Kasus Pungutan Liar di Penang Dilimpahkan

Kasus dugaan korupsi pungutan liar Konsulat Jenderal RI di Penang, Malaysia, dengan tersangka mantan Konsulat Jenderal RI Erick Hikmat Setiawan dan Kepala Subdirektorat Imigrasi Khusnul Yakin Payopo, kemarin dilimpahkan Komisi Pemberantasan Korupsi ke jaksa penuntut.

Majelis Hakim Kasus Harini Akan Diganti

Musyawarah lebih diutamakan dan akan diintensifkan.

Dana Rehabilitasi Yogyakarta Membengkak

Menteri Keuangan sudah bertemu dengan beberapa negara donor.

Samuel Ismoko Mulai Disidangkan

Memberi persetujuan untuk tidak melakukan penyitaan.

Pengadilan Vonis Rekanan PT Sandang

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi memvonis Lim Kian Yin alias Yin Yin 3 tahun penjara. Majelis hakim menyatakan terdakwa kasus dugaan korupsi penjualan aset PT Industri Sandang Nusantara di Patal Cipadung, Bandung, Jawa Barat, itu terbukti menyalahgunakan wewenang bersama Direktur Utama PT Sandang Kuntjoro Hendrartono.

SKPPP Soeharto, Hukum Vs Politis?

Meski Kejaksaan Agung telah menerbitkan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan Perkara atau SKPPP 11 Mei 2006, polemik status dan peradilan kasus Soeharto tetap meninggalkan perdebatan pro-kontra yang tidak lagi membawa karakteristik dari pemaknaan due process of law.

Ketua MPR: Adili Soeharto

Cara in absentia lebih mendekati keadilan.

Draft Permohonan Pra Peradilan Terhadap Soeharto

GEMAS (Gerakan Masyarakat Adili Seoharto) bermaksud akan mengajukan permohonan pra peradilan terhadap kejaksaan atas dikeluarkanya SKKP mantan Presiden Soeharto. Berikut adalah draft permohonan tersebut.

Penegakan Hukum; Cukupkah Memaafkan?

Kejaksaan Agung, Jumat, 12 Mei 2006. Jaksa Agung Abdul Rahman Saleh menyampaikan sikap Kejaksaan atas perkara korupsi yang didakwakan kepada mantan Presiden Soeharto. Sikap itu adalah mengeluarkan surat ketetapan penghentian penuntutan perkara dan mencabut status pencegahan ke luar negeri atas Soeharto.

Korupsi KPU; Pengadilan Banding Vonis Rusadi Empat Tahun

Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi tetap menjatuhkan hukuman bagi anggota Komisi Pemilihan Umum Rusadi Kantaprawira, Ketua Panitia Pengadaan Tinta Pemilu KPU, empat tahun penjara. Namun, PT Tipikor menghapuskan kewajiban membayar uang pengganti sebesar Rp 1,382 miliar yang dibebankan kepada Rusadi.

Subscribe to Subscribe to