Pemberantasan Korupsi; Negara yang (Tidak) Pernah Serius

Belum usai polemik tentang sejumlah ketidakberesan yang diduga terjadi dalam pelaksanaan Pemilu 2009, baik dalam pemilihan umum anggota legislatif atau pemilu presiden, sejumlah persoalan lain muncul di Indonesia. Terakhir, persoalan ini terkait dengan ledakan bom di Hotel JW Marriott dan Ritz-Carlton, Jakarta, 17 Juli lalu.

Jangan Perlemah Peran KPK

Pemerintah dan masyarakat diharapkan tetap mendukung penguatan Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai lembaga penindakan kasus korupsi. Besarnya tantangan pemberantasan korupsi di Indonesia saat ini dinilai belum dapat dihadapi hanya dengan memperingatkan, mereformasi birokrasi, atau mencegahnya saja.

Korupsi Kehutanan; Menhut dan Jaksa Agung Koordinasi

Kejaksaan segera melaksanakan putusan Mahkamah Agung dalam perkara korupsi terkait pengerjaan dan penggunaan kawasan hutan dengan terpidana Darianus Lungguk Sitorus. Putusan itu berkaitan dengan perkebunan kelapa sawit seluas 47.000 hektar, yang dirampas untuk negara.

Korupsi di PLN; Ada Surat Kuasa dari Direksi

Mantan Direktur Utama Perusahaan Listrik Negara Eddie Widiono mengatakan, ada surat kuasa dari direksi PLN ke sejumlah general manager-nya dalam proyek sistem manajemen pelanggan berbasis teknologi informasi di perusahaan itu. Surat kuasa ini dikeluarkan karena sifat proyek itu adalah otonomi.

Presiden Diharap Tunda Sahkan RUU Rahasia Negara

SEJUMLAH kalangan mengharap agar Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menunda pengesahan Rancangan Rancangan Undang-Undang (RUU) Rahasia Negara. Presiden dapat memerintahkan Menteri Pertahanan (Menhan) Juwono Sudarsono untuk menunda pengesahan RUU tesebut.

Kasus Pajak Asian Agri Diputuskan Senin Depan

PENYELESAIAN kasus dugaan penyimpangan pajak Asian Agri sudah tertunda lebih dari dua bulan sejak disepakatinya program percepatan atau crash programme untuk menyelesaikan berkas dua dari sepuluh tersangka kasus tersebut yang terus mengalami bolak-balik perkara. Kejaksaan Agung dan Direktorat Pajak (Ditjen) Departemen Keuangan pun berencana bertemu kembali untuk memberikan kesimpulan atas penanganan kasus yang diduga merugikan negara Rp1,4 triliun tersebut.

KPK dan Gesekan Penindakan Korupsi

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dibentuk tahun 2003 dan diberi mandat luas oleh UU No. 30/2002. KPK berwenang melakukan penindakan terhadap korupsi, pencegahan korupsi, koordinasi dan supervisi lembaga penegak hukum, serta pemantauan lembaga negara. Mandat luas dalam pemberantasan korupsi tersebut menempatkan KPK sebagai superbody meski perannya "hanya" sebagai mekanisme pemicu (trigger mechanism).

Eks Bupati Situbondo Menangis, Teringat Semasa Jadi Dokter

Mantan Bupati Situbondo Ismunarso berurai air mata saat membacakan pembelaan di Pengadilan Tipikor kemarin. Dia menolak semua dakwaan jaksa penuntut umum yang menyebut dirinya memperkaya diri dengan menyelewengkan dana APBD.

Baharuddin Akui Pilih Miranda

Satu demi satu anggota Komisi IX (Keuangan dan Perbankan) DPR periode 1999-2004 diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pemeriksaan wakil rakyat itu untuk mendalami dugaan suap saat pemilihan Deputi Gubernur Senior (DGS) Bank Indonesia (BI) Miranda S. Goeltom seperti dilaporkan mantan anggota parlemen Agus Condro.

Kembalikan Kewenangan Komisi Yudisial

Pemerintahan ke depan perlu mempertegas komitmennya untuk memberantas korupsi di masyarakat dan menumpas mafia peradilan, terutama di Mahkamah Agung. Salah satu langkahnya dengan mengembalikan lagi kewenangan Komisi Yudisial seperti pada saat ide awal pembentukannya.

Subscribe to Subscribe to