Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK akan memanggil Ketua Fraksi Partai Golkar Priyo Budi Santoso, pekan depan. Ia akan diperiksa sebagai saksi untuk Noor Adenan Razak, mantan anggota DPR yang sudah ditahan KPK sejak 5 Desember lalu. Adenan ditahan atas dugaan penerimaan gratifikasi dari Badan Pengawas Tenaga Nuklir atau Bapeten.
Departemen Agama sudah menjelaskan secara tertulis ke BPK.
Partai politik harus berlomba-lomba membuat laporan keuangan yang transparan kepada publik. Partai yang pembukuannya tidak terbuka akan semakin ditinggalkan masyarakat karena tak akan lagi dipercaya.
Rakyatnya miskin, pemimpinnya main gitar, nyanyi-nyanyi.
Dua pejabat teras Kota Medan, Wali Kota Abdillah dan Wakil Wali Kota Ramli, Kamis (13/12), ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Mereka diduga terlibat dalam dugaan penyelewengan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau APBD Kota Medan, Sumatera Utara, tahun 2002-2006.
Bantuan hukum hakikatnya adalah hak seseorang untuk mendapat pembelaan jika dituduh bersalah. Namun, apakah menjadi kewajiban lembaga membela habis-habisan mantan pejabatnya yang terbelit pelanggaran pidana, dengan menggunakan sumber pendanaan lembaganya atau lembaga lain yang terkait?
Mantan anggota Komisi IX dari Fraksi Partai Golkar, Antony Zeidra Abidin, meminta Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat atau BK DPR menyelidiki kasus aliran dana Bank Indonesia atau BI secara proporsional. Apabila bersungguh-sungguh, ia menantang BK memanggil petinggi Dewan saat itu.
Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat (Bakesbang) Kota Surabaya Suyitno Miskal diadili di Pengadilan Negeri Surabaya dalam kasus dugaan penyelewengan dana bantuan kepada partai politik sebesar Rp 1,67 miliar kemarin. Dia disidang bersama Kepala Bidang Hubungan Antarlembaga Bakesbang Gelar Tjahjo Noegroho.
Hasil survei Transparency International Indonesia (TII) bisa jadi merupakan tamparan sangat keras ke wajah Polri. Survei TII itu memang mengandung kelemahan mendasar, karena sebatas mengukur persepsi publik, bukan berdasarkan data konkret tentang korupsi yang ada pada institusi-institusi yang menjadi objek survei.
