Proses pembahasan Rancangan Undang-Undang Rahasia Negara sudah mulai memasuki tahap akhir. Dari total 80 butir daftar inventarisasi masalah RUU yang dibahas di tingkat Panitia Kerja RUU Rahasia Negara Komisi I dan pemerintah, tiga hari rapat intensif pada akhir pekan kemarin tinggal menyisakan empat poin DIM lagi.
Tahun 2007 hingga 2009 dianggap periode yang paling mengkhawatirkan dalam pemberantasan korupsi selama masa pemerintah Susilo Bambang Yudhoyono. Sebaliknya, 2005 merupakan tahun keemasan semangat pemberantasan korupsi.
Panitia Kerja Rancangan Undang-Undang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi gagal menyepakati sejumlah materi krusial dalam RUU. Pembahasan akan dilanjutkan dalam forum lobi yang dimulai pada hari ini. "Forum forum lobi akan dilakukan di DPR (Dewan Perwakilan Rakyat)," kata Ketua Panitia Kerja RUU Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Arbab Paproeka saat dihubungi dua hari yang lalu.
Lembaga pegiat antikorupsi, Indonesia Corruption Watch (ICW), meminta Badan Pemeriksa Keuangan melakukan audit uang negara yang diklaim telah diselamatkan Kejaksaan Agung. "BPK harus melakukan audit khusus terhadap klaim Kejaksaan," kata Koordinator Divisi Hukum dan Monitoring Peradilan ICW Ilian Deta Artasari di kantornya kemarin.
Untuk pertama kalinya, komisioner Komisi Yudisial akan dilibatkan menjadi anggota majelis kehormatan hakim.
Wakil Ketua Mahkamah Agung bidang Yudisial Abdul Kadir Mappong mengatakan sidang majelis kehormatan hakim akan dibuka untuk umum. Pembentukan majelis kehormatan ini dilakukan setelah Badan Pengawasan Mahkamah Agung merekomendasikan sanksi pemecatan terhadap mantan Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin Sudiarto dari jabatannya sebagai hakim. Badan Pengawasan menilai Sudiarto terbukti melanggar kode etik dan pedoman perilaku hakim.
Untuk pertama kalinya, komisioner Komisi Yudisial akan dilibatkan menjadi anggota majelis kehormatan hakim.
Wakil Ketua Mahkamah Agung bidang Yudisial Abdul Kadir Mappong mengatakan sidang majelis kehormatan hakim akan dibuka untuk umum. Pembentukan majelis kehormatan ini dilakukan setelah Badan Pengawasan Mahkamah Agung merekomendasikan sanksi pemecatan terhadap mantan Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin Sudiarto dari jabatannya sebagai hakim. Badan Pengawasan menilai Sudiarto terbukti melanggar kode etik dan pedoman perilaku hakim.
Lembaga pemerhati anggaran, Indonesia Budget Center, menilai anggaran pelantikan anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah rawan duplikasi.
Komisi Pemilihan Umum menganggarkan dana sebesar Rp 11 miliar untuk rangkaian upacara pelantikan dan pengucapan sumpah janji anggota DPR dan DPD periode 2009-2014 di Jakarta pada 1 Oktober 2009. Sebagian besar dana itu digunakan untuk biaya perjalanan pergi-pulang dan penginapan bagi 692 anggota DPR dan DPD.
Kepala Badan Reserse Kriminal Mabes Polri Komisaris Jenderal Susno Duadji mengatakan, pemeriksaan sebagai saksi terhadap empat pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi dan empat pegawai KPK lainnya terkait dengan testimoni Antasari Azhar dalam masalah Masaro akan berlangsung Selasa (8/9) ini.
Romli Nilai Putusan Tidak Adil dan Dipaksakan
Majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memvonis mantan Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Romli Atmasasmita dengan hukuman dua tahun penjara.
