Komisi Pemberantasan Korupsi (KPU) terus berupaya tampil ramah tanpa harus kehilangan sifat lugasnya. Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Antasari Azhar kemarin (28/01) di Graha Pena, Surabaya, menegaskan, pejabat negara seperti kepala daerah tidak perlu takut membelanjakan APBD untuk program pembangunan.
Kinerja Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang dipimpin oleh Abdul Hafiz Anshary Terus-menerus menuai kritik dari berbagai kalangan masyarakat. Selain perjalanan dinas keluar negeri anggota KPU yang bermasalah, sejauh ini masih banyak pekerjaan rumah yang belum diselesaikan oleh KPU, seperti soal aturan main dari KPU tentang tata cara pemantauan, penanganan pelanggaran pemilu, hingga aturan mengenai audit dana kampanye. Khusus mengenai audit dana kampanye, harus diakui pengaturannya dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilu DPR, DPD, dan DPRD (UU Pemilu) lebih rumit dibanding aturan pemilu sebelumnya (UU Pemilu Tahun 2003). Auditor yang diperlukan untuk melakukan audit dana kampanye jumlahnya jauh lebih banyak.
Membuka tahun 2009, masalah laten bangsa ini adalah korupsi. Padahal, keberhasilan pemerintahan dan kekuasaan suatu negara, termasuk Indonesia, adalah bagaimana kebijakan negara mencegah dan memberantas korupsi secara optimal.
Simpang siur kabar terkait keberadaan pengusaha Hartono Tanoesoedibjo di Singapura membuat geregetan Kejaksaan Agung (Kejagung). Tak menginginkan masalah itu berlarut-larut, Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (JAM Pidsus) Marwan Effendy memerintah Hartono untuk kembali ke Indonesia.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) serius mengawal penanganan korupsi di daerah yang selama ini sering mangkrak. Yang terbaru, komisi membentuk satuan tugas koordinasi supervisi (satgas korsup) yang berkeliling tanah air memelototi penyidikan korupsi yang dilakukan aparat hukum daerah.
Dugaan kasus penyelewengan Dana Abadi Umat (DAU) yang menyeret nama menteri agama terus menggelinding. Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Antasari Azhar mengaku sedang mempelajari modus dugaan penyimpangan dana milik para jamaah haji Indonesia itu.
Komisi Pemberantasan Korupsi akan melakukan pemaparan atau gelar perkara (ekspose) atas 260 rekening yang ada di tujuh departemen. Dalam pemaparan itu KPK akan mengidentifikasi jumlah rekening yang sudah diperiksa. “Pekan depan mulai dilakukan pemaparan serta laporan rekening mana saja yang telah diperiksa,” ujar Wakil Ketua KPK Bidang Penindakan Chandra M. Hamzah di kantornya kemarin.
Bukan soal dasar hukum, melainkan mekanismenya.
Badan Pemeriksa Keuangan menduga penggunaan dana upah pungut pajak daerah di Departemen Dalam Negeri tidak melalui mekanisme anggaran pendapatan dan belanja negara. Dana sebesar Rp 264,48 miliar itu digunakan untuk membiayai kegiatan di lembaga tersebut.
Pengamat kepolisian dari Universitas Indonesia, Bambang Widodo Umar, menilai pengawas penyidik di kepolisian tak efektif. Ia menganggap pengawasan itu bersifat internal sehingga rawan mengalami tebang pilih. “Itu manipulatif. Kalau mau, ya, ditangani. Kalau tidak, ya, dibiarkan,” katanya saat dihubungi kemarin.
Kejaksaan Agung sedang mengkaji soal keterlambatan pengajuan memori kasasi oleh jaksa di Kejaksaan Negeri Cikarang, Bekasi. Keterlambatan itu menutup peluang terdakwa korupsi dihukum di majelis kasasi Mahkamah Agung. “Kesalahannya ada pada teknis penanganan kasus atau karena perbuatan tercela. Ini yang masih dikaji,” kata Jaksa Agung Muda Pengawasan Darmono di kantornya, Jumat lalu.
