Ketua Panitia Kerja Rancangan Undang-Undang Rahasia Negara mengaku sangat optimistis proses pembahasan RUU tersebut bisa tuntas sebelum masa kerja DPR periode tahun 2004-2009 berakhir per 1 Oktober mendatang.

BADAN Penyelidik Keuangan (BPK) menganggap Pemerintah Provinsi Jawa Tengah tidak mematuhi peraturan perundang-undangan dalam pengelolaan keuangan daerah. Pasalnya, BPK masih menjumpai adanya temuan yang berulang pada laporan keuangan Pemprov Jateng tahun anggaran 2008. Anggota Pembina Utama V BPK RI, Hasan Bisri mengatakan, hal ini mencerminkan rekomendasi BPK belum sepenuhnya mendapat perhatian Pemprov Jateng, sehingga Pempov bisa dikatakan kurang patuh.

BADAN Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) tidak layak untuk melakukan audit kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pasalnya, KPK sebagai lembaga negara yang independen telah diaudit oleh pihak yang berwenang yakni Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) setiap tahunnya.

Kita anak-anak Bangsa tentu bersepakat bahwa good governance, Pemerintahan yang bersih dan bertanggungjawab adalah pondasi dasar yang mutlak harus kita miliki dalam konteks mensejahterahkan rakyat secara berkeadilan. Kebanggaan kita bangsa Indonesia, pasangan calon Presiden dan wakil Presiden SBY-Boediono telah secara tegas menjadikan good governance sebagai pilar dalam platform untuk membangun Indonesia 2009-2014, yaitu: menciptakan Pemerintahan yang Bersih dan Bertanggungjawab.

Sebisa mungkin undang-undang pengadilan antikorupsi tidak bertentangan dengan undang-undang lain.

Indonesia Corruption Watch (ICW) meminta Dewan Perwakilan Rakyat tidak mengurangi wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi. ICW meminta Panitia Khusus Rancangan Undang-Undang Pembentukan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tetap memasukkan wewenang KPK dalam penuntutan.

Meskipun diterima masyarakat, kebijakan pemberian bantuan langsung tunai selayaknya dihentikan. Selain tidak mampu membangkitkan semangat berusaha warga, bantuan tersebut dinilai juga merusak modal sosial di tingkat masyarakat miskin.

Mantan komisaris PT Sarana Rekatama Dinamika, Hartono Tanoesoedibjo, kembali hadir di persidangan perkara korupsi biaya akses Sistem Administrasi Badan Hukum di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Setelah pada pekan lalu hadir sebagai saksi dalam persidangan dengan terdakwa Syamsuddin Manan Sinaga, pada Senin (29/6) Hartono hadir sebagai saksi dalam sidang dengan terdakwa Romli Atmasasmita.

Barang bukti perkara korupsi pengalihan hak tagih piutang atau cessie Bank Bali, dana Rp 546 miliar yang disimpan di rekening penampungan Bank Permata, masuk ke kas negara. Sejak Senin (29/6) siang hingga malam hari proses eksekusi atas putusan Mahkamah Agung atas peninjauan kembali yang dimohonkan jaksa berkaitan dengan uang itu dilakukan tim jaksa.

Natigor Pangapul Panalu, rekan kerja satu tim dengan terdakwa Agus Sjafiin Pane, terkait korupsi pembagian uang Rp 500 juta di kalangan pejabat fungsional pemeriksa dokumen jalur hijau Kantor Pelayanan Utama Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Tanjung Priok, Jakarta, membantah ikut menerima uang dari terdakwa. Uang Rp 25 juta yang ditemukan di tasnya saat Komisi Pemberantasan Korupsi menggeledah diakui adalah milik ayahnya dan miliknya semasa tugas kerja di Sumatera.

Darmawati, pegawai Departemen Perhubungan yang menjadi perantara perkara penyuapan kepada anggota DPR, Abdul Hadi Djamal, mengaku dijanjikan komisi 0,5 persen dari nilai proyek lanjutan pengembangan fasilitas laut dan bandara di Indonesia Timur sebesar Rp 100 miliar. Janji itu disampaikan komisaris PT Kurnia Jaya Wira Bakti, Hontjo Kurniawan.