Yohanes Waworuntu, Dirut PT Sarana Rekatama Dinamika (SRD), perusahaan yang menjadi rekanan Depkum dan HAM, harus tetap berada di tahanan. Sebab, majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kemarin (28/10) memvonis dia empat tahun penjara dalam kasus korupsi biaya akses Sistem Administrasi Badan Hukum (Sisminbakum) Depkum dan HAM.
Dipanggil KPK untuk Kasus Suap Empat Tersangka
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akhirnya memenuhi janjinya untuk terus mengusut kasus bagi-bagi travelers cheque kepada sejumlah anggota DPR yang dikaitkan dengan pemilihan Miranda Swaray Goeltom sebagai deputi gubernur senior Bank Indonesia (BI). Kemarin, Miranda yang tak lagi menjadi pejabat di BI itu dipanggil dan diperiksa KPK.
Soal Rekaman, Polisi Tunggu Penyelidikan
Kejaksaan Agung sepertinya gerah dengan beredarnya dugaan rekayasa kasus yang melibatkan pimpinan nonaktif Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Chandra M. Hamzah dan Bibit S. Rianto. Dugaan itu dinilai telah mengaburkan pokok permasalahan yang masih disidik Mabes Polri.
Start 2010, Menkeu Cabut Aturan Lama
Kontroversi seputar rencana kenaikan gaji pejabat negara tak membuat pemerintah berubah keputusan. Bahkan, rencana itu siap direalisasikan mulai Januari 2010. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, anggaran untuk remunerasi pejabat negara sudah masuk pos belanja pegawai.
Nama Presiden SBY dicatut dalam salah satu transkrip rekaman percakapan seorang perempuan dan petinggi Kejaksaan Agung.
Usulan Kebijakan Strategis untuk Mendiknas baru
Teka-teki terjawab sudah. Untuk masa pemerintahan 2009-2014 presiden SBY telah memilih Muhammad Nuh sebagai menteri pendidikan nasional. Mantan menteri komunikasi dan Informatika ini akan menentukan haru birunya departemen yang sangat bertanggungjawab dalam membangun karakter bangsa dan memajukan negara. Berpijak pada anggapan itulah koalisi pendidikan mencoba menyusun rekomendasi dan semacam pekerjaan rumah titpan agenda dan kebijakan dalam penyelenggaraan pendidikan di Indonesia selama lima tahun ke depan.
"Ayah saya stroke sejak awal 2006, dan keadaannya kini memburuk."
Mantan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jacob Nuwa Wea dituding menerima gratifikasi sebesar Rp 1,15 miliar dari tiga rumah sakit. Ketiga institusi kesehatan itu adalah penerima hibah dari Tim Pelaksana Pengelolaan Aset eks Yayasan Dana Tabungan dan Pesangon Tenaga Kerja Pemborong Minyak dan Gas, yang dibentuk Jacob sebelumnya.
Tim Penyidik Kejaksaan Agung memeriksa Direktur Utama (dirut) PT Unireka Hariandry Tavio terkait kasus dugaan korupsi kajian kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah pada DPRD DKI Jakarta. Hariandry diperiksa selama enam jam sejak pukul 09.00 dan dicecar dengan 25 pertanyaan.
Mahkamah Agung menolak permohonan peninjauan kembali Noor Adenan Razak, mantan anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Adenan adalah terpidana kasus suap dari pejabat Badan Pengawas Tenaga Nuklir (Bapeten) sebesar Rp 1,5 miliar. "Dia tetap dipenjara tiga tahun dan denda Rp 150 juta," kata Kresna Harahap, salah satu anggota majelis hakim peninjauan kembali, saat dimintai konfirmasi kemarin.
Jika benar ada rekayasa proses kriminalisasi terhadap dua unsur pimpinan nonaktif Komisi Pemberantasan Korupsi, Bibit Samad Rianto dan Chandra M Hamzah, nasib KPK bagai makhluk yang diciptakan Victor Frankenstein dalam novel yang ditulis Mary Shelley (1797-1851).
