Buron kasus illegal logging (pembalakan kayu liar) Adelin Lis yang ditangkap di Beijing, Tiongkok, sudah ditahan di Mapolda Sumatera Utara. Pengusaha berusia 49 tahun itu dijebloskan ke penjara polisi dengan penjagaan ekstraketat petugas Brimob dan Reserse Kriminal Polda Sumut.
Komitmen pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat mendorong laju reformasi peradilan dipertanyakan. Kedua lembaga tersebut tidak juga segera mengambil langkah konkret meskipun jantung reformasi peradilan
Dari kota kecil Notre Dame, Amerika Serikat, yang mulai mengembuskan hawa musim dingin pada September ini, saya bertanya-tanya, apa yang sesungguhnya salah dalam putusan Mahkamah Konstitusi sehingga kritik bertubi-tubi datang ke lembaga itu. Ada yang sampai menulis bahwa Mahkamah Konstitusi adalah mahkamahnya mafia peradilan atau centengnya mafia peradilan, yang konon membuat Ketua Mahkamah Konstitusi Prof Dr Jimly Asshiddiqie meradang.
Masalah desentralisasi akhir-akhir ini kembali mencuat ke permukaan sehubungan dengan pidato Presiden di depan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) pekan lalu, yang akan meninjau kembali pelaksanaan desentralisasi, khususnya menata ulang daerah pemekaran yang bermunculan dalam lima tahun terakhir di berbagai wilayah di Indonesia. Berbagai reaksi muncul menanggapi pidato Presiden yang mengejutkan pejabat daerah itu, terutama bagi daerah pemekaran yang kini jumlahnya hampir 1/3 (144 kabupaten dan 27 kota) dari seluruh kabupaten di Indonesia (440 kabupaten).
Kamis (31/8) dini hari, Direktur Utama PT PLN Eddie Widiono lepas demi hukum dari tahanan Polri karena masa penahanan habis. Lepasnya Eddie dari tahanan ini menyusul penangguhan penahanan terhadap dua tersangka korupsi PT PLN lainnya.
Juru Bicara Kepresidenan Andi Mallarangeng menyatakan, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sempat merasa terpukul dan gundah atas mencuatnya rumor pemberian mobil Jaguar yang dilontarkan Eggi Sudjana. Rumor tersebut juga membuat nelangsa, merepotkan, dan melukai hati juru bicara kepresidenan lainnya, Dino Patti Djalal.
Sejak muncul kasus CDMA, hubungannya dengan Sultan tidak harmonis.
Jaksa Agung Abdul Rahman Saleh mengakui dirinya menyetujui saran Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Hendarman Supandji untuk tidak memberikan tuntutan hukum tinggi terhadap Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi DKI Jakarta Mohamad Taufik.
