Bagaimanakah cara menangkap para koruptor yang kabur? Aparat Kejaksaan Agung yang bertanggung jawab menangani problem ini lebih memilih menggunakan prosedur yang terdapat dalam film-film koboi, yaitu menempel gambar penjahat yang dicari ke seluruh negeri dengan membubuhi tulisan Wanted.
Pada pengujung bulan Maret 2001, melalui putusan nomor 03 P/HUM/2000, Mahkamah Agung mengabulkan permohonan hak menguji materi Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2000 tentang Tim Gabungan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Peristiwa itu menjadi pertanda, pengadilan (baca: mahkamah) berpotensi menghancurkan gerakan antikorupsi.
Sejumlah aktivis yang terhimpun dalam Gerakan Rakyat Penyelamat Blok Cepu melaporkan indikasi korupsi pengelolaan Blok Cepu ke Komisi Pemberantasan Korupsi. Mereka menilai ada korupsi berupa penunjukan langsung pada proses penetapan PT Surya Energi Raya sebagai rekanan perusahaan daerah Bojonegoro dalam mengelola blok minyak itu.
Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kemarin menggelar sidang perdana kasus dugaan korupsi Bank BNI dengan terdakwa mantan Direktur Kepatuhan BNI Mohammad Arsjad dan mantan Kepala Divisi Hukum BNI Tri Kuntoro.
Sylvira Ananda, Ketua Panitia Pengadaan Bus pada proyek busway untuk Koridor I Blok M-Kota pada Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Selasa (28/11) sekitar pukul 20.00, resmi ditahan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi. Sylvira, tersangka dalam korupsi pengadaan 89 bus transjakarta pada tahun anggaran 2003-2004, selanjutnya menjadi tahanan titipan di Kepolisian Daerah Metropolitan Jakarta Raya.
Praktik percaloan anggaran Dana Alokasi Umum atau DAU terungkap dalam persidangan di Pengadilan Khusus Tindak Pidana Korupsi. Majelis hakim Pengadilan Tipikor gencar mengajukan pertanyaan kepada Kepala Subdirektorat DAU II Departemen Keuangan Berlin Panjaitan mengenai praktik percaloan anggaran DAU. Bahkan, salah seorang perantara anggaran untuk Indonesia Timur pernah dihadirkan sebagai saksi, yaitu Tahar Umar.
Calon Hakim Agung, Achmad Ali, kembali diperiksa Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan untuk ketiga kalinya, Selasa (28/11). Pemeriksaan masih berkisar pada Surat Perintah Perjalanan Dinas atau SPPD Achmad Ali saat menjabat sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, Sulawesi Selatan, periode 1999-2001.
Rokhmin Dahuri, Menteri Kelautan dan Perikanan pada masa pemerintahan Presiden Megawati Soekarnoputri, diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi, Selasa (28/11). Rokhmin yang didampingi pengacaranya diperiksa bukan dalam kapasitas sebagai saksi melainkan sebagai tersangka.
Sekitar seminggu lalu, media massa mengutip pernyataan Wakil Presiden Jusuf Kalla, yang intinya menyatakan reformasi di Indonesia telah membuka peluang bagi pengusaha untuk mengisi lowongan kepemimpinan dalam pemerintahan karena pemilu membutuhkan figur, intelektual, dan biaya.
