Tahun 2003-2004, banyak anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah periode 1999-2004 dipenjara akibat melanggar Peraturan Pemerintah Nomor 110 Tahun 2000 tentang Susunan dan Kedudukan Keuangan DPRD. Wakil rakyat itu membuat pos anggaran di luar PP No 110/2000 yang akhirnya dibatalkan Mahkamah Agung.
Dampak yang ditimbulkan dari sebuah tindak pidana korupsi jauh lebih merusak daripada dampak terorisme. Dampak korupsi bisa menghancurkan dan meluluhlantakkan secara meluas sendi-sendi kehidupan di masyarakat dan negara.
Kepolisian Negara Republik Indonesia menghentikan penyidikan kasus pelanggaran dana kampanye Pemilihan Umum Presiden 2009 yang dilaporkan oleh Badan Pengawas Pemilu. Kasus dihentikan sejak 2 Oktober tanpa alasan yang diungkapkan Polri.
Government Watch melaporkan Direktur Jenderal Bea Cukai Departemen Keuangan Anwar Supriadi ke Komisi Pemberantasan Korupsi terkait dugaan penerimaan gratifikasi dua mobil dari salah satu eksportir. Namun, Anwar Supriadi membantah tudingan itu.
Yohanes Waworuntu menegaskan, ia bukan pegawai negeri atau penyelenggara negara. Sebagai Direktur Utama PT Sarana Rekatama Dinamika, ia hanya bekerja sesuai dengan yang diamanatkan kepadanya.
Indriyanto: Tidak Diskriminatif
Dua pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi non-aktif, Chandra M Hamzah dan Bibit Samad Riyanto, mempersoalkan ketentuan Undang-Undang KPK yang mengharuskan pimpinan berhenti ketika berstatus terdakwa.
Program konversi Minyak Tanah ke LPG merupakan program adhoc tanpa perencanaan yang matang, serta tidak didukung oleh kebijakan penyediaan energi nasional dan infrastruktur penyediaan serta pendistribusian LPG. Patokan harga LPG yang menggunakan harga kontrak Aramco (CP Aramco) tidak menggambarkan kondisi biaya produksi LPG, khususnya yang diproduksi di dalam negeri (Pertamina dan KKS). sebagai catatan untuk tahun 2008 rerata biaya pokok produksi LPG indonesia (pertamina dan KKS) lebih murah/rendah sebesar US$ 194/Ton dari harga CP Aramco. dan untuk semester 1-2009, rerata biaya pokok produksi indonesia lebih rendah/murah sebesar US$ 70/ton.
Pengembalian ayat dianggap tidak cukup.
Kalangan pegiat antitembakau menilai kasus penghilangan ayat soal tembakau pada Undang-Undang Kesehatan merupakan kejahatan sistematis yang direncanakan. Karena itu, mereka mengancam akan membawa kasus ini ke jalur hukum.
Direktur Eksekutif Pusat Kajian Antikorupsi Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Zaenal Arifin Muchtar, mengkritik dan menyayangkan penetapan tersangka dua aktivis antikorupsi oleh polisi. Zaenal menilai, penetapan dua aktivis Indonesia Corruption Watch (ICW) itu, yaitu Emerson Yuntho dan Illian Detha Artasari, sebagai pelemahan terhadap dua simpul terdepan dalam pemberantasan korupsi.
Setelah Kejagung Adukan ke Polri karena Berita di Koran
Dua aktivis Indonesia Corruption Watch (ICW) ditetapkan Mabes Polri sebagai tersangka kasus pencemaran nama baik Kejaksaan Agung (Kejagung). Mereka adalah Wakil Koordinator ICW Emerson Yuntho serta Koordinator Bidang Hukum dan Monitoring Peradilan Illian Deta Arta Sari.
