Dalam audit 2006, BPK menemukan sejumlah transaksi janggal di Indover yang berpotensi merugikan BI sebagai induk usaha senilai US$ 809 juta dan Rp 109 miliar.

Menteri Dalam Negeri Mardiyanto berjanji akan merevisi ketentuan mengenai upah pungut pajak. Pihaknya akan berkoordinasi dengan Badan Pemeriksa Keuangan dan Komisi Pemberantasan Korupsi mengenai hal tersebut.

Kasus Bank Indover yang cukup berliku menyebabkan Kejaksaan Agung (Kejagung) angkat tangan. Hal itu terbukti dari upaya Kejagung yang mempersilakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengambil alih penanganan kasus penutupan bank milik Bank Indonesia (BI) tersebut.

Batas izin berobat pengusaha Hartono Tanoesoedibjo di Singapura berakhir hari ini. Kejaksaan Agung men-deadline agar pemegang saham PT Sarana Rekatama Dinamika (PT SRD) itu bisa dihadirkan sebagai saksi kasus korupsi Sistem Administrasi Badan Hukum (Sisminbakum).

Petinggi Grup Lippo Billy Sindoro, tampaknya, harus membiasakan hidup di tahanan. Sebab, jaksa penuntut umum (JPU) telah menjerat dia dengan tuntutan hukuman empat tahun penjara dan denda Rp 250 juta subsider enam bulan penjara dalam sidang di Pengadilan Tipikor kemarin.

Tekan Penyimpangan, Cetuskan Pakta Integritas

Kritik sebagian masyarakat terhadap kinerja peradilan di Indonesia direspons positif oleh Mahkamah Agung (MA). Bersikap tidak antikritik, MA sepakat bekerja sama dengan Transparancy International Indonesia (TII). Bentuk kerja sama itu mengarah pada pencetusan Pakta Integritas.

Palu hakim Gusrizal menyudahi sidang dugaan korupsi yang melibatkan anggota DPR Komisi IV Sarjan Taher. Wakil rakyat dari daerah pemilihan Sumatera Selatan itu mendapatkan ganjaran pidana 4 tahun 6 bulan penjara di Pengadilan Tipikor kemarin (28/1).

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPU) terus berupaya tampil ramah tanpa harus kehilangan sifat lugasnya. Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Antasari Azhar kemarin (28/01) di Graha Pena, Surabaya, menegaskan, pejabat negara seperti kepala daerah tidak perlu takut membelanjakan APBD untuk program pembangunan.

Kinerja Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang dipimpin oleh Abdul Hafiz Anshary Terus-menerus menuai kritik dari berbagai kalangan masyarakat. Selain perjalanan dinas keluar negeri anggota KPU yang bermasalah, sejauh ini masih banyak pekerjaan rumah yang belum diselesaikan oleh KPU, seperti soal aturan main dari KPU tentang tata cara pemantauan, penanganan pelanggaran pemilu, hingga aturan mengenai audit dana kampanye. Khusus mengenai audit dana kampanye, harus diakui pengaturannya dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilu DPR, DPD, dan DPRD (UU Pemilu) lebih rumit dibanding aturan pemilu sebelumnya (UU Pemilu Tahun 2003). Auditor yang diperlukan untuk melakukan audit dana kampanye jumlahnya jauh lebih banyak.

Membuka tahun 2009, masalah laten bangsa ini adalah korupsi. Padahal, keberhasilan pemerintahan dan kekuasaan suatu negara, termasuk Indonesia, adalah bagaimana kebijakan negara mencegah dan memberantas korupsi secara optimal.