.

Hasil sementara pemilihan kepala daerah di tanah air ini menunjukkan bahwa calon incumbent (kepala daerah lama yang menyelesaikan tugasnya sebelum pilkada dan turut menjadi calon) keluar sebagai pemenang.

Agar pemberantasan korupsi efektif, diperlukan pemberian ruang yang seluas-luasnya bagi partisipasi publik sebagai kontrol atau pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan dalam pengelolaan dana publik.

Gelombang aksi unjuk rasa mendesak penuntasan secara hukum seluruh kasus korupsi di Provinsi Jawa Barat kembali didengungkan barisan mahasiswa. Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) daerah Bandung untuk kesekian kalinya kembali mendatangi Gedung Sate Bandung, Senin (4/7).

Linda Poernomo, istri mantan Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Abdullah Puteh, kemarin diperiksa penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Mantan penyiar TVRI ini dicecar 23 pertanyaan seputar kasus suap yang dilakukan kuasa hukum Puteh, Tengku Syaifuddin Popon.

Kepolisian Wilayah Madiun, Jawa Timur, menahan mantan Ketua DPRD Kabupaten Madiun, Lilik Indarto Gunawan, kemarin. Tersangka kasus korupsi APBD 2001-2004 senilai Rp 14,5 miliar itu ditahan setelah sempat menghilang selama tiga pekan.

Anggota DPR tak hanya ingin tunjangan operasional dinaikkan. Mereka tengah berupaya memperoleh dana operasional khusus, juga untuk staf Sekretariat Jenderal DPR, sebesar Rp 142,55 miliar pada 2006.