Beberapa lembaga daerah, baik dari pihak eksekutif maupun legislatif, mengeluhkan kinerja aparat penegak hukum di daerah. Akibatnya, banyak aparat pemerintah daerah yang tidak mau lagi menjadi pemimpin proyek untuk pengerjaan program-program daerah.
Anggota Komisi Pemilihan Umum Daan Dimara mulai diadili, Kamis (11/5). Daan didakwa telah merugikan negara sebesar Rp 3,540 miliar dalam proyek pengadaan segel surat suara pada pemilu DPR, DPD, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota tahun 2004.
Mencuatnya kembali kasus mantan penguasa Orde Baru, Soeharto, yang lagi-lagi menimbulkan pro-kontra, sebetulnya menggambarkan betapa publik sangat berharap agar ada kepastian hukum bagi mantan pemimpinnya.
Berita Tiga Hakim Lakukan Perlawanan Moral (Kompas, 5 Mei 2006) berisi studi kasus menarik bagaimana pemakaian bahasa menentukan bukan hanya pemahaman atas makna kata dan kalimat yang dipakai penutur atau penulis. Kata, kalimat, ungkapan yang dipilih juga mencerminkan bagaimana penulis memaknai realitas yang dituturkannya dan nilai kehidupan yang dianutnya. Ini prinsip yang mendasari pengakuan jurnalisme modern bahwa berita obyektif sebetulnya tidak ada; yang ada ialah berita berimbang dan tentu saja jujur.
Dharmono K. Lawi, anggota Komisi Perdagangan dan Perindustrian DPR RI, terhukum kasus penyalahgunaan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 2002 Banten sebesar Rp 14 miliar, bersedia menyerahkan diri. Ketua DPRD Banten periode 2001-2004, yang menjadi buron Kejaksaan Banten, itu berjanji menyerahkan diri pekan depan. Saya akan menyerahkan diri pekan depan dan siap menjalani eksekusi, ujarnya kepada Tempo melalui telepon kemarin.
Dharmono K. Lawi, anggota Komisi Perdagangan dan Perindustrian DPR RI, terhukum kasus penyalahgunaan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 2002 Banten sebesar Rp 14 miliar, bersedia menyerahkan diri. Ketua DPRD Banten periode 2001-2004, yang menjadi buron Kejaksaan Banten, itu berjanji menyerahkan diri pekan depan. Saya akan menyerahkan diri pekan depan dan siap menjalani eksekusi, ujarnya kepada Tempo melalui telepon kemarin.
Ratusan warga di Blitar, Jawa Timur, kemarin menggelar unjuk rasa mempersoalkan maraknya mafia peradilan yang berlangsung di kantor pengadilan negeri setempat. Mereka menuntut Ketua Pengadilan Negeri Blitar Nyoman Deddy berani memberantas praktek mafia yang kian merajalela.
Badan Rekonstruksi dan Rehabilitasi (BRR) Aceh-Nias telah melaporkan empat kasus dugaan korupsi di proyek rekonstruksi dan rehabilitasi Aceh-Nias pascatsunami. Namun, hingga kini, laporan tersebut belum ditindaklanjuti dengan penyelidikan maupun penyidikan.
Kejaksaan mengembalikan berkas kasus dugaan korupsi Pembangkit Listrik Tenaga Gas dan Uap Borang, Sumatera Selatan, ke penyidik polisi. Ada beberapa poin yang harus dilengkapi penyidik polisi, ujar Kepala Badan Reserse Kriminal Markas Besar Kepolisian RI Komisaris Jenderal Makbul Padmanagara di kantornya kemarin. Namun, dia menolak menyebutkan poin apa saja yang harus dilengkapi.
