Kejaksaan Tinggi Jawa Barat meminta Kejaksaan Agung segera menjatuhkan sanksi terhadap 21 jaksa di Jawa Barat yang diduga melakukan penyimpangan selama 2003 hingga 2009. ”Dari hasil pemeriksaan kami, sebagian besar jaksa itu terbukti melakukan perbuatan tercela," kata Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Barat Muhammad Amari di kantornya kemarin.
Terdakwa Made Astawa Rai mulai menjalani sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat kemarin. Deputi Pengembangan Sumber Daya Kementerian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal itu didakwa melakukan korupsi dalam proyek penyiapan data dan info spatial sumber daya alam di 30 kabupaten tertinggal.
Departemen Agama menghitung dari harga kontrak, bukan dari selisih harga.
Indonesia Corruption Watch (ICW) melaporkan dugaan korupsi penyelenggaraan ibadah haji tahun 2008 ke Komisi Pemberantasan Korupsi. Menurut ICW, dugaan korupsi tersebut adalah penggelembungan biaya penerbangan dan biaya operasional dalam negeri dan Arab Saudi senilai US$ 127,7 juta atau setara dengan Rp 1,28 triliun.
| File presentasi ICW |
Upaya pemerintah mendamaikan ketegangan antarpenegak hukum diharapkan tak akan melemahkan pemberantasan korupsi. "Jangan sampai menghilangkan upaya pemberantasan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi," kata Wakil Koordinator Badan Pekerja Indonesian Corruption Watch Emerson Yuntho. Pernyataan itu menanggapi rapat koordinasi yang digelar Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Istana Negara, Jakarta, kemarin.
Perpu dikeluarkan jika Undang-Undang Tipikor tak rampung.
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengakui adanya gesekan antara Komisi Pemberantasan Korupsi dan kepolisian.
Penyidik Polri tengah mengembangkan penyidikan kasus pembunuhan Nasrudin Zulkarnaen yang melibatkan Ketua nonaktif Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Antasari Azhar.
Komisi Pemberantasan Korupsi tengah berjuang menghadapi sakratulmaut. Bukan tidak mungkin, ”malaikat maut” segera mencabut nyawa KPK, lembaga yang ditakuti dan dibenci para koruptor.
Janji Perbaiki, Pelayanan di Penjara Malah Jeblok
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menagih janji Direktorat Jenderal (Ditjen) Pemasyarakatan atas pelayanan di penjara. Pasalnya, hasil survei integritas yang dilaksanakan oleh KPK menunjukkan bahwa kualitas pelayanan publik di lembaga tersebut justru jeblok. Lembaga yang menaungi penjara di seluruh Indonesia itu lantas menjanjikan perbaikan dalam satu semester.
Pembahasan setelah DPR baru dibentuk.
Koalisi Pemantau Peradilan menyerahkan draf Rancangan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi versi masyarakat ke Dewan Perwakilan Rakyat. Rancangan ini bakal menjadi pembanding dari draf RUU versi pemerintah. "RUU ini diharapkan bisa menjadi masukan sekaligus komparasi," kata juru bicara Koalisi, Emerson Yuntho, saat menyerahkan draf RUU tersebut di gedung DPR kemarin.
Penijauan Kembali oleh jaksa dinilai tidak ada dalam ketentuan hukum formil.
Dosen Hukum Pidana dan Hukum Acara dari Universitas Muhammadiyah Jakarta, Chairul Huda menilai Kejaksaan tidak memiliki legal standing untuk mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali (PK). Pasalnya, dalam ketentuan hukum formil tidak diatur bahwa jaksa bisa mengajukan PK. Oleh karena itu, Mahkamah Agung tidak bisa memproses PK yang diajukan jaksa.
