Mantan Dirjen Otda Divonis Tiga Tahun

Kasus Korupsi Alat Pemadam Kebakaran

Majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korup­si (Tipikor) akhirnya menjatuhkan vonis kepada mantan Direktur Jenderal Otonomi Daerah (Otda) Oentarto Sindung Mawardhi. Majelis menilai Oentarto terbukti terlibat dalam kasus tindak pidana korupsi pengadaan alat pemadam kebakaran.

Nanan Targetkan Nol Pemecatan

Dilantik Jadi Irwasum Baru

Tongkat jabatan inspektur pengawasan umum (Irwasum) Mabes Polri resmi berpindah tangan. Irjen Nanan Soekarna dilantik Kapolri Jenderal Bambang Hendarso Danuri menggantikan Komjen Jusuf Manggabarani dalam upacara di Gedung Rupatama Mabes Polri kemarin (4/1) pukul 7.30 WIB.

Satgas Mafia Hukum Bisa Usul Penindakan

Satuan Tugas (Satgas) Pemberantasan Mafia Hukum tidak akan mengambil alih kewenangan dan tugas instansi penegak hukum. Satgas tidak memiliki wewenang penegakan hukum seperti penuntutan, penyidikan, dan penindakan. Namun, satgas akan bekerja sama dengan seluruh lembaga penegak hukum.

KPK Beri Sinyal Akan Tetapkan Status Tersangka kepada Anggodo

Pekan Ini Diperiksa KPK

Penanganan kasus Anggodo Widjojo oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bakal memasuki tahap baru. Pasalnya, lembaga antikorupsi tersebut memberikan sinyal akan menetapkan status tersangka kepada adik Anggoro Widjojo, bos PT Masaro Radiokom yang juga buron KPK, itu.

Skandal Tak Pernah Diproses

TERKUAKNYA berbagai dugaan adanya aliran dana siluman untuk kepentingan politik harus mulai mendapatkan perhatian serius. Meskipun banyak yang masih berupa fakta sosiologis dan belum berupa fakta hukum, isu adanya aliran dana siluman (baca: ilegal) pascapemilu harus dapat diusut secara hukum. Adanya skandal dana politik adalah cerminan buruknya integritas keuangan politik yang dapat berimplikasi pada buruknya kekuasaan politik di kemudian hari.

Tugas Berat Satgas Hukum

Setelah menunggu beberapa lama, akhirnya Satgas Pemberantasan Mafia Hukum yang dikomandoi Kuntoro Mangkusubroto secara resmi dibentuk.

Cicak Desak KPK Jadikan Anggodo Tersangka

Pegiat Cinta Indonesia Cinta Antikorupsi mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi untuk segera menetapkan Anggodo Widjaja sebagai tersangka. Anggodo adalah adik tersangka dugaan korupsi proyek Sistem Komunikasi Radio Terpadu di Departemen Kehutanan, Anggoro Widjojo, yang kini menjadi buron KPK.

Wakapolri Baru Harus Pulihkan Citra Polri

Kapolri Jenderal Pol Bambang Hendarso Danuri hari ini (4/1) akan melantik Wakapolri yang baru, Komjen Pol Jusuf Manggabarani. Alumnus Akpol 1975 itu menjadi harapan untuk memulihkan citra Polri. ''Integritas beliau bagus dan tegas,'' ujar Ketua Presidium Indonesia Police Watch Neta Sanusi Pane di Jakarta kemarin (3/1).

Bersihkan Direktorat Penyidikan KPK

Terkait Lambannya Penanganan Kasus Anggodo Widjojo

Indonesia Corruption Watch (ICW) lantang mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar segera menetapkan Anggodo Widjojo, adik Dirut PT Masaro Radiokom Anggoro Widjojo yang buron, sebagai tersangka. Mereka menengarai kelambanan sikap KPK terhadap penanganan kasus Anggodo dipengaruhi sepak terjang sejumlah pihak.

KPK Harus Tetapkan Anggodo Tersangka

anggodoPerlawanan CICAK terhadap Buaya belum selesai. Para CICAK tidak boleh lengah. Kembalinya dua pimpinan KPK, Bibit Samad Rianto dan Chandra M. Hamzah tidak berarti apa-apa jika akar masalah terpenting dibalik skandal ini belum dibongkar secara tuntas. Kasus Anggodo dan Bank Century adalah skandal hukum dan peradilan yang menjadi pekerjaan rumah terpenting bagi KPK dan bangsa ini. Ditambah kasus suap pemilihan Deputi Gubernur Bank Indonesia yang menjadi salah satu penyebab kriminalisasi KPK.CICAK sebagai gabungan organisasi masyarakat yang selama ini mendukung pemberantasan korupsi yang dilakukan oleh KPK, menilai perlu memberikan DEADLINE pada KPK untuk menetapkan Anggodo Widjaya sebagai tersangka. Sudah saatnya ditahun 2010, KPK "tancap gas" dalam pemberantasan korupsi. 1 Januari 2010, Cicak menggelar jumpa pers di kantor ICW. Menghadirkan narasumber: Febri Diansyah, Peneliti Hukum ICW, Uli Parulian Sihombing, Direktur ILRC (Indonesia Legal Resource Center) HP. 08176683013 dan  Eryanto Nurgroho, Direktur Eksekutif PSHK (Pusat Studi Hukum dan Kebijakan) HP. 081584478814. Bertindak sebagai moderator illian Deta Arta Sari, Koordinator Divisi Hukum dan Monitoring Peradilan ICW

Subscribe to Subscribe to