Ketua dan enam anggota DPRD Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah, periode 1999-2004, divonis hukuman masing-masing satu tahun penjara oleh majelis hakim di Pengadilan Negeri Palu, Senin (10/10). Mereka terbukti menyalahgunakan wewenang dalam menentukan APBD Donggala 2001-2004 hingga negara dirugikan Rp 3,5 miliar.
Badan Pemeriksa Keuangan menyatakan belum dapat menilai kewajaran penyaluran bahan bakar minyak bersubsidi tahun 2004 yang didistribusikan kepada masyarakat, antara lain karena banyaknya penyimpangan distribusi. Namun, BPK menilai Pertamina belum punya prosedur formal dalam menghitung harga pokok per jenis produk.
Hari ini (Selasa, 11/10), Direktur Utama PT Menara Hutan Buana (MHB) Probosutedjo diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi. Pemeriksaan Probo ini adalah pemeriksaan pertama yang akan dilakukan KPK. Dalam waktu dekat KPK juga akan memeriksa Ketua Mahkamah Agung (MA) Bagir Manan.
Kasus kredit bermasalah Bank Mandiri yang menjerat para top eksekutif bank BUMN terbesar itu kemarin mulai disidangkan di PN Jakarta Selatan.
Desakan agar Ketua Mahkamah Agung (MA) Bagir Manan mundur semakin kencang. Bahkan, Ketua Komisi Yudisial (KY) Busyro Muqoddas meminta agar semua hakim perkara kasasi Probosutedjo diganti. Sebab, mereka terindikasi terkena suap.
TEMUAN Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tentang adanya markup angka subsidi BBM sebesar Rp 3,6 triliun bisa membawa konsekuensi yang luas bagi manajemen PT Pertamina. Apalagi jika dalam audit lanjutan ditemukan unsur pidana sehingga terjadi pembengkakan angka subsidi itu.
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan banyak kejanggalan dari hasil audit terhadap PT Pertamina. Salah satunya, Pertamina terbukti menetapkan angka subsidi BBM 2004 yang terlalu tinggi (mark up), yakni Rp 3,6 triliun.
Apa bedanya antara perampok dan negara? Keduanya sama-sama mengisap uang rakyat. Keduanya sama-sama bisa memaksa rakyat. Jika perampok adalah orang atau sekelompok orang yang mengambil kekayaan orang lain untuk diri mereka, negara terdiri atas kelompok orang yang mengambil pajak dari rakyat untuk kepentingan rakyat itu sendiri atau minimal untuk kepentingan bersama.
Lelang kayu haram hasil illegal logging sebanyak 5.226,01 m3 lebih yang ditetapkan Selasa (11/10) hari ini, diduga syarat dengan kongkalikong. Dugaan itu muncul menyusul sikap kantor lelang dan Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Cirebon, selaku pelaksana lelang, yang terkesan mendadak dan tergesa-gesa.
Mahkamah Konstitusi (MK) memperbarui kode etik dan perilaku hakim konstitusi Indonesia di tengah sorotan masyarakat terhadap kinerja hakim akibat maraknya isu penyuapan.
