Tahun 2005 merupakan berkah bagi sekolah di seluruh Indonesia. Betapa tidak, mulai tahun itu, pemerintah pusat mengeluarkan kebijakan bantuan operasional sekolah yang bersumber dari pencabutan subsidi bahan bakar minyak.
Indonesia makin dijauhi investor. Ini berdasar survei Bank Dunia tentang peringkat negara-negara yang paling ramah bisnis. Jika tahun lalu Indonesia berada di posisi ke-131, tahun ini merosot ke posisi 135.
Penolakan majelis hakim atas eksepsinya tidak membuat Mulyana W. Kusumah terkejut. Mantan anggota KPU yang didakwa korupsi pengadaan kotak suara pemilu itu mengatakan sudah memperkirakan.
Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) belum menyerahkan hasil audit proyek rel empat jalur atau double-double track kepada Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta. Akibatnya, kejaksaan tinggi belum dapat menyimpulkan berapa kerugian negara akibat proyek tersebut.
Hari ini dua tahun lalu, 7 September 2004, seorang aktivis hak-hak asasi manusia, Munir SH, tewas di atas pesawat Garuda Indonesia yang membawanya terbang dari Jakarta ke Amsterdam via Singapura. Sebagai seorang sahabat yang mengetahui keadaan kesehatannya, penulis mengira bahwa kepergian almarhum disebabkan oleh penyakitnya.
Pemilik toko membayar Rp 500 ribu agar di depan tokonya parkir gratis.
Kepolisian Daerah Sumatera Selatan menetapkan Pejabat Pelaksana Tugas Wali Kota Prabumulih Yuri Gagarin sebagai tersangka korupsi dalam kasus pengadaan mobil dinas kemarin. Wakil Wali Kota Prabumulih ini akan menyusul dua tersangka sebelumnya, yakni Sekretaris Daerah Kota Prabumulih Latief, MM, dan pemimpin pelaksana proyek, Abdul Kadir.
Rekomendasi Komisi sama dengan hasil penelitian dan temuan bagian pengawasan internal Mahkamah.
Setahun pascadimulainya agenda pembaruan kejaksaan, 22 Juli 2005, belum ada hasil yang signifikan. Penilaian yang dilakukan sebatas menyoroti prestasi kejaksaan setahun terakhir. Namun, pembaruan yang diagendakan belum mencapai sasaran.
Anjing menggonggong, kafilah berlalu. Mahkamah Agung seolah tak peduli dengan keberatan berbagai kelompok masyarakat di Jawa Tengah yang menolak penetapan Nana Juwana sebagai ketua pengadilan tinggi di wilayah tersebut. Aksi unjuk rasa mahasiswa dan lembaga swadaya masyarakat serta keberatan sejumlah anggota DPR setempat tak digubris sama sekali.
