Pemberian cincin emas ditengarai sekadar proyek cari untung Sekretariat Jenderal.

PELAYANAN kesehatan gratis yang diberikan Rumah Sakit (RS) Omni International ke jaksa di Kejaksaan Negeri (Kejari) Tanggerang sudah masuk kategori gratifikasi. Penerima gratifikasi harus diproses secara pidana. Dengan begitu shock therapy bagi jaksa agar tidak menyalahi tugasnya sebagai penuntut umum.

Romli pernah menjanjikan Sisminbakum bakal menguntungkan keuangan negara.

Ikatan Notaris Indonesia merasa terpaksa membayar pungutan biaya akses Sistem Administrasi Badan Hukum atau Sisminbakum. Menurut bekas Ketua Ikatan Notaris Harun Kamil, organisasinya pernah menyatakan keberatan atas pungutan ini kepada Direktorat Jenderal Administrasi Badan Hukum Umum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai penyelenggara Sisminbakum.

Komisi Pemberantasan Korupsi memeriksa mantan Menteri Tenaga Kerja Cosmas Batubara serta mantan Menteri Pertambangan dan Energi Ginandjar Kartasasmita. Juru bicara KPK, Johan Budi S.P., saat dihubungi kemarin mengatakan keduanya diperiksa sebagai saksi dalam kasus rekening liar dana Yayasan Dana Tabungan Pensiun Pekerja Migas tahun 2003.

Notaris mengaku keberatan dengan penerapan biaya akses atau access fee Sistem Administrasi Badan Hukum yang diakses melalui situs http://www.sisminbakum.go.id. Ikatan Notaris Indonesia selaku pengguna Sisminbakum tak pernah dilibatkan dalam menghitung biaya akses itu.

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Bidang Pencegahan Haryono Umar melakukan inspeksi mendadak atau sidak ke Kantor Wali Kota Jakarta Timur dan Kantor Pelayanan Kir Dinas Perhubungan DKI Jakarta. Semula dia mengira kantor pelayanan kir tersebut berada dalam jalur struktural wali kota.

Bengkulu - Hasil audit Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Provinsi Bengkulu pada 2008 menunjukkan bahwa sekitar Rp 13 miliar uang negara telah diselewengkan. Edy Karim, Kepala Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Provinsi Bengkulu, mengatakan ada satu kasus korupsi yang ditangani kepolisian dan tiga kasus yang ditangani kejaksaan dengan nilai sekitar Rp 9 miliar.

Dana bagi hasil minyak dan gas juga mengucur ke anggota Dewan.

Batam - Bupati Natuna Daeng Rusnadi dan bekas bupati Hamid Rizal dicekal ke luar negeri setelah keduanya ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi dana bagi hasil minyak dan gas. Kepala Kantor Wilayah Hukum dan Hak Asasi Manusia Kepulauan Riau Adjat Sudrajat Hafid mengatakan instruksi pencekalan datang dari Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Komisi Pemberantasan Korupsi mengklaim telah menyelamatkan uang negara senilai Rp 3,2 triliun hingga Juni 2009. Menurut Wakil Ketua KPK Haryono Umar, uang tersebut berupa aset negara serta pendapatan dari sektor minyak dan gas.

Keadaan genting berlangsung sejak Mahkamah Konstitusi menetapkan batas waktu pembentukan pengadilan antikorupsi.

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Andi Mattalata menyatakan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perpu) tentang pembentukan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tidak bisa serta-merta diterbitkan. Menurut dia, perpu bakal diterbitkan jika pembahasan RUU Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di Dewan Perwakilan Rakyat tak sanggup menyelesaikan hingga batas waktu.