Semua Pasal Dinilai Bertentangan dengan UUD 1945
Koalisi Pendidikan mengajukan permohonan uji materi terhadap Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan ke Mahkamah Konstitusi. Semua pasal dalam perundangan tersebut dinilai bertentangan dengan UUD 1945.
“Kok, baru diramaikan sekarang?”
Gubernur Gorontalo Fadel Muhammad akhirnya diperiksa sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi sisa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 2001 senilai Rp 5,4 miliar. "Tersangka telah menggunakan dana yang seharusnya dikembalikan ke kas daerah," kata juru bicara Kejaksaan Agung, Jasman Panjaitan, di kantornya kemarin.
Direktur Utama PT Suryantara Purnawibawa Vaylana Dharmawan divonis empat tahun penjara dan denda Rp 200 juta subsider tiga bulan kurungan.
Masa kampanye Pemilu 2009 tidak akan memengaruhi Komisi Pemberantasan Korupsi dalam menyidik kasus dugaan suap yang melibatkan anggota Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat, Abdul Hadi Djamal.
Anggota Komisi IX DPR Tahun 2003 Terima Uang
Anggota Komisi IX DPR saat membahas berbagai undang-undang, selain mendapat anggaran dari Dewan, juga meminta dana dari institusi yang menjadi mitra kerjanya.
“Semua didatangi,dilobi satu-satu.”
Komisi Pemberantasan Korupsi akan mendalami laporan tentang adanya pertemuan lobi antara sejumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Kepala Badan Kebijakan Fiskal Departemen Keuangan Anggito Abimanyu di Hotel Four Seasons, Jakarta.
Deretan gubernur yang tersandung kasus korupsi makin bertambah. Yang terbaru adalah Gubernur Gorontalo Fadel Muhammad. Dia ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Tinggi (Kejati) Gorontalo atas dugaan korupsi penggunaan dana silpa (sisa lebih penggunaan anggaran) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Gorontalo pada 2001 sebesar Rp 5,4 miliar.
Saksi Kasus Abdul Hadi Djamal
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak menggubris alasan sibuk berkampanye terkait pemeriksaan anggota DPR yang terseret dugaan suap Abdul Hadi Djamal. Tim penyidik pekan ini tetap menjadwalkan pemeriksaan seputar keterlibatan mereka ikut membahas dana stimulus Rp 12,2 triliun.
Tiba-tiba menjadi sorotan publik. Atau, sebagian publik di tanah air ini digiring untuk menatap. Itulah bidikan media massa terhadap kader PKS, Rama Pratama (RP), yang kini masih duduk di Senayan sebagai wakil rakyat yang terhormat. Arah nadanya -meski bersifat informatif- mendestruksikan citra. Adakah media punya agenda menjatuhkannya, baik secara pribadi atau institusi (Partai Keadilan Sejahtera)?
Selasa, 24 Maret 2009 pukul 14.00 WIB, Koalisi Pendidikan yang diwakili oleh kuasa hukum mengajukan judicial review UU BHP ke Mahkamah Konstitusi.
Berikut adalah release yang dibuat oleh Koalisi.
Untuk keterangan lebih lanjut terkait dengan permohonan JR tersebut, silahkan menghubungi Taufik Bashari selaku Koordinator Tim Advokat (Hp 0815 86477616) atau Lody Paat selaku Koordinator Koalisi Pendidikan dan juga pemohon (Hp 0818710 505 atau 081311064512)
