Majelis hakim banding Pengadilan Tinggi DKI Jakarta menguatkan putusan majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk Andry Djemi Lumanauw, yaitu empat tahun penjara. Djemi juga tetap divonis denda Rp 200 juta, yang diganti dengan hukuman satu bulan penjara apabila tidak dibayar.
Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah dan Masyarakat Aceh dan Nias, Rabu (27/9), mengeluh kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono perihal kelambanan penyelesaian sejumlah aturan pemerintah pusat untuk menyelesaikan masalah pertanahan di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
Komisi Pemberantasan Korupsi diminta mendesak para anggota Dewan Perwakilan Rakyat untuk memperbarui laporan harta kekayaan penyelenggara negara. Hal ini penting untuk melacak bahwa praktik penerimaan gratifikasi maupun dugaan suap masih saja terjadi di kalangan anggota DPR.
Perlu Sinkronisasi Semua UU agar Tak Simpang Siur
Studi banding ke luar negeri pada saat reses belakangan ini menjadi tren di DPR. Namun, tidak semua anggota Dewan sepakat dengan itu.
Majelis Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) memutuskan PT Netway terbukti melanggar pasal mengenai larangan penunjukan langsung dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
Ketua Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Slamet Effendy Yusuf mengingatkan semua anggota Dewan untuk tidak menerima uang dari mitra kerja terkait dengan tugas yang dilakukan, baik dalam rapat maupun saat kunjungan kerja.
Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menolak permohonan kasasi terhadap putusan banding penerbitan surat ketetapan penghentian penuntutan perkara (SKP3) bekas presiden Soeharto kemarin.
