Pengusaha Billy Sindoro memang tidak mempunyai jabatan struktural di PT Direct Vision, tetapi ia mewakili pemegang saham PT Direct Vision, yaitu PT Lippo. Oleh karena itu, Chief Executive Officer PT Direct Vision Nelia Concapcion Molato berkoordinasi dengan Billy terutama menyangkut laporan keuangan.
Anggota Komisi Hukum Dewan Perwakilan Rakyat, Gayus T. Lumbuun, mengatakan bahwa langkah proaktif Kejaksaan Agung mengadukan aktivis Indonesia Corruption Watch ke polisi tidak tepat. Pengaduan itu dinilai rentan dengan konflik kepentingan dari aparat penegak hukum.
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Andi Mattalata menegaskan bahwa layanan Sistem Administrasi Badan Hukum atau Sisminbakum tetap bakal dioperasikan. Andi menilai somasi PT Sarana Rekatama Dinamika kepada dirinya selaku menteri salah alamat. "Somasi itu seharusnya diajukan kepada Kejaksaan Agung," kata Andi saat dihubungi Tempo kemarin.
"Sebelum 28 Januari, persidangan dimulai."
Mantan Deputi Gubernur Bank Indonesia Aulia Tantowi Pohan akan segera menjalani persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dalam kasus skandal aliran dana Bank Indonesia. "Sebelum 28 Januari, persidangan dimulai," kata kuasa hukum Aulia Pohan, Amin Karyatin, setelah mendampingi kliennya di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi kemarin.
Menjelang pleno pemilihan ketua Mahkamah Agung (MA), lembaga tinggi negara itu terus berbenah. Laporan rekening bermasalah yang sempat dimunculkan Departemen Keuangan (Depkeu) menjadi prioritas utama untuk diselesaikan. MA berupaya merapikan rekening pengadilan di seluruh Indonesia.
Setelah Tommy Menangi Dana Rp 534 M di BNP
Putusan pengadilan banding di Inggris yang mencabut pembekuan uang senilai Eur 36 juta atau sekitar Rp 534 miliar atas nama Garnet Investment Limited, perusahaan milik Tommy Soeharto, di BNP Paribas membuat putra bungsu Soeharto itu kian percaya diri.
Potensial Konflik Kepentingan
Kejaksaan Agung (Kejagung) melaporkan Indonesia Corruption Watch (ICW) ke Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia (Mabes Polri) terkait dengan pemberitaan tentang uang pengganti korupsi yang harus disetor kejaksaan kepada negara (Jawa Pos, 8/1/2009).
Tidak hanya presiden dan wakil presiden periode 2009-2014 yang ditentukan tahun ini. Tahun 2009 menjadi tahun penentuan ”nasib” Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pula. Kian kuat atau malah hilang.
Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat menunggu penyelidikan lanjutan dari Komisi Pemberantasan Korupsi tentang kasus aliran dana Bank Indonesia dan Yayasan Pengembangan Perbankan Indonesia ke Komisi IX DPR periode 1999-2004.
Aliansi Jurnalis Independen (AJI) menyesalkan tindakan Kejaksaan Agung yang mempolisikan dua aktivis ICW Emerson Yuntho dan Illan Deta Arthasari. AJI menilai aduan Kejagung tersebut merupakan bentuk tekanan terhadap kebebasan berpendapat dan peran masyarakat melakukan kontrol sosial.
